Headline News

Bandung Raya

Nasional

Hot News

Selasa, 19 Januari 2021

Satgas Anti Rentenir Fasilitasi dan Berikan Solusi ke Pera Korban

BANDUNG - Sejak terbentuk tiga tahun lalu, Satgas Anti Rentenir Kota Bandung telah melayani sekitar 5.720 pengaduan dari warga yang terjerat atau menjadi korban rentenir.

Namun, diperkirakan masih banyak warga yang enggan mengadu.

Wakil Wali Kota Bandung, Yana Mulyana berharap Satgas Anti Rentenir bisa lebih aktif lagi melayani berbagai pengaduan dari masyarakat yang menjadi korban rentenir.

Karena visi Satgas Anti Rentenir berkesinambungan dengan janji politik Wali Kota Bandung, Oded M. Danial bersama Wakil Wali Kota Bandung, Yana Mulyana untuk membantu masyarakat yang terjerat rentenir.

"Ini seperti puncak gunung es. Kelihatannya di permukaan itu tidak banyak, mungkin banyak yang malu atau seperti apa. Ini juga harus terus sosialisasi, mungkin banyak juga yang belum tau Satgas Anti Rentenir," katanya menerima Satgasus Rentenir Kota Bandung di Ruang Rapat Wakil Wali Kota, Balai Kota Bandung, Selasa 19 Desember 2020.

"Tapi jangan sampai ekspektasi masyarakat juga terlalu tinggi. Seperti penyelesaian pembayaran atau pembiayaan, padahal tidak," lanjutnya.

Menurut Yana, Satgas Anti Rentenir bisa memfasilitasi orang-orang yang terjerat rentenir. Sehingga orang tersebut bisa menyelesaikannya lewat bantuan lembaga keuangan atau yang lainnya.

"Saya pikir ini merupakan suatu keberanian dengan membentuk Satgas Anti Renternir. Mudah-mudahan bisa melakukan sosialisasi dan edukasi kepada warga agar tidak tertarik ke rentenir," ucapnya.

"Kemungkinan orang tertarik ke rentenir karena ke bank itu banyak persyaratan, seperti jaminan. Padahal tidak semua orang bisa menjaminkan sesuatu," lanjutnya.

Yana berharap, Satgas Anti Rentenir juga bisa bekerja sama dengan dinas, lembaga, atau Instansi lainnya dalam membantu para korban rentenir.

"Seperti Bank Bandung misalnya. Jadi teman-teman bisa memfasilitasi yang punya masalah, tapi kita harus punya juga solusinya," katanya.

Sementara itu, Ketua Umum Satgas Anti Rentenir, Atet Dedi Handiman yang juga Kepala Dinas Koperasi, Usaha Mikro, Kecil dan Menengah (KUMKM) Kota Bandung mengatakan Dinas KUKM juga merasa terbantu dengan hadirnya Satgas Anti Rentenir.

"Terutama di Bidang Pengawasan Koperasi, sehingga koperasi-koperasi yang tadinya berkedok rentenir ada informasi ke kami sehingga langsung dievaluasi," katanya.

"Memang menjadi feedback bagi kami mengevaluasi dan mengawasi. Walau pun ternyata koperasinya berada di luar Bandung. Jadi permasalahannya di sini, dan itu akhirnya bukan kewenangan kita," lanjutnya.

Menurut Atet, pihaknya juga bersama dinas lain akan mengkoordinasikan terkait kebutuhan para peminjam. Yaitu mencari alternatif pembiayaan atau sumber dana, serta dengan program yang ada di dinas.

"Misalnya ada yang meminjam uang untuk pendidikan, padahal ada akses pendidikan gratis atau program beasiswa. Nanti ke depan bisa dikonsultasikan ke Dinas Pendidikan jadi agar ada jalan keluar," katanya.

"Kemudian untuk modal usaha. Ada dari Baznas misalnya. Ada juga yang perlu dibina seperti orang yang kecanduan berutang, bisa disampaikan untuk konsultasi dengan pemberdayaan keluarga, bagaimana cara mengatur perekonomian rumah tangga agar tidak konsumtif," imbuhnya.

Sedangkan, Ketua Harian Satgas Anti Rentenir, Saji Sonjaya menyampaikan Kota Bandung menjadi barometer karena memiliki Satgas Anti Rentenir. Banyak daerah lain yang melakukan studi banding.

"Ada juga sekitar 11 Kota/Kabupaten yang membuat Perda tentang rentenir," katanya.

Memurutnya, Satgas Anti Rentenir mempunyai visi mewujudkan Kota Bandung bebas rentenir dengan membantu para korban rentenir. Termasuk memverifikasi serta memgawasi rentenir berkedok koperasi.

"Kalau rentenir perorangan kita tidak bisa menyentuh karena ranahnya di kepolisian. Rentenir pinjaman online yang ilegal pun kadang yang tidak jelas kantornya dimana," katanya.

"Jadi kita hanya menyentuh rentenir yang berkedok koperasi itu paling banyak. Untuk penindakannya dan pembinaan ada di kewenangan Dinas KUKM di Bidang Pengawasan. Kita hanya sampai verifikasi dan mengawasi," ucapnya.

Saji menambahkan pada tahun 2020, pihaknya mendapatkan peningkatan aduan sekitar 30 persen yang kebanyakan korban pinjaman online.

"Kalau dulu awal pembentukan Satgas, rentenirnya sifatnya tradisional. Kalau sekarang banyak pengaduan ke kita hampir 60 persen korban pinjaman online yang ilegal," katanya.

"Dari segi latar belakangnya rata-rata yang jadi korban ibu-ibu. Sekitar 40 persennya pelaku usaha. Mereka pinjam untuk modal usaha hampir tiap tahun seperti itu," ungkapnya.

Satgas Pemulihan Ekonomi Mulai Invertarisasi Prioritaskan Penanganan

BANDUNG - Sekretaris Daerah (Sekda) Kota Bandung, Ema Sumarna mengungkapkan Kota Bandung menjadi salah satu dari dua daerah di Jawa Barat yang sudah lebih dulu membentuk Satuan Tugas (Satgas) Pemulihan Ekonomi pascapandemi Covid-19. Satgas ini tengah fokus mengonsolidasi dan menginventarisasi prioritas penanganan ekonomi di Kota Bandung.

Sesuai dengan SK Wali Kota, Satgas Pemulihan Ekonomi Kota Bandung dikomandoi oleh Eric M. Attauriq yang saat ini menjabat sebagai Assisten Perekonomian dan Pembangunan.

Ema menuturkan, sekarang ini Satgas Pemulihan Ekonomi di Kota Bandung terus bergerak menjalin koordinasi bersama sejumlah pihak. Sebab tak hanya ekonomi, kebijakannya bakal mempertimbangkan banyak aspek, termasuk sektor kesehatan.

"Kita sudah bergerak cuma memang implementasi belum. Karena masih dalam konsolidasi bagaimana meramu merumuskan formula kebijakan yang tepat sesuai dengan situasi dan kondisi yang ada. Mana yang diprioritaskan dan mana yang terus bergerak. Ini yang sedang diinventarisasi," ucap Ema di Balai Kota Bandung, Selasa, 19 Januari 2021.

Meski begitu, sambung Ema, di samping Satgas Pemilihan Ekonomi yang terus bergerak juga diikuti oleh Satuan Kerja Perangkat Daerah (SKPD). Pemerintah Kota (Pemkot) Bandung juga siap menggulirkan sejumlah program penanganan ekonomi

"Tapi kalau program di masing-masing SKPD yang berkaitan dengan ekonomi di kita sudah ada. Baik itu di pariwisata (Disbudpar), Disdagin, Dinas KUKM, tenaga kerja (Disnaker) dan sebagainya. Detail anggaran dan nama programnya sudah ada," ujarnya.

Selain memperhatikan faktor kesehatan, Ema mengungkapkan, dalam kaitannya mendongkrak kembali perekonomian di Kota Bandung juga perlu kolaborasi bersama para pengusaha. Sehingga kebijakannya tepat.

Namun, imbuh Ema, dengan catatan kondisi covid-19 yang sudah terkendali dengan baik. Sebab, apabila situasi pandemi semakin memburuk dan suasana di lapangan yang semakin abai maka Pemkot Bandung ataupun Satgas penanganan Covid-19 dihadapkan pada kondisi dilematis.

"Termasuk harapan mereka (pengusaha) dalam rangka relaksasi kebijakan ekonomi, itu harus kita pikirkan. Sehingga ini sinkron dan kebijakannya implementif. Tidak mengawang-awang. Sesuai dengan kebutuhan masyarakat yang mendesak," ujarnya.

Untuk itu, Ema mengingatkan kepada para pengusaha untuk terus berkomitmen pada regulasi. Utamanya dalam penanganan sektor kesehatan.

"Recovery ekonomi dilakukan tanpa peduli terhadap penanganan Covid-19 juga membahayakan. Oleh karenanya harus ada komitmen. Jangan main kucing-kucingan," bebernya.

Ketersediaan Tempat Tidur Menurun, Satgas Tetap Waspada

BANDUNG - Kapasitas ruang perawatan di fasilitas kesehatan di Kota Bandung masih menyisakan cukup ruang. Bahkan kini angka penggunaan tempat tidur atau Bed Occupancy Ratio (BOR) di Kota Bandung mengalami penurunan.

Ketua Harian Satuan Tugas (Satgas) Penanganan Covid-19 Kota Bandung, Ema Sumarna menuturkan keterisian tempat tidur kini berada di 89,88 persen. Padahal sebelumnya selalu di atas 90 persen.

Saat ini yang terpakai sebanyak 1.199 tempat tidur dari 1.334 tempat tidur.

"Artinya masih tersedia 135 tempat tidur" ucap Ema di Balai Kota Bandung, 19 Januari 2021.

Meski begitu, Ema memastikan Satgas Penanganan Covid-19 Kota Bandung tetap ekstra waspada memerhatikan ketersediaan tempat tidur di fasilitas kesehatan ini. Sebab kendati mengalami penurunan, tetap masih di atas standar dari WHO yang menyatakan batas aman keterisian tempat tidur di bawah 60 persen.

"Kewaspadaan kita harus sangat hati-hati. Jangan sampai over kapasitas dan terjadi kepanikan," tegasnya.

Selain adanya tambahan bantuan dari Secapa AD sebagai rumah sakit darurat, Ema mengungkapkan di tingkat kecamatan sudah tersedia fasilitas untuk isolasi mandiri.

"Secapa juga itu merupakan bagian dari Bandung Raya. Sekarang kita terus menggalakan rumah isolasi di kecamatan. Sudah banyak melaporkan di masing-masing kecamatan. Ada yang satu dan lebih dari satu," ujarnya.

Ema sangat bersyukur sejauh ini pelayanan kesehatan di Kota Bandung masih berjalan dengan baik. Walaupun pada kenyataannya juga turut menerima sejumlah pasien dari luar Kota Bandung.

"Alhamdulillah responsif pelayanan dari sumber daya manusia kesehatan masih sangat bagus," katanya.

Olahraga

Mancanegara

Top 5

 
Copyright © 2016 www.sisiberita.com | Mengupas Tuntas, Akurat Menyajikan Sisi Berita
Design by FBTemplates | BTT