Pasca Pengesahan UU Polri, RASN Sampaikan Tiga Harapan untuk Penguatan Institusi Kepolisian

BANDUNG, SIBER– Rumah Aliansi Sunda Ngahiji (RASN) menyampaikan tiga harapan utama setelah disahkannya Undang-Undang Kepolisian Negara Republik Indonesia Tahun 2025. Mulai dari percepatan aturan turunan, penguatan kemitraan berbasis kearifan lokal, hingga peningkatan pengawasan terhadap institusi Polri.

 Sekretaris Jenderal RASN, Kang Ogi, mengatakan pengesahan UU tersebut diharapkan mampu memperkuat peran Polri dalam melindungi, mengayomi, dan melayani masyarakat dengan mengedepankan semangat Presisi.

"Kami mengucapkan terima kasih kepada DPR RI dan Pemerintah. Dengan hadirnya payung hukum baru ini, kami berharap Polri semakin kuat menjalankan tugasnya untuk melindungi, mengayomi, dan melayani masyarakat," ujar Kang Ogi kepada media, Senin, (27/7/2026).

RASN menyampaikan tiga harapan pasca-pengesahan UU Polri. Pertama, pemerintah dan Polri diminta segera menyusun aturan turunan berupa Peraturan Pemerintah dan Peraturan Kapolri agar implementasi regulasi berjalan cepat, transparan, dan memberikan manfaat nyata bagi masyarakat.
Kedua, RASN mendorong penguatan kemitraan Polri dengan masyarakat melalui pendekatan berbasis kearifan lokal Sunda.

Menurut Kang Ogi, polisi harus menjadi sosok "pamomong" yang mengedepankan nilai silih asah, silih asih, dan silih asuh bersama ulama, tokoh adat, serta organisasi kemasyarakatan dalam menjaga keamanan dan ketertiban.

Selain itu, RASN juga menekankan pentingnya penguatan akuntabilitas melalui pengawasan internal maupun eksternal. Organisasi tersebut mendukung penguatan kelembagaan Polri, namun meminta mekanisme pengawasan, termasuk peran Kompolnas dan partisipasi masyarakat, terus dioptimalkan untuk mencegah penyalahgunaan wewenang.

RASN juga menyatakan kesiapan menjadi mitra strategis Polri, khususnya Polda Jawa Barat, dalam menjaga kondusivitas wilayah, menangkal penyebaran hoaks, serta membangun budaya hukum di tengah masyarakat.

Di akhir pernyataannya, Kang Ogi mengingatkan pesan leluhur Sunda agar aparat kepolisian senantiasa menjadi pengayom yang adil dan melayani seluruh rakyat Indonesia.

Kawasan Timur Bandung Rawan Kekeringan, DKPP Perkuat Mitigasi untuk Lindungi Produksi Pertanian

BANDUNG – Musim kemarau yang mulai dirasakan di sejumlah wilayah Kota Bandung mendorong Dinas Ketahanan Pangan dan Pertanian (DKPP) memperkuat langkah mitigasi guna mencegah dampak kekeringan terhadap sektor pertanian.

Kepala DKPP Kota Bandung, Gin Gin Ginanjar, menyebut kawasan timur Kota Bandung menjadi wilayah yang paling rentan mengalami kekurangan air karena mayoritas lahan sawah berada di wilayah tersebut.

Beberapa daerah yang masuk kategori rawan kekeringan antara lain Gedebage, Cibiru, Ujungberung, Buahbatu, Mandalajati, hingga Rancasari.

“Wilayah timur Kota Bandung menjadi titik yang paling rawan apabila kemarau berlangsung panjang karena sebagian besar lahan pertanian berada di kawasan tersebut,” kata Gin Gin, Kamis (25/6/2026).

Ia menjelaskan, petani di Rancasari mulai merasakan dampak berkurangnya debit air yang digunakan untuk mengairi sawah. Kondisi tersebut menjadi salah satu indikator awal yang terus dipantau pemerintah.

Untuk mengurangi risiko gagal panen, DKPP telah menyiapkan sejumlah strategi adaptasi perubahan iklim. Selain menyediakan pompa air, pemerintah juga memberikan edukasi kepada petani mengenai pola budidaya yang lebih efisien dalam penggunaan air.

DKPP juga menyiapkan benih unggul tahan kekeringan, memperbaiki akses irigasi sederhana, serta mendorong pemanfaatan sumur dangkal sebagai sumber air alternatif bagi petani.

Tak hanya itu, pemerintah juga meningkatkan kewaspadaan terhadap serangan hama dan penyakit tanaman yang kerap meningkat saat musim kemarau.

“Kami mengantisipasi bukan hanya kekurangan air, tetapi juga potensi serangan organisme pengganggu tanaman yang biasanya meningkat saat cuaca kering,” ujarnya.

Saat ini DKPP memiliki sekitar 30 unit pompa air yang dapat dipinjam petani secara gratis melalui kelompok tani maupun Brigade Alsintan. Pemerintah juga tengah berkoordinasi dengan pemerintah pusat untuk memperoleh tambahan bantuan peralatan guna memperkuat kesiapsiagaan menghadapi musim kemarau.

Meski tantangan cukup besar karena sebagian besar lahan pertanian Kota Bandung masih mengandalkan sistem tadah hujan, DKPP optimistis berbagai langkah mitigasi yang telah dilakukan dapat menjaga produktivitas pertanian dan ketahanan pangan daerah.

Bandung Masih Miliki 699 Hektare Sawah Aktif, Hari Krida Pertanian Jadi Momentum Apresiasi Petani

BANDUNG – Di tengah pesatnya perkembangan kawasan perkotaan, Kota Bandung masih memiliki sekitar 699 hektare lahan sawah aktif yang menjadi penopang produksi pangan masyarakat. Kondisi tersebut tidak lepas dari peran para petani yang terus mempertahankan aktivitas pertanian di wilayah perkotaan.

Sebagai bentuk penghargaan atas kontribusi tersebut, Pemerintah Kota Bandung memperingati Hari Krida Pertanian ke-54 dengan memberikan apresiasi dan bantuan kepada para petani serta kelompok tani dari 30 kecamatan.

Kepala Dinas Ketahanan Pangan dan Pertanian (DKPP) Kota Bandung, Gin Gin Ginanjar, mengatakan tema “Petani Keren, Petani Hebat” dipilih untuk menegaskan pentingnya peran petani dalam menjaga ketahanan pangan daerah.

Menurutnya, para petani Kota Bandung tidak hanya berkontribusi melalui produksi padi, tetapi juga sektor hortikultura, perikanan, dan peternakan yang terus berkembang.

“Petani sawah masih ada dan tetap produktif. Selain itu ada petani hortikultura, perikanan, dan peternakan. Namun yang paling dominan memang petani padi dan sayuran,” ujarnya saat peringatan Hari Krida Pertanian, Kamis (25/6/2026).

Pada kesempatan tersebut, DKPP Kota Bandung juga menampilkan berbagai produk unggulan hasil kelompok tani, program Buruan Sae, serta produk yang dipasarkan melalui Gerakan Pangan Murah (GPM).

Selain penghargaan, pemerintah menyalurkan bantuan berupa benih, pupuk, pestisida, sarana dan prasarana pertanian, serta dukungan pengembangan program Buruan Sae yang kini telah melibatkan sekitar 555 kelompok di Kota Bandung.

Sementara itu, sektor pertanian konvensional di Kota Bandung saat ini didukung oleh sekitar 45 kelompok tani aktif. Keberadaan kelompok-kelompok tersebut dinilai menjadi faktor penting dalam menjaga keberlangsungan produksi pangan lokal.

Gin Gin berharap momentum Hari Krida Pertanian dapat memperkuat semangat para petani sekaligus meningkatkan kesadaran masyarakat akan pentingnya sektor pertanian dalam kehidupan perkotaan.

“Pemerintah akan terus mendukung para petani melalui berbagai program pendampingan, penyuluhan, dan bantuan agar sektor pertanian Kota Bandung tetap tumbuh dan berkelanjutan,” katanya.

Bandung Zoo Punya Pengelola Baru, Pemkot Bandung Siapkan Perizinan dan Transisi Operasional

BANDUNG – Pemerintah Kota (Pemkot) Bandung memastikan proses lelang pengelolaan Bandung Zoo telah rampung. PT Fauna Land Ancol ditetapkan sebagai pemenang lelang dan saat ini memasuki tahap pembahasan Perjanjian Kerja Sama (PKS) bersama Pemkot Bandung.

Wali Kota Bandung, Muhammad Farhan, mengatakan dalam beberapa hari ke depan berbagai poin kerja sama akan dibahas secara intensif sebelum memasuki tahapan administrasi dan legalitas berikutnya.

“Setelah saya berbicara dengan Menteri Kehutanan dan bersepakat atas keputusan panitia lelang, tahap berikutnya adalah penyusunan kembali nota kesepahaman antara Pemkot Bandung dengan Kementerian Kehutanan, serta antara Pemerintah Kota Bandung dengan PT Fauna Land sebagai pemenang lelang,” ujar Farhan, Kamis (11/6/2026).

Menurut Farhan, kesepakatan tersebut akan mengatur pembagian tanggung jawab antara Pemkot Bandung dan pengelola baru, termasuk pembiayaan operasional selama masa transisi.

Meski pemenang lelang telah ditetapkan, Bandung Zoo belum bisa langsung beroperasi di bawah pengelolaan baru. Masih terdapat sejumlah tahapan yang harus diselesaikan, salah satunya pengajuan izin operasional sebagai Lembaga Konservasi Berbadan Hukum kepada Kementerian Kehutanan.

Selain itu, PT Fauna Land Ancol juga wajib mengurus dokumen Analisis Mengenai Dampak Lingkungan (Amdal) yang melibatkan Pemkot Bandung dan Kementerian Lingkungan Hidup.

“Proses perizinan ini cukup panjang. Selama proses berlangsung, kami masih akan mengkaji berbagai kemungkinan, apakah kebun binatang tetap harus ditutup sementara atau sudah dapat mulai dibuka secara bertahap,” kata Farhan.

Pemkot Bandung bersama Kementerian Kehutanan juga akan melakukan inventarisasi terhadap satwa yang berstatus titipan dari lembaga konservasi lain. Proses audit koleksi satwa tersebut akan mendapatkan pendampingan langsung dari pemerintah pusat guna memastikan seluruh satwa terdata dan terkelola dengan baik.

Terkait terpilihnya PT Fauna Land Ancol sebagai pemenang lelang, Farhan menegaskan proses penilaian dilakukan sepenuhnya oleh panitia lelang secara terbuka dan transparan.

“Kalau melihat dokumen yang terbuka, skornya memang yang paling tinggi. Prosesnya lelang terbuka dan seluruh peserta hadir serta menandatangani berita acara,” ujarnya.

Dalam masa transisi pengelolaan, Pemkot Bandung juga memastikan hak-hak karyawan Bandung Zoo tetap terlindungi. Farhan menyebut gaji karyawan hingga akhir Juni 2026 masih akan dibayarkan menggunakan anggaran pemerintah yang tersedia.

“Insyaallah sampai akhir bulan Juni gajinya akan dibayarkan oleh pemerintah sesuai anggaran yang kita miliki,” katanya.

Selain itu, keberlanjutan tenaga kerja menjadi salah satu syarat yang wajib dipenuhi oleh pengelola baru. Pemkot Bandung menegaskan aspek kesejahteraan pekerja menjadi bagian penting dalam proses transisi tersebut.

Dalam skema kerja sama yang disiapkan, PT Fauna Land Ancol diwajibkan memberikan kontribusi tetap kepada Pemkot Bandung sebesar Rp4,3 miliar per tahun. Selain itu, perusahaan juga harus menyerahkan bagi hasil keuntungan sebesar 11 persen.

Skema tersebut diharapkan dapat memberikan manfaat ekonomi bagi daerah sekaligus mendukung pengelolaan Bandung Zoo yang lebih profesional, modern, dan berkelanjutan.

Terkait rencana renovasi dan pengembangan kawasan sebelum kembali dibuka untuk masyarakat, Farhan mengaku masih menunggu finalisasi pembahasan bersama pihak pengelola baru.

Meski belum membeberkan konsep secara rinci, ia mengisyaratkan adanya sejumlah inovasi yang akan dihadirkan untuk meningkatkan daya tarik Bandung Zoo sebagai destinasi wisata edukasi dan konservasi di Kota Bandung.

“Kalau melihat konsepnya memang ada inovasi. Tapi saya tidak ingin berbicara terlalu jauh dulu. Kita selesaikan dulu seluruh administrasinya supaya semuanya jelas,” pungkas Farhan.

Gerak Cepat Tindak Aduan Warga, Satpol PP Kota Bandung Segel Empat Kios Miras Ilegal

BANDUNG – Satuan Polisi Pamong Praja (Satpol PP) Kota Bandung kembali menunjukkan komitmennya dalam menjaga ketertiban dan kondusifitas wilayah dengan menindak sejumlah kios yang diduga menjual minuman keras (miras) ilegal.

Dalam operasi mendadak yang dilakukan berdasarkan laporan masyarakat, petugas menyegel empat kios serta menyita berbagai jenis minuman beralkohol berkadar tinggi yang diduga diperjualbelikan tanpa izin.

Kepala Satpol PP Kota Bandung, Bambang Sukardi, mengatakan penertiban tersebut merupakan tindak lanjut atas banyaknya pengaduan warga terkait peredaran minuman keras di sejumlah wilayah Kota Bandung.

“Kami sudah beberapa hari ini menerima pengaduan masyarakat terkait keberadaan penjualan minuman keras. Tidak hanya di kawasan Leuwi Panjang, tetapi juga di beberapa lokasi lainnya,” ujar Bambang saat memimpin operasi penertiban di kawasan Leuwipanjang, Kamis (11/6/2026).

Sebelum menyasar kawasan Leuwipanjang, Satpol PP terlebih dahulu melakukan penindakan terhadap sebuah kios di Jalan Moch Toha. Namun, dua kios lainnya yang juga diduga menjual minuman keras tidak dapat diperiksa karena telah tutup saat petugas tiba di lokasi.

Saat melakukan pemeriksaan di kawasan Leuwi Panjang, petugas menemukan tiga kios yang masih beroperasi dan diduga menjual minuman keras. Dari lokasi tersebut, petugas mengamankan sejumlah barang bukti dan langsung melakukan penyegelan.

Menurut Bambang, operasi dilakukan secara mendadak tanpa pemberitahuan sebelumnya guna memastikan efektivitas penindakan. Langkah ini sekaligus menjadi bentuk respons cepat pemerintah terhadap aspirasi masyarakat yang menginginkan lingkungan yang aman, nyaman, dan tertib.

“Kami sengaja melakukan tindakan secara dadakan sebagai tindak lanjut pengaduan warga. Karena itu, kami mengimbau masyarakat untuk terus melaporkan apabila menemukan pelanggaran Peraturan Daerah di lingkungannya,” katanya.

Selain dugaan pelanggaran terkait penjualan minuman keras, Satpol PP juga menemukan indikasi persoalan perizinan bangunan yang akan ditelusuri lebih lanjut. Seluruh temuan dalam operasi tersebut akan diproses sesuai ketentuan hukum yang berlaku, termasuk melalui mekanisme persidangan tindak pidana ringan (tipiring).

Bambang menegaskan, para pemilik kios yang telah disegel akan dipanggil ke Kantor Satpol PP Kota Bandung untuk menjalani pemeriksaan lanjutan.

Ia juga mengajak para pelaku usaha untuk mendukung upaya Pemerintah Kota Bandung dalam menciptakan lingkungan yang aman, nyaman, dan sesuai dengan nilai-nilai yang hidup di tengah masyarakat.

“Saya berharap kepada para penjual minuman keras, sudahlah. Mari kita dukung program pemerintah kota. Bandung adalah kota yang agamis dan masyarakat ingin menciptakan lingkungan yang kondusif, terutama untuk generasi muda,” ujarnya.

Menurut Bambang, peredaran minuman keras murah seperti ciu dan minuman sejenis lainnya berpotensi menimbulkan berbagai dampak sosial yang merugikan masyarakat. Karena itu, Satpol PP akan terus melakukan pengawasan dan penindakan terhadap pelanggaran serupa di berbagai wilayah Kota Bandung.

“Penertiban seperti ini akan terus kami lakukan secara bertahap karena minuman seperti ciu dan sejenisnya dapat menimbulkan dampak sosial yang sangat besar di tengah masyarakat Kota Bandung,” tuturnya.

Farhan: MC Harus Punya Karakter dan Kejujuran, Jangan Jadi Tiruan Orang Lain

BANDUNG – Wali Kota Bandung Muhammad Farhan menegaskan bahwa karakter dan kejujuran menjadi modal utama bagi seorang Master of Ceremony (MC) untuk bertahan dan berkembang di tengah perubahan dunia komunikasi yang semakin dinamis.

Hal itu disampaikan Farhan saat menghadiri Pengukuhan Pengurus MC.BDG periode 2026–2029 dan perayaan Hari Jadi ke-9 Komunitas MC.BDG bertajuk “Nawawarna: Satu Panggung, Sejuta Cerita” di Gedung Pusat Kebudayaan, Jalan Naripan, Kota Bandung, Kamis (11/6/2026).

Menurut Farhan, seorang pembawa acara memiliki peran penting dalam menentukan ritme dan keberhasilan sebuah kegiatan meski tidak menjadi pusat perhatian utama.

“Siapa pun yang tampil di atas panggung tidak akan mulai berbicara sebelum dipersilakan oleh MC. Di situlah peran penting seorang pembawa acara, yaitu mengatur irama dan alur sebuah kegiatan,” ujarnya.

Farhan mengibaratkan profesi MC seperti air minum yang sering dianggap biasa ketika ada, tetapi akan sangat terasa ketika tidak tersedia.

Ia juga mengingatkan para MC agar tidak terjebak menjadi imitasi figur yang sudah terkenal. Menurutnya, setiap pembawa acara harus berani membangun identitas dan karakter yang unik.

“Kalau ada MC yang hebat, jangan berpikir untuk menjadi seperti dia. Karena kalau saya punya anggaran, saya akan langsung mengundang yang asli, bukan yang mirip,” katanya.

Farhan menilai perkembangan dunia digital telah mengubah standar komunikasi publik. Jika dahulu kualitas suara dan penampilan menjadi faktor utama, kini audiens lebih menghargai kejujuran dan ekspresi yang autentik.

“Sekarang yang dicari publik adalah kejujuran. Ekspresi yang tidak dibuat-buat. Orang ingin melihat sosok yang berbicara seperti dirinya sendiri,” ungkapnya.

Ia menambahkan, karakter tidak bisa dibentuk secara instan. Seorang MC harus terus belajar, mencoba hal baru, dan mengasah kemampuan untuk menemukan ciri khas yang membedakannya dari orang lain.

Menutup sambutannya, Farhan mengajak para anggota MC.BDG untuk terus meningkatkan kompetensi dan memanfaatkan perkembangan teknologi, termasuk kecerdasan buatan (AI), sebagai sarana pengembangan profesi.

“Artificial Intelligence harus dimanfaatkan dengan baik. Jadikan sebagai alat untuk meningkatkan kemampuan dan produktivitas,” pungkasnya.

Sensus Ekonomi 2026 Dimulai, Pemkot Bandung Andalkan Data Akurat untuk Perkuat UMKM

BANDUNG – Pemerintah Kota Bandung menaruh harapan besar pada pelaksanaan Sensus Ekonomi (SE) 2026 sebagai fondasi penyusunan kebijakan pembangunan yang lebih tepat sasaran, terutama dalam penguatan sektor usaha mikro, kecil, dan menengah (UMKM).

Sebagai langkah awal, hampir 2.000 calon petugas sensus mengikuti pelatihan sebelum diterjunkan ke lapangan untuk melakukan pendataan mulai 15 Juni hingga 30 Agustus 2026.

Wakil Wali Kota Bandung, Erwin, menegaskan bahwa keberhasilan pembangunan sangat bergantung pada kualitas data yang dimiliki pemerintah.

“Data yang akurat adalah aset pembangunan yang sangat berharga. Kebijakan yang tepat hanya bisa lahir dari data yang benar,” ujarnya.

Menurut Erwin, para petugas sensus memiliki peran penting sebagai garda terdepan dalam menghasilkan data ekonomi yang valid dan dapat dipertanggungjawabkan.

Ia mengingatkan seluruh petugas agar menjalankan tugas secara profesional, menjaga etika, serta membangun komunikasi yang baik dengan masyarakat selama proses pendataan berlangsung.

Sementara itu, Kepala BPS Kota Bandung, Nevi Hendri menjelaskan bahwa Sensus Ekonomi 2026 akan memotret seluruh aktivitas ekonomi masyarakat, termasuk perkembangan ekonomi digital yang semakin berkembang pesat.

Selain pelaku usaha konvensional, pendataan juga mencakup berbagai profesi baru yang muncul akibat transformasi digital seperti penjual daring, kreator konten, hingga pelaku usaha berbasis platform digital.

Hasil sensus nantinya akan menjadi acuan dalam penyusunan berbagai program pembangunan daerah, termasuk rencana Pemkot Bandung memperkuat pemberdayaan UMKM melalui pembangunan UMKM Center di 30 kecamatan.

“Data hasil sensus akan menjadi rujukan utama dalam menentukan bentuk intervensi dan bantuan yang tepat sasaran bagi pelaku usaha,” kata Erwin.

Dengan dukungan teknologi digital, sistem pemantauan real-time, dan ribuan petugas yang telah disiapkan, Kota Bandung optimistis mampu menghasilkan data ekonomi yang lebih akurat dan komprehensif.

Dinkes Bandung Perluas Layanan Psikolog Klinis di 12 Puskesmas, Warga Diminta Manfaatkan Konseling Sejak Dini

BANDUNG – Dinas Kesehatan (Dinkes) Kota Bandung terus memperkuat layanan kesehatan mental dengan menghadirkan psikolog klinis di 12 puskesmas. Masyarakat pun diimbau memanfaatkan layanan tersebut sejak dini sebagai langkah preventif untuk mencegah masalah kesehatan jiwa berkembang menjadi lebih serius.

Ketua Tim Kerja Pencegahan dan Pengendalian Penyakit Tidak Menular dan Kesehatan Jiwa (P2PTKJ) Dinkes Kota Bandung, Girindra Warhana mengatakan, layanan psikolog klinis merupakan bagian dari upaya meningkatkan kualitas hidup dan kebahagiaan masyarakat.

“Kami ingin masyarakat memanfaatkan layanan ini sejak dini, bukan menunggu sampai mengalami masalah kesehatan mental yang berat,” ujar Girindra dalam Talkshow Sonata bersama PR FM, Selasa (9/6/2026).

Saat ini, dari total 80 puskesmas di Kota Bandung, sebanyak 12 puskesmas telah menyediakan layanan psikolog klinis. Keberadaannya dipetakan untuk menjangkau berbagai wilayah sehingga dapat menjadi pusat layanan kesehatan mental bagi masyarakat sekitar.

Adapun puskesmas yang telah memiliki layanan psikolog klinis yakni Puskesmas Babakan Sari, Garuda, Ibrahim Adjie, Cibuntu, Cipamokolan, Kopo, Puter, Padasuka, Sukarasa, Pasirkaliki, Salam, dan Cipadung.

Girindra menegaskan, warga Kota Bandung tetap dapat mengakses layanan tersebut meskipun berdomisili di wilayah yang belum memiliki psikolog klinis.

Menurutnya, Dinkes Kota Bandung akan terus melakukan evaluasi dan berupaya memperluas cakupan layanan psikolog klinis sesuai kebutuhan masyarakat.

“Kami berharap dukungan dari berbagai pihak agar layanan ini bisa terus berkembang dan menjangkau lebih banyak warga,” katanya.

Keberadaan psikolog klinis di puskesmas juga telah memiliki landasan hukum melalui Peraturan Menteri Kesehatan Nomor 19 Tahun 2024 tentang Penyelenggaraan Puskesmas.

Selain itu, program ini menjadi bagian dari tiga prioritas Pemerintah Kota Bandung dalam bidang kesehatan mental, yakni kesehatan mental di sekolah, kesehatan mental berbasis kewilayahan, dan layanan psikolog klinis di puskesmas.

Ekonomi Kota Bandung Tumbuh 5,76 Persen, Farhan Dorong Koperasi Jadi Motor Pemerataan Kesejahteraan

BANDUNG – Pertumbuhan ekonomi Kota Bandung pada triwulan pertama 2026 mencapai 5,76 persen, meningkat dibandingkan tahun sebelumnya yang berada di angka 5,29 persen. Di tengah capaian tersebut, Wali Kota Bandung Muhammad Farhan mengingatkan pentingnya menjaga keseimbangan antara pertumbuhan ekonomi dan pemerataan kesejahteraan masyarakat.

Hal itu disampaikan Farhan saat menghadiri pengangkatan sumpah dan janji pengurus serta pengawas Koperasi Konsumen Mitra KPKB periode 2026–2031 di Aula Igun Sarbini Gedung KPKB Kota Bandung, Selasa (9/6/2026).

Menurut Farhan, meningkatnya pertumbuhan ekonomi menunjukkan daya beli masyarakat Kota Bandung terus menguat. Namun, kondisi tersebut juga diikuti oleh tekanan inflasi yang perlu diantisipasi.

“Berita baiknya pertumbuhan ekonomi Kota Bandung mencapai 5,76 persen. Namun yang perlu diwaspadai adalah inflasi yang saat ini mencapai 0,3 persen per bulan. Jika dihitung tahunan, angkanya sudah di atas 3,5 persen,” ujarnya.

Ia menjelaskan, kenaikan inflasi dipicu oleh meningkatnya harga sejumlah kebutuhan pokok, terutama komoditas pangan seperti cabai yang sempat mencapai Rp120 ribu per kilogram. Selain itu, perubahan pola konsumsi masyarakat yang semakin memilih produk berkualitas turut memengaruhi dinamika pasar.

Farhan menilai kondisi tersebut menjadi peluang bagi koperasi untuk memperluas usaha dengan menyediakan produk berkualitas yang sesuai kebutuhan masyarakat kelas menengah.

“Konsumsi masyarakat Bandung sedang tinggi. Ini peluang bagi koperasi untuk menghadirkan produk yang berkualitas dengan harga yang pantas, bukan sekadar murah,” katanya.

Ia juga mendorong Koperasi Konsumen Mitra KPKB yang memiliki sekitar 4.500 anggota agar mampu menangkap peluang pasar melalui diversifikasi usaha dan inovasi layanan.

Selain sektor konsumsi, Farhan melihat tren investasi masyarakat mulai bergeser ke instrumen yang lebih aman, salah satunya emas. Karena itu, ia mendorong koperasi menjalin kerja sama dengan Pegadaian untuk menghadirkan layanan tabungan emas bagi anggota.

Menurutnya, koperasi tidak hanya berfungsi sebagai lembaga ekonomi, tetapi juga memiliki peran strategis dalam mendorong pemerataan kesejahteraan.

“Kita harus memastikan anggota yang pendapatannya belum tinggi juga mendapatkan manfaat yang sama. Koperasi harus menjadi motor penggerak pemerataan kesejahteraan di Kota Bandung,” tegasnya.

Farhan juga berpesan kepada pengurus dan pengawas koperasi yang baru dikukuhkan agar mengedepankan profesionalisme, akuntabilitas, dan integritas dalam menjalankan organisasi.

“Integritas, integritas, dan integritas. Itu yang harus dijaga agar manfaat koperasi dapat dirasakan dalam jangka panjang,” pungkasnya.

Bulan Belanja Bandung 2026 Resmi Dimulai, Pemkot Bidik Penguatan Ekonomi dan Pariwisata

BANDUNG – Pemerintah Kota Bandung resmi memulai rangkaian Bulan Belanja Bandung (BBB) 2026 melalui pembukaan Pasar Kreatif Bandung di Paris Van Java Mall, Senin (8/6/2026). Program tahunan ini menjadi strategi untuk mendorong pertumbuhan ekonomi daerah sekaligus memperkuat posisi Bandung sebagai destinasi wisata belanja dan ekonomi kreatif.

Wali Kota Bandung, Muhammad Farhan, mengatakan Bulan Belanja Bandung merupakan agenda jangka panjang yang dirancang untuk menggerakkan sektor perdagangan, pariwisata, dan usaha mikro, kecil, dan menengah (UMKM).

“Ini adalah upaya berbulan-bulan yang kita siapkan. Dari Juni kita gelar berbagai festival belanja. Pasar Kreatif ini menjadi salah satu puncak awalnya,” ujar Farhan.

Menurutnya, momentum kebangkitan sektor pariwisata harus dimanfaatkan secara maksimal, terlebih dengan rencana reaktivasi Bandara Husein Sastranegara yang berpotensi meningkatkan kunjungan wisatawan ke Kota Bandung.

Farhan menegaskan, selain infrastruktur yang disiapkan pemerintah, pengalaman berbelanja yang menarik juga menjadi faktor penting dalam menarik wisatawan.

“Wisatawan yang datang ke Bandung jangan pulang dengan tangan kosong. Infrastruktur itu tugas pemerintah, tetapi pengalaman belanja menjadi tanggung jawab pelaku usaha,” katanya.

Selain mendorong konsumsi masyarakat, Bulan Belanja Bandung juga diharapkan mampu menjaga pertumbuhan ekonomi daerah di tengah berbagai tantangan ekonomi nasional maupun global.

Rangkaian kegiatan BBB 2026 berlangsung hingga Agustus mendatang dan mencakup berbagai festival belanja, promosi produk lokal, hingga program diskon yang melibatkan pusat perbelanjaan dan pelaku usaha di Kota Bandung.

Lima Paket Overlay Jalan di Bandung Rampung 100 Persen, Beautifikasi Kota Terus Dikebut

BANDUNG – Pemerintah Kota Bandung mencatat kemajuan signifikan dalam program beautifikasi 17 ruas jalan koridor wisata. Selain penataan trotoar, proyek overlay jalan yang menjadi bagian penting dari peningkatan infrastruktur telah menunjukkan hasil positif.

Dari 10 paket pekerjaan overlay jalan yang dikerjakan sepanjang 2026, sebanyak lima paket telah selesai 100 persen.

Kelima paket tersebut meliputi ruas Jalan Astanaanyar–Panjunan, Jalan L.L.R.E. Martadinata (Jalan Riau), Jalan Ir. H. Juanda (Dago), Jalan Lengkong Besar–Lengkong Kecil, serta Jalan Stasiun Timur–Perintis Kemerdekaan.

Secara keseluruhan, kelima ruas tersebut mencakup panjang penanganan lebih dari 4 kilometer dengan luas pekerjaan sekitar 43 ribu meter persegi.

Sementara itu, pekerjaan overlay pada koridor Jalan Merdeka, Braga, dan Wastukancana telah mencapai progres 85,73 persen. Sedangkan paket Jalan Tamansari dan Sulanjana berada pada angka 58,04 persen.

Untuk ruas Jalan Aceh dan Jalan Menado, progres pekerjaan telah mencapai 50,16 persen. Adapun Jalan Sunda berada pada angka 44,52 persen.

Sementara paket Jalan Sukaraja, Sukaraja II, Dakota, dan Gunung Batu masih memasuki tahap awal pelaksanaan dengan progres sekitar 0,7 persen.

Secara total, program overlay jalan dalam beautifikasi Kota Bandung mencakup panjang penanganan sekitar 10,24 kilometer dengan luas pekerjaan lebih dari 119 ribu meter persegi.

Pemkot Bandung menargetkan program ini mampu meningkatkan kualitas infrastruktur jalan, memperkuat kawasan wisata perkotaan, serta menciptakan lingkungan kota yang lebih aman, nyaman, dan estetis bagi masyarakat maupun wisatawan.

Farhan: Pengamanan Bandung Dilakukan Berlapis, Forkopimda Perkuat Siskamling dan Patroli Terpadu

BANDUNG – Pemerintah Kota Bandung bersama Forum Koordinasi Pimpinan Daerah (Forkopimda) memperkuat kolaborasi lintas sektor untuk menjaga keamanan dan ketertiban masyarakat melalui penguatan sistem keamanan lingkungan (siskamling) serta patroli terpadu.

Wali Kota Bandung, Muhammad Farhan, menegaskan bahwa menjaga keamanan kota bukan hanya menjadi tanggung jawab aparat kepolisian, tetapi membutuhkan keterlibatan seluruh unsur pemerintahan, aparat keamanan, dan masyarakat.

“Patroli sebenarnya sudah berjalan. Yang ingin kami pastikan adalah masyarakat mengetahui bahwa Pemerintah Kota Bandung bersama Forkopimda, baik kepolisian maupun TNI, termasuk dukungan dari Denpom dan Brimob, terus berkolaborasi menjaga keamanan Kota Bandung,” kata Farhan dalam Rapat Koordinasi Lintas Sektor Penanganan Kejahatan Jalanan, Senin (8/6/2026).

Menurut Farhan, pengamanan dilakukan secara berlapis mulai dari tingkat lingkungan hingga kota. Di tingkat kewilayahan, penguatan dilakukan melalui siskamling yang melibatkan masyarakat serta koordinasi Satpol PP kecamatan dengan Polsek dan Koramil.

“Dari sisi kewilayahan, kita terus mengembangkan siskamling. Koordinator Satpol PP di setiap kecamatan juga aktif berkolaborasi dengan Polsek dan Koramil,” ujarnya.

Sementara itu, Kapolrestabes Bandung, Kombes Pol Dedi Supriyadi, menjelaskan bahwa rapat koordinasi tersebut lebih menitikberatkan pada langkah preventif untuk mencegah potensi meningkatnya kejahatan jalanan.

Menurutnya, kondisi keamanan Kota Bandung saat ini masih relatif aman dan terkendali. Namun, upaya pencegahan tetap perlu diperkuat melalui sinergi yang lebih erat antarinstansi.

“Ini sifatnya preventif. Kita ingin memastikan Kota Bandung tetap kondusif, aman, dan nyaman baik bagi warga Kota Bandung maupun masyarakat yang datang dari luar daerah,” kata Dedi.

Melalui kolaborasi yang semakin kuat antara pemerintah daerah, aparat keamanan, dan masyarakat, Kota Bandung diharapkan tetap menjadi kota yang aman, nyaman, dan kondusif untuk beraktivitas maupun berwisata.

Desk Layanan Terpadu SPMB Kota Bandung Permudah Warga, Semua Kendala Bisa Diselesaikan di Satu Tempat

BANDUNG – Pemerintah Kota Bandung melalui Dinas Pendidikan menghadirkan Desk Layanan Terpadu Terintegrasi Sistem Penerimaan Murid Baru (SPMB) Tahun Ajaran 2026/2027 guna mempermudah masyarakat dalam mengurus berbagai kebutuhan administrasi selama proses penerimaan siswa baru.

Layanan tersebut menjadi solusi satu pintu bagi calon peserta didik dan orang tua yang mengalami kendala, mulai dari masalah data kependudukan hingga konsultasi terkait jalur penerimaan sekolah.

Sekretaris Dinas Pendidikan Kota Bandung, Edy Suparjoto, mengatakan saat ini SPMB Kota Bandung telah memasuki tahap pendaftaran pertama yang berlangsung pada 8 hingga 12 Juni 2026 untuk jalur afirmasi dan prestasi.

“Pada tahap ini, pendaftaran dibuka untuk jalur afirmasi bagi keluarga tidak mampu dan jalur prestasi. Yang paling penting, masyarakat harus sudah mengikuti tahap pendataan dan mengunggah seluruh persyaratan,” ujar Edy, Senin (8/6/2026).

Menurutnya, layanan terpadu tersebut melibatkan sejumlah perangkat daerah seperti Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil (Disdukcapil) serta Dinas Sosial Kota Bandung.

Melalui layanan ini, masyarakat yang mengalami masalah pada dokumen kependudukan seperti Kartu Keluarga (KK), akta kelahiran, maupun verifikasi data bantuan sosial dapat langsung mendapatkan pelayanan tanpa harus berpindah lokasi.

“Misalnya KK rusak atau perlu diperbarui, akta kelahiran belum dibuat, atau ada perubahan data keluarga, bisa langsung ke meja Disdukcapil. Begitu juga masyarakat yang membutuhkan verifikasi data bantuan sosial dapat langsung dilayani oleh Dinas Sosial,” jelasnya.

Selain layanan administrasi, petugas juga memberikan pendampingan terkait pemilihan sekolah, pemahaman jalur penerimaan, hingga strategi pendaftaran sesuai kondisi masing-masing calon siswa.

Layanan terpadu ini telah dibuka sejak masa pendataan pada 11 Mei 2026 dan akan beroperasi hingga 28 Juni 2026 atau sampai seluruh tahapan pendaftaran selesai.

Pemkot Bandung berharap keberadaan layanan tersebut dapat membantu masyarakat memperoleh informasi yang akurat serta memastikan seluruh proses SPMB berjalan lebih mudah, cepat, dan transparan.

SPMB Kota Bandung 2026 Dibuka, Simak Kuota dan Persyaratan Jalur Afirmasi serta Prestasi

BANDUNG – Dinas Pendidikan Kota Bandung resmi membuka pendaftaran Sistem Penerimaan Murid Baru (SPMB) Tahun Ajaran 2026/2027 untuk jenjang SD dan SMP melalui jalur Afirmasi dan Prestasi mulai 8 hingga 12 Juni 2026.

Kepala Dinas Pendidikan Kota Bandung, Asep Saeful Gufron, mengatakan jalur Afirmasi dan Prestasi menjadi fokus pada tahap pertama pelaksanaan SPMB tahun ini.

Untuk jalur Afirmasi, total kuota yang disediakan mencapai 15 persen untuk jenjang SD dan 30 persen untuk SMP. Kuota tersebut mencakup jalur Rawan Melanjutkan Pendidikan (RMP) serta Murid Berkebutuhan Khusus (MBK).

Persyaratan jalur afirmasi antara lain calon peserta didik merupakan warga Kota Bandung dan terdata dalam Data Tunggal Sosial Ekonomi Nasional (DTSEN) desil 1 hingga 5. Sementara bagi murid berkebutuhan khusus wajib melampirkan rekomendasi dari Unit Layanan Disabilitas (ULD) Dinas Pendidikan Kota Bandung.

Sedangkan jalur Prestasi memiliki total kuota 25 persen yang terdiri atas prestasi akademik sebesar 15 persen dan prestasi nonakademik sebesar 10 persen.

Untuk jalur prestasi akademik, calon peserta didik harus melampirkan nilai rapor kelas 4, 5, dan 6 semester pertama, surat keterangan peringkat, serta sertifikat hasil Tes Kemampuan Akademik (TKA).

Sementara jalur prestasi nonakademik diperuntukkan bagi siswa yang memiliki sertifikat atau piagam kejuaraan minimal tingkat kota yang diterbitkan pada periode 1 Juli 2023 hingga 30 April 2026.

Asep menjelaskan, peserta yang tidak lolos melalui jalur prestasi masih dapat mengikuti pendaftaran tahap kedua melalui jalur domisili dengan syarat Kartu Keluarga (KK) telah terbit minimal satu tahun.

Selain itu, peserta jalur afirmasi yang belum diterima pada pilihan sekolah pertama juga masih memiliki kesempatan mengikuti pemenuhan kuota afirmasi di sekolah lain yang masih tersedia.

“Khusus peserta RMP, kami pastikan tetap dapat melanjutkan pendidikan baik di sekolah negeri maupun swasta,” tegas Asep.

Ia juga mengingatkan masyarakat agar tidak mudah percaya kepada pihak yang menjanjikan kelulusan melalui jalur tertentu. Seluruh proses seleksi dilakukan secara transparan dan sesuai ketentuan yang berlaku.

Knalpot Brong Masih Jadi PR, Farhan: Penindakan Fokus ke Pengguna di Jalan

BANDUNG – Wali Kota Bandung Muhammad Farhan mengungkapkan keinginannya untuk menindak langsung sumber distribusi knalpot brong dengan melakukan razia terhadap toko-toko penjual. Namun langkah tersebut tidak dapat dilakukan secara sembarangan karena terbentur berbagai regulasi yang berlaku.

Menurut Farhan, persoalan knalpot brong bukan sekadar masalah ketertiban lalu lintas, tetapi juga berkaitan dengan aspek perdagangan dan industri yang harus diperhatikan pemerintah.

“Saya sebenarnya ingin razia tokonya, tapi tidak bisa. Itu terkait undang-undang perdagangan dan lainnya, tidak bisa sembarangan,” ujar Farhan saat jumpa pers di Balai Kota Bandung, Selasa (2/6/2026).

Ia menjelaskan, sebagian besar knalpot brong yang beredar merupakan produk dalam negeri. Karena itu, kebijakan yang menyasar produsen maupun penjual berpotensi berdampak pada sektor usaha dan industri lokal.

Kondisi tersebut membuat pemerintah harus mengambil langkah yang lebih hati-hati agar penegakan aturan tetap berjalan tanpa menimbulkan persoalan baru di sektor ekonomi.

Sebagai solusi jangka pendek, Pemkot Bandung memilih fokus melakukan penindakan terhadap pengguna kendaraan yang memakai knalpot tidak sesuai standar di jalan raya.

Farhan menilai langkah tersebut menjadi opsi yang paling realistis sekaligus efektif untuk menekan gangguan kebisingan yang selama ini banyak dikeluhkan masyarakat.

Razia akan dilakukan secara berkala oleh aparat gabungan yang melibatkan kepolisian dan Satpol PP di berbagai titik wilayah Kota Bandung.

“Pada prinsipnya, kalau knalpot brong digunakan di jalan, pasti akan kita tindak melalui razia,” tegasnya.

Pemkot Bandung memastikan upaya penertiban akan terus dilakukan sambil mencari formulasi kebijakan yang lebih komprehensif untuk mengatasi peredaran knalpot brong dari hulu hingga hilir.

Satpol PP Kota Bandung Perluas Penataan PKL ke Sejumlah Kawasan Strategis

BANDUNG — Satuan Polisi Pamong Praja (Satpol PP) Kota Bandung akan memperluas penataan pedagang kaki lima (PKL) ke sejumlah kawasan strategis di Kota Bandung secara bertahap.

Kepala Satpol PP Kota Bandung, Bambang Sukardi mengatakan, penataan kota tidak hanya dilakukan di kawasan Jalan Gatot Subroto, tetapi juga menyasar sejumlah titik lain yang dinilai memerlukan penataan.

“Pada prinsipnya kita akan terus melakukan kegiatan penertiban dan penataan kota ini tidak hanya di Gatot Subroto,” ujar Bambang di sela Rapat Pimpinan di Balai Kota Bandung, Jumat, 15 Mei 2026.

Sebelumnya, Satpol PP Kota Bandung telah menertibkan bangunan liar dan lapak PKL di kawasan Jalan Gatot Subroto guna mengembalikan fungsi trotoar sebagai ruang publik dan meningkatkan kenyamanan masyarakat.

Bambang menyebutkan, sejumlah kawasan yang menjadi fokus penataan di antaranya Cicadas Market, Jalan Banten, Panjunan, Astana Anyar, Pajagalan, kawasan Monumen Perjuangan (Monju), sekitar Gedung Sate, hingga kawasan kampus Unpad Dipati Ukur.

Menurutnya, kawasan Cicadas Market menjadi salah satu prioritas karena Jalan Ahmad Yani nantinya akan menjadi jalur lintasan Bus Rapid Transit (BRT).

“Kita sekarang sedang melakukan pendekatan kepada koordinator. Bagaimanapun juga Jalan Ahmad Yani yang menjadi lokasi Cicadas Market itu akan menjadi lokus BRT juga. Pasti nantinya akan kita tertibkan,” katanya.

Ia menjelaskan, pendekatan persuasif dan sosialisasi terus dilakukan kepada para koordinator maupun pedagang sebelum proses penertiban dilaksanakan.

Dalam proses penataan kawasan, Satpol PP Kota Bandung juga menggandeng berbagai pihak, mulai dari kewilayahan, Satgas PKL, hingga Dinas Koperasi dan UKM.

“Kita tetap melakukan edukasi, pendekatan, kerja sama dengan KUKM dan Satgas PKL. Bagaimana kita melakukan penataan kota ini agar betul-betul nyaman buat warga masyarakat,” ujarnya.

Selain keberadaan PKL, Satpol PP juga menyoroti parkir liar serta bangunan yang berdiri di atas trotoar maupun saluran air. Bambang menegaskan trotoar harus kembali difungsikan untuk pejalan kaki.

Di sisi lain, Bambang mengapresiasi para PKL di kawasan Jalan Ibu Inggit Garnasih yang dinilai kooperatif dalam mendukung penataan kawasan heritage tersebut.

“Kami ucapkan terima kasih kepada para PKL yang bekerja sama dengan kita yang sudah mengosongkan Jalan Ibu Inggit. Karena di sana ada heritage, ada rumah Ibu Inggit, dan itu akan ditata oleh pemerintah kota,” katanya.

Ia berharap penataan kawasan dapat berjalan dengan dukungan seluruh elemen masyarakat, mulai dari RT, RW, tokoh masyarakat, hingga warga sekitar agar hasil penataan memberi manfaat bagi semua pihak.

Kirab Budaya Milangkala Tatar Sunda 2026, DLH Bandung Siagakan 345 Petugas Kebersihan

BANDUNG — Dinas Lingkungan Hidup (DLH) Kota Bandung menyiagakan 345 personel untuk menjaga kebersihan selama rangkaian Kirab Budaya Milangkala Tatar Sunda 2026 yang digelar pada Sabtu, 16 Mei 2026 malam.

Kepala DLH Kota Bandung, Darto mengatakan, ratusan personel tersebut akan bertugas mulai Jumat hingga Senin guna mengantisipasi meningkatnya aktivitas masyarakat selama agenda budaya berlangsung.

“Jadi sudah menjadi kelaziman bahwa setiap hari Sabtu dan Minggu, DLH selalu standby untuk mengantisipasi semua acara yang ada di Bandung, termasuk kegiatan sekarang ini,” ujar Darto di Balai Kota Bandung, Jumat, 15 Mei 2026.

Selain menyiapkan personel, DLH Kota Bandung juga mengerahkan sejumlah armada pendukung, terdiri atas satu unit truk, dua kendaraan pikap, satu mobil penyemprot, dan satu unit road sweeper.

Menurut Darto, jumlah personel maupun armada masih dapat ditambah menyesuaikan situasi di lapangan, terutama di sepanjang jalur Kirab Mahkota Binokasih yang menjadi fokus pengamanan kebersihan.

“Fokusnya terutama mengawal jalur Mahkota Binokasih,” katanya.

Meski diperkirakan dipadati pengunjung, DLH menilai potensi timbulan sampah dalam kegiatan budaya tersebut tidak sebesar acara lain yang menggunakan banyak properti sekali pakai maupun menghasilkan sampah berukuran besar.

Darto menjelaskan, penggunaan kereta kencana serta elemen budaya yang bersifat permanen membuat volume sampah besar relatif lebih kecil. Namun, lonjakan jumlah pengunjung tetap menjadi perhatian utama petugas kebersihan.

“Tetapi karena diperkirakan jumlah pengunjung membludak, tentu tetap akan menimbulkan sampah juga. Namun tidak separah acara-acara sebelumnya yang menghasilkan banyak sampah besar,” ujarnya.

Kirab Budaya Milangkala Tatar Sunda 2026 dijadwalkan berlangsung pada Sabtu, 16 Mei 2026 pukul 19.30 hingga 22.00 WIB.

Kirab akan dimulai dari Kiara Artha Park menuju Jalan Jakarta, Jalan Supratman, dan berakhir di kawasan Gedung Sate, Jalan Diponegoro, Kota Bandung.

Acara budaya tersebut melibatkan berbagai unsur budaya dari kabupaten dan kota se-Jawa Barat, termasuk iring-iringan kereta kencana, pasukan berkuda, pertunjukan seni tradisional, hingga kampung adat.

Kirab Budaya Milangkala Tatar Sunda 2026 Digelar di Bandung, Ini Jadwal dan Rute Lengkapnya

BANDUNG — Pemerintah Provinsi Jawa Barat bersama Pemerintah Kota Bandung akan menggelar puncak pada Sabtu malam, 16 Mei 2026. Kegiatan ini menjadi salah satu agenda utama dalam rangkaian peringatan Milangkala Tatar Sunda tahun ini.

Kirab budaya akan dimulai dari Kiara Artha Park menuju kawasan Gedung Sate melalui Jalan Jakarta, Jalan Supratman, hingga berakhir di Jalan Diponegoro.

Acara dijadwalkan berlangsung mulai pukul 19.30 hingga 22.00 WIB. Sepanjang rute kirab, masyarakat akan disuguhkan berbagai atraksi budaya, mulai dari iring-iringan kereta kencana, pasukan berkuda, hingga pertunjukan seni tradisional dari berbagai daerah di Jawa Barat.

Prosesi kirab akan melibatkan beragam unsur budaya dan adat. Di antaranya pembawa janur, penari Bali dan Sunda, serta iring-iringan kereta kencana yang membawa simbol budaya penting berupa Mahkota Binokasih.

Selain itu, sebanyak 13 kampung adat dan perwakilan kesenian dari 27 kabupaten/kota di Jawa Barat juga dijadwalkan ikut ambil bagian dalam kirab budaya tersebut.

Puncak prosesi akan berlangsung di Jalan Diponegoro atau depan Gedung Sate, berupa penyerahan Mahkota Binokasih oleh Gubernur Jawa Barat kepada pihak Keraton Sumedang Larang.

Untuk mendukung kenyamanan peserta dan masyarakat, panitia menyiapkan sejumlah fasilitas di sepanjang rute kirab. Fasilitas tersebut meliputi water station, pos kesehatan setiap satu kilometer, serta toilet portable.

Rangkaian kegiatan Milangkala Tatar Sunda juga akan berlanjut pada Minggu malam, 17 Mei 2026. Acara bertajuk akan digelar mulai pukul 20.00 WIB di area Parkir Barat Gedung Sate dan diisi pertunjukan budaya kolosal hingga tengah malam.

Pemerintah Kota Bandung mengimbau masyarakat yang hadir untuk tetap menjaga ketertiban serta mengikuti arahan petugas selama acara berlangsung.

SPMB 2026 Kota Bandung Fokus Adil dan Humanis, Farhan: Jangan Ada Anak Kehilangan Hak Pendidikan

BANDUNG — Pemerintah Kota Bandung mulai mematangkan pelaksanaan Sistem Penerimaan Murid Baru (SPMB) Tahun Ajaran 2026/2027 melalui kegiatan Sosialisasi dan Komunikasi Publik di Hotel Grandia Bandung, Selasa (12/5/2026).

Wali Kota Bandung Muhammad Farhan menegaskan pelaksanaan SPMB bukan sekadar proses administrasi tahunan, tetapi menjadi pintu awal memastikan seluruh anak memperoleh hak pendidikan secara adil dan merata.

“SPMB ini bukan hanya urusan administrasi penerimaan siswa. Ini adalah bagaimana kita memastikan anak-anak mendapatkan hak pendidikan yang layak,” ujar Farhan.

Menurut Farhan, sistem penerimaan murid baru di Indonesia terus mengalami perubahan mulai dari mekanisme, pola seleksi hingga aturan zonasi yang disesuaikan dengan kebutuhan masyarakat dan tantangan pendidikan di lapangan.

Ia mengakui persoalan penerimaan siswa baru kerap menjadi isu sensitif, khususnya pada sekolah negeri yang memiliki keterbatasan daya tampung dibanding jumlah pendaftar.

Namun berdasarkan data Dinas Pendidikan Kota Bandung, daya tampung lulusan SD menuju SMP Negeri secara umum tidak mengalami defisit besar. Persoalan utama justru muncul akibat penerapan sistem domisili atau zonasi yang menuntut pemerataan akses pendidikan di setiap wilayah.

Karena itu, Farhan menilai komunikasi publik menjadi faktor penting agar masyarakat memahami mekanisme SPMB dan tidak mudah terpengaruh informasi yang keliru.

“Komunikasi jangan sampai terputus. Ketika masyarakat merasa tidak mendapatkan informasi yang jelas, biasanya akan muncul keresahan dan keributan yang sebenarnya tidak perlu,” katanya.

Dalam kesempatan tersebut, Farhan menyebut pelaksanaan SPMB 2026 telah diperkuat melalui Peraturan Wali Kota Bandung Nomor 24 Tahun 2026 tentang perubahan atas Peraturan Wali Kota Nomor 24 Tahun 2025 mengenai sistem penerimaan murid baru jenjang TK, SD, dan SMP Negeri.

Aturan itu juga dilengkapi petunjuk teknis pelaksanaan SPMB Tahun Ajaran 2026/2027 guna memastikan proses penerimaan berjalan tertib, transparan, dan memberikan kepastian bagi masyarakat.

Farhan menekankan empat prinsip utama dalam pelaksanaan SPMB 2026, yakni keadilan, transparansi, pelayanan humanis, dan penguatan sistem digital.

Menurutnya, tidak boleh ada anak di Kota Bandung kehilangan kesempatan memperoleh pendidikan hanya karena keterbatasan ekonomi, akses informasi, maupun faktor non-akademik lainnya.

“Kita ingin memastikan semua anak punya kesempatan yang sama untuk tumbuh dan berkembang,” ujarnya.

Farhan juga meminta seluruh jajaran Dinas Pendidikan, kepala sekolah, operator sekolah, dan panitia SPMB menjaga integritas serta menghindari manipulasi data dalam proses penerimaan siswa baru.

“Hindari manipulasi data dan berbagai penyimpangan yang mencederai kepercayaan masyarakat. Integritas adalah wajah kita semua,” tegasnya.

Selain itu, ia menyoroti pentingnya pelayanan yang humanis kepada masyarakat. Menurutnya, masa penerimaan sekolah menjadi periode yang penuh harapan sekaligus kecemasan bagi orang tua.

Karena itu, pelayanan harus dilakukan secara ramah, jelas, informatif, dan mampu memberikan solusi bagi masyarakat yang mengalami kendala selama proses pendaftaran.

Farhan juga menilai penguatan sistem digital menjadi langkah penting untuk meminimalkan potensi penyimpangan dalam pelaksanaan SPMB 2026.

“Dengan sistem digital, risiko intervensi data menjadi jauh lebih kecil,” katanya.

Di akhir kegiatan, Farhan mengajak media massa, komite pendidikan, organisasi masyarakat, hingga komunitas warga ikut menyebarluaskan informasi yang benar terkait SPMB 2026.

Ia berharap pelaksanaan SPMB tahun ini mampu melahirkan tata kelola pendidikan yang semakin baik serta mendukung terciptanya generasi Kota Bandung yang unggul, berkarakter, dan berdaya saing.

Pemkot Bandung Buka Layanan Psikologi Klinis di 12 Puskesmas, Fokus Tangani Kesehatan Mental

BANDUNG — Pemerintah Kota Bandung mulai memperkuat layanan kesehatan mental dengan menghadirkan pelayanan psikologi klinis di 12 puskesmas. Program ini menjadi langkah serius Pemkot Bandung dalam merespons meningkatnya kasus stres dan gangguan kesehatan mental, termasuk pada anak usia sekolah.

Wali Kota Bandung Muhammad Farhan mengatakan layanan psikologi klinis tersebut merupakan amanat Permenkes Nomor 19 Tahun 2024 yang mewajibkan keberadaan tenaga psikologi klinis di fasilitas kesehatan tingkat pertama.

“Di setiap UPTD atau puskesmas ini ada pelayanan psikologi klinis untuk konseling. Saat ini sudah ada di 12 puskesmas di Kota Bandung,” kata Farhan saat peluncuran layanan psikologi klinis di 12 UPTD Puskesmas Kota Bandung, Selasa (12/5/2026).

Ke-12 puskesmas tersebut yakni Puskesmas Babakan Sari, Puskesmas Garuda, Puskesmas Cibuntu, Puskesmas Cipamokolan, Puskesmas Kopo, Puskesmas Puter, Puskesmas Padasuka, Puskesmas Ibrahim Adjie, Puskesmas Sukarasa, Puskesmas Pasirkaliki, Puskesmas Salam dan Puskesmas Cipadung.

Farhan menjelaskan, setiap puskesmas nantinya memiliki satu psikolog klinis yang bertugas memberikan layanan konseling setiap hari kerja. Dalam sehari, layanan tersebut ditargetkan mampu menangani hingga 10 pasien.

Menurutnya, layanan kesehatan mental menjadi kebutuhan mendesak karena kasus gangguan psikologis di Kota Bandung terus meningkat. Bahkan, tekanan mental kini banyak dialami kelompok usia produktif hingga anak sekolah dasar.

“Salah satu indikator yang menakutkan buat saya adalah percobaan bunuh diri di Kota Bandung, tiap hari ada saja beritanya. Ini harus dicegah dengan sangat serius,” ujarnya.

Pemkot Bandung juga mulai melakukan langkah pencegahan dengan pengawasan di sejumlah titik yang dinilai rawan menjadi lokasi percobaan bunuh diri. Namun Farhan menegaskan, penguatan layanan kesehatan mental tetap menjadi langkah utama.

Ia mengatakan, penunjukan 12 puskesmas tahap awal bukan berdasarkan kepadatan wilayah, melainkan kesiapan fasilitas dan sumber daya kesehatan. Menurutnya, ruang layanan psikologi klinis harus memiliki standar privasi tinggi agar masyarakat merasa aman dan nyaman saat berkonsultasi.

“Pertimbangan utamanya adalah kesiapan ruang. Untuk psikologi klinis ini tidak boleh sembarangan, privasinya harus sangat kuat,” katanya.

Farhan menilai tekanan ekonomi dan sosial menjadi salah satu penyebab meningkatnya gangguan kesehatan mental di masyarakat. Karena itu, ia meminta masyarakat tidak lagi menganggap kesehatan mental sebagai hal tabu.

“Kalau memang ada masalah seperti ini, ya kita harus menyediakan layanan,” tuturnya.

Layanan konseling psikologi klinis ini terbuka bagi seluruh masyarakat, baik warga Kota Bandung maupun luar daerah. Farhan juga mengajak masyarakat untuk tidak ragu memanfaatkan layanan konseling di puskesmas.

Menurutnya, langkah sederhana seperti bercerita dan mencari teman berbicara bisa menjadi awal penting dalam menjaga kesehatan mental.

“Curhat. Satu curhat, cari teman ngobrol. Kedua ibadah,” ujarnya.