Teknologi Baru Pengolahan Sampah Disiapkan di Gedebage, Kapasitas 300 Ton per Hari

BANDUNG, SIBER — Pemerintah Kota (Pemkot) Bandung bersama Kementerian Pendidikan Tinggi, Sains, dan Teknologi (Kemdikti Saintek) serta Badan Pengelola Investasi (BPI) Danantara menyiapkan fasilitas pengolahan sampah berkapasitas hingga 300 ton per hari di Tempat Pengolahan Sampah Organik dan Sirkular (TPSOS) Gedebage.

Komitmen pengembangan fasilitas tersebut ditandai dengan penandatanganan kerja sama antara Pemkot Bandung, Danantara, dan Kemendikti Saintek di Balai Kota Bandung, Jumat (21/8/2026).

Wali Kota Bandung Muhammad Farhan mengatakan, pengembangan fasilitas pengolahan sampah di Gedebage merupakan langkah cepat untuk menghadirkan solusi pengelolaan sampah dengan teknologi baru.

“Di hari Jumat siang ini telah ada kesepakatan bersama, komitmen bersama antara Pemerintah Kota Bandung dengan PT Danantara Development Management Fund dan Kementerian Dikti, Sains dan Teknologi. Dalam hal ini kami akan membangun satu fasilitas pengolahan sampah dengan menggunakan sebuah teknologi yang baru,” ujar Farhan.

Menurut Farhan, kawasan Gedebage dinilai memungkinkan untuk dikembangkan sebagai fasilitas pengolahan sampah berkapasitas hingga 300 ton per hari. Pemkot Bandung bersama pihak terkait sebelumnya telah melakukan survei lokasi.

Farhan mengatakan pembangunan fasilitas tersebut penting karena Kota Bandung masih bergantung pada tempat pemrosesan akhir (TPA) yang dikelola Pemerintah Provinsi Jawa Barat.

“Terus terang Kota Bandung itu satu-satunya ibu kota provinsi yang tidak punya TPA. Jadi kami sangat tergantung kepada TPA-TPA yang dibangun oleh provinsi, baik yang di Sarimukti maupun yang sekarang sedang dibangun di Legok Nangka,” katanya.

Menurut Farhan, pembangunan TPA Legok Nangka masih membutuhkan waktu. Karena itu, Pemkot Bandung perlu menyiapkan solusi pengelolaan sampah sembari menunggu fasilitas tersebut beroperasi.

“Waktu itu Pak Gubernur memberikan pekerjaan rumah. Sambil menunggu tiga tahun Legok Nangka jadi, kalian bisa bikin apa? Nah, ini salah satu terobosan yang kami lakukan,” ujarnya.

Pemkot Bandung menargetkan pembangunan dan persiapan fasilitas pengolahan sampah tersebut dapat dipercepat sehingga mulai beroperasi pada akhir 2026 atau awal 2027.

Aspek administrasi pemerintahan juga akan segera disiapkan, termasuk finalisasi perubahan anggaran 2026 dan penyusunan Kebijakan Umum Anggaran (KUA) 2027.

Farhan berharap fasilitas di Gedebage dapat menjadi solusi konkret untuk memperkuat sistem pengelolaan sampah Kota Bandung sekaligus mengurangi ketergantungan terhadap TPA.

Chief Technology Officer (CTO) BPI Danantara Sigit Puji Santosa mengatakan, teknologi yang disiapkan mengusung konsep pengolahan sampah secara terdesentralisasi.

Dengan konsep tersebut, sampah tidak seluruhnya harus dibawa ke tempat pemrosesan akhir, tetapi dapat diolah di wilayah masing-masing.

“Ini adalah solusi yang kita sebut desentralisasi. Artinya tidak perlu dibawa ke TPA, tempat penimbunan akhir, tapi kita selesaikan di regional masing-masing,” kata Sigit.

Ia menjelaskan, teknologi tersebut akan memproses sampah menjadi Solid Recovered Fuel (SRF). Material tersebut memiliki nilai kalor tinggi sehingga dapat dimanfaatkan sebagai bahan bakar untuk refinery, pabrik, maupun boiler.

Konsep tersebut dinilai tidak hanya dapat mengurangi timbunan sampah, tetapi juga menghasilkan produk bernilai ekonomi yang bisa dimanfaatkan untuk kebutuhan industri.

Sigit menegaskan, teknologi yang digunakan harus memenuhi aspek lingkungan dan sosial. Salah satunya dengan memastikan proses pengolahan tidak menimbulkan bau yang mengganggu masyarakat sekitar.

“Kita pastikan teknologi yang kita pilih adalah teknologi yang ter-contained dan ter-capture sehingga tidak ada bau yang mengganggu lingkungan sekitarnya,” ujarnya.

Dari sisi investasi, Sigit mengatakan nilai pembangunan fasilitas berkapasitas 300 ton per hari masih dalam tahap penghitungan finansial.

Berdasarkan proses benchmarking, kebutuhan investasi diperkirakan berada pada kisaran Rp50 miliar hingga Rp60 miliar.

Fasilitas di Gedebage akan menjadi tahap awal atau pilot project. Jika berhasil, konsep serupa dapat dikembangkan di lokasi lain, termasuk sejumlah sub wilayah kota (SWK) di Kota Bandung dan daerah lainnya.

Menteri Pendidikan Tinggi, Sains, dan Teknologi Prof. Brian Yuliarto mengatakan, pengembangan teknologi pengolahan sampah tersebut merupakan bagian dari dukungan perguruan tinggi dalam mempercepat penyelesaian persoalan sampah di berbagai wilayah Indonesia.

Menurut Brian, perguruan tinggi melakukan berbagai kajian untuk mendapatkan pendekatan teknologi yang dapat diterapkan sesuai kebutuhan daerah.

“Sesuai arahan Bapak Presiden, dari perguruan-perguruan tinggi melakukan berbagai kajian untuk mendukung percepatan penyelesaian sampah yang ada di berbagai wilayah Indonesia,” kata Brian.

Ia menjelaskan, teknologi yang dikembangkan dapat memproses sampah organik maupun nonorganik melalui pendekatan berbeda. Sampah organik, misalnya, dapat dimanfaatkan melalui pengolahan menggunakan maggot, sedangkan material tertentu dari sampah dapat diproses menjadi SRF.

Brian mengatakan, kajian tersebut juga memperkaya teknologi yang telah dikembangkan di sejumlah negara, termasuk Turki, untuk mendapatkan teknologi yang sesuai dengan kebutuhan Kota Bandung.

“Ini tahap awal, sebagai pilot project. Kalau ini bisa berhasil, kita berharap setiap SWK juga bisa dilakukan pembangunannya sehingga penyelesaian sampah di Kota Bandung ini harapannya bisa diselesaikan dan akan menjadi percontohan untuk daerah-daerah lain,” ujarnya.

Brian berharap kolaborasi Pemkot Bandung, Kemendikti Saintek, Danantara, serta perguruan tinggi dapat menghasilkan model pengelolaan sampah yang tidak hanya menyelesaikan persoalan lingkungan, tetapi juga memiliki nilai ekonomi dan dapat direplikasi di daerah lain.

Pengembangan fasilitas pengolahan sampah di TPSOS Gedebage menjadi langkah awal membangun sistem pengelolaan sampah yang lebih terdesentralisasi di Kota Bandung. Fasilitas tersebut dirancang memiliki kapasitas awal hingga 300 ton sampah per hari, dengan target operasional pada akhir 2026 atau awal 2027.

Farhan Minta Maaf soal Kemacetan BRT Bandung, Proyek Ditargetkan Rampung 2027

BANDUNG — Wali Kota Bandung Muhammad Farhan meminta maaf kepada masyarakat atas kemacetan yang terjadi di sejumlah ruas jalan akibat pengerjaan proyek **Bus Rapid Transit (BRT)**. Ia memastikan pembangunan transportasi massal tersebut terus dikawal hingga tuntas dan memberikan manfaat bagi warga.

Farhan mengatakan, Pemerintah Kota Bandung telah menerima berbagai laporan dan keluhan masyarakat terkait dampak pembangunan BRT, terutama kemacetan di sejumlah titik. Persoalan tersebut telah terdeteksi sejak pertengahan Agustus dan kini ditangani bersama pihak terkait.

“Saya dapat laporan tertulis. Keluhan-keluhan macet ini memang sudah kita deteksi sejak 14 Agustus yang lalu. Ada berbagai alasan dari kontraktor, tetapi buat saya itu bukan alasan. Yang paling penting adalah bagaimana BRT ini benar-benar bisa memberikan manfaat bagi warga Bandung,” ujar Farhan saat ditemui seusai kegiatan Bandung Great Sale 2026 di Laswi Heritage, Jumat (21/8/2026).

Farhan mengakui persepsi masyarakat terhadap proyek BRT saat ini masih cenderung negatif. Karena itu, ia berkomitmen mengawal seluruh tahapan pembangunan agar sistem transportasi tersebut nantinya mampu meningkatkan kualitas transportasi publik di Kota Bandung.

“Sekarang terus terang, mohon maaf pisan, BRT ini masih dipersepsikan sangat negatif di mata warga Bandung. Untuk itu saya berkomitmen sebagai wali kota akan bekerja keras bersama-sama memastikan proses perencanaan, pembangunan, dan pemanfaatan BRT ini memberikan manfaat yang sangat baik bagi seluruh warga Kota Bandung,” katanya.

Farhan menjelaskan, Dinas Perhubungan Kota Bandung tengah melakukan pembenahan di sejumlah titik, baik pada jalur trotoar maupun median jalan yang menjadi bagian dari koridor BRT.

Pekerjaan tersebut menjadi salah satu penyebab kemacetan yang terjadi di sejumlah ruas jalan. Meski demikian, Farhan memastikan pengerjaan dilakukan dengan cepat, rapi, dan tetap memperhatikan keselamatan pengguna jalan.

“Saya mohon maaf sekali karena menimbulkan kemacetan, tetapi saya akan pastikan pengerjaannya cepat, rapi, dan tidak menimbulkan kecelakaan,” tuturnya.

Menurut Farhan, pembangunan sistem BRT secara menyeluruh ditargetkan selesai pada 2027. Setelah konstruksi rampung, layanan BRT diharapkan dapat beroperasi penuh tanpa pekerjaan tambahan yang mengganggu lalu lintas.

Farhan menjelaskan, koridor utama BRT akan melintasi sejumlah kawasan strategis, mulai dari Alun-alun Bandung menuju Jalan Sudirman, Rajawali, kawasan Stasiun Bandung, Otista, Tegalega, hingga kembali ke pusat kota.

Koridor lainnya akan menghubungkan kawasan Alun-alun, Banceuy, Ahmad Yani, Kiaracondong, Jalan Jakarta, Simpang Lima, Asia Afrika, dan kembali ke Alun-alun Bandung.

Di sejumlah ruas tersebut nantinya akan diterapkan jalur khusus atau dedicated lane yang dilengkapi separator. Jalur tersebut ditujukan untuk memberikan prioritas bagi armada BRT.

Farhan juga mengajak masyarakat dan media massa ikut mengawasi pelaksanaan pembangunan BRT. Setiap keluhan atau persoalan yang ditemukan dapat segera dilaporkan melalui layanan darurat 112 maupun media sosial pemerintah.

“Kalau ada kemacetan atau hal-hal yang tidak memuaskan, laporkan segera. Boleh ke 112, boleh melalui media sosial. Teman-teman wartawan juga silahkan mengawasi. Kami membutuhkan bantuan masyarakat untuk memastikan pembangunan BRT ini memberikan manfaat untuk semua orang,” katanya.

Lebih jauh, Farhan mengungkapkan pembangunan BRT merupakan bagian dari visi jangka panjang pengembangan transportasi massal di Kota Bandung.

Setelah sistem BRT berjalan optimal, Pemkot Bandung memiliki cita-cita mengembangkan moda transportasi berbasis rel ringan atau Light Rail Transit (LRT).

“Karena ada mimpi berikutnya, yaitu LRT. Tapi itu nanti. Yang sekarang kita fokus memastikan BRT berjalan baik dan dirasakan manfaatnya oleh masyarakat,” ujarnya.

Bandung Great Sale 2026 Resmi Dibuka, Ada Promo dan Diskon hingga 80 Persen

BANDUNG — Pemerintah Kota (Pemkot) Bandung resmi membuka Bandung Great Sale (BGS) 2026 di kawasan Laswi Heritage, Jumat (21/8/2026).

Berbeda dengan pelaksanaan dua tahun sebelumnya yang digelar di pusat perbelanjaan modern, Bandung Great Sale 2026 hadir di kawasan bersejarah yang memadukan bangunan heritage dengan kreativitas pelaku usaha dan komunitas Kota Bandung.

Wali Kota Bandung Muhammad Farhan mengatakan, pemilihan Laswi Heritage menjadi simbol kolaborasi antara warisan masa lalu dengan kreativitas masa kini yang menjadi karakter khas Kota Bandung.

“Pagi ini kita resmikan Bandung Great Sale yang pertama kalinya digelar di Laswi Heritage yang merupakan properti milik KAI. Ini properti yang sangat bersejarah karena banyak gedung dan area heritage yang digabungkan dengan bentuk kreativitas yang luar biasa,” ujar Farhan.

Farhan menyebut, kawasan tersebut pernah menjadi lokasi penyelenggaraan kegiatan ekonomi kreatif pada 2017. Setelah hampir satu dekade, Laswi Heritage berkembang menjadi ruang publik yang semakin hidup dan relevan bagi perkembangan industri kreatif.

“Ini karakteristik Kota Bandung yang menunjukkan peninggalan masa lalu bisa berkolaborasi dengan kreativitas masa kini. Ini keren pisan,” katanya.

Menurut Farhan, Laswi Heritage tepat dijadikan ruang untuk memamerkan kreativitas Kota Bandung. Kreativitas yang ditampilkan pun semakin beragam, tidak hanya fesyen dan kuliner, tetapi juga melibatkan komunitas hingga modifikasi otomotif.

“Sekarang kita masih bisa bikin event bahkan lebih dahsyat lagi. Kreativitasnya sudah macam-macam, tidak hanya fesyen dan kuliner, tapi juga sudah mulai masuk ke modifikasi otomotif dan komunitas,” ungkapnya.

Farhan juga mengajak masyarakat memanfaatkan transaksi non-tunai selama Bandung Great Sale 2026. Sistem pembayaran digital melalui QRIS yang didukung Bank bjb tersedia secara luas untuk memberikan kemudahan dan keamanan bagi pengunjung maupun pelaku usaha.

Menurut Farhan, Bandung Great Sale menjadi bagian dari strategi memperkuat citra Kota Bandung sebagai destinasi wisata belanja dengan keunikan tersendiri.

“Kita harus secara konsisten menunjukkan kepada dunia luar bahwa Bandung adalah kota tujuan belanja yang punya nilai tambah. Nilai tambahnya adalah komunitas dan kreativitas,” tuturnya.

Ia berharap kegiatan tersebut semakin memperkuat branding Kota Bandung sebagai destinasi belanja yang menyenangkan.

“Ini bagian dari upaya memastikan Kota Bandung terdengar di mana-mana dengan branding sebagai kota tujuan belanja paling menyenangkan,” katanya.

Sementara itu, Kepala Dinas Perdagangan dan Perindustrian (Disdagin) Kota Bandung Ronny Ahmad Nurudin mengatakan, Bandung Great Sale 2026 menjadi puncak rangkaian Bulan Belanja Bandung yang telah dimulai melalui Pasar Kreatif Bandung pada 8 Juni hingga 9 Agustus 2026.

“Ini merupakan rangkaian dari Bulan Belanja Bandung. Puncaknya adalah Bandung Great Sale dan di Laswi Heritage ada 171 pelaku usaha yang terdiri dari sektor fesyen, kuliner, kerajinan, termasuk komunitas,” ujar Ronny.

Sebanyak 171 pelaku usaha terlibat dalam Bandung Great Sale 2026. Seluruh peserta telah melalui proses kurasi untuk memastikan produk yang ditampilkan merupakan produk unggulan Kota Bandung sekaligus menarik wisatawan dan masyarakat.

Ronny mengatakan, penyelenggaraan Bandung Great Sale ditujukan untuk meningkatkan perputaran ekonomi daerah sekaligus mendorong kunjungan wisata belanja ke Kota Bandung.

“Target utamanya tentu meningkatkan perputaran ekonomi di Kota Bandung serta kunjungan wisata dan belanja ke Kota Bandung. Targetnya tentunya lebih besar daripada tahun kemarin,” katanya.

Berbagai dukungan disiapkan untuk meningkatkan kunjungan ke Bandung Great Sale 2026. PT Kereta Api Indonesia (KAI) dan KCIC memberikan potongan harga perjalanan menuju Bandung.

Gojek juga menghadirkan program promosi bagi pengguna layanan transportasi daring.

Selain itu, Dinas Perhubungan Kota Bandung mengoperasikan 12 unit Bus Bandros yang akan singgah di Laswi Heritage. Pengunjung yang menggunakan Bus Bandros menuju lokasi acara mendapatkan diskon hingga 50 persen.

“Semua dukungan yang diberikan ini untuk meningkatkan kenyamanan dan kunjungan masyarakat ke Bandung Great Sale,” ujar Ronny.

Bandung Great Sale 2026 berlangsung hingga 23 Agustus 2026. Pengunjung dapat menikmati berbagai promo dan diskon dari sektor ritel, restoran, kafe hingga hotel.

Sejumlah tenant bahkan menawarkan potongan harga hingga 80 persen selama pelaksanaan Bandung Great Sale.

Panitia juga menyiapkan program flash sale sebagai daya tarik tambahan. Flash sale digelar pada pukul 19.00 WIB selama 21 menit 6 detik, menyesuaikan momentum Hari Jadi ke-216 Kota Bandung.

Satpol PP Kota Bandung Tindak 145 Pelanggaran Perda, Denda Capai Rp176,6 Juta

BANDUNG - Satuan Polisi Pamong Praja (Satpol PP) Kota Bandung mencatat sebanyak 145 kali penindakan dan pemeriksaan pelanggaran Peraturan Daerah (Perda) sepanjang Januari hingga Juli 2026.

Dari rangkaian penindakan tersebut, total denda yang terkumpul mencapai Rp176,6 juta. Rinciannya, Rp113 juta denda administrasi masuk ke kas daerah melalui APBD Kota Bandung, sementara Rp63,6 juta pidana denda masuk ke kas negara melalui sidang tindak pidana ringan (tipiring).

Kasatpol PP Kota Bandung, Bambang Sukardi menyampaikan, penindakan tersebut merupakan bagian dari upaya penegakan Perda dan menjaga ketenteraman serta ketertiban umum di Kota Bandung.

“Total penindakan pelanggaran Perda periode Januari sampai Juli 2026 sebanyak 145 kali penindakan atau pemeriksaan dengan pemasukan ke kas keuangan,” kata Bambang dalam keterangan resminya, Jumat 21 Agustus 2026.

Ia menyebut, dari total penindakan tersebut, denda administrasi yang masuk ke kas daerah mencapai Rp113 juta. Sementara pidana denda melalui proses sidang tipiring mencapai Rp63,6 juta dan masuk ke kas negara.

“Total denda administrasi masuk ke kas daerah sebesar Rp113 juta dan pidana denda masuk ke kas negara melalui sidang tipiring sebesar Rp63,6 juta,” ujarnya.

Dengan demikian, total denda yang dihasilkan dari penindakan pelanggaran Perda selama tujuh bulan mencapai Rp176,6 juta.

Penindakan Satpol PP mencakup berbagai jenis pelanggaran, mulai dari peredaran minuman beralkohol tanpa izin, penebangan pohon tanpa izin, pelanggaran PKL, perizinan usaha dan gangguan ketentraman serta ketertiban umum hingga pengrusakan trotoar.

Untuk pelanggaran minuman beralkohol tanpa izin, Satpol PP mencatat 37 pelanggar dengan barang bukti sebanyak 7.217 botol minuman beralkohol. Dari penindakan tersebut, pidana denda yang terkumpul mencapai Rp37 juta.

Selain itu, terdapat 7 pelanggar penebangan pohon tanpa izin. Lima pelanggar dikenakan sanksi administrasi sedangkan dua lainnya menjalani sidang tipiring.

Total denda administrasi dari kasus penebangan pohon tersebut mencapai Rp100 juta, ditambah pidana denda sebesar Rp15,5 juta.

Selain itu, Satpol PP juga menindak 37 pelanggar PKL. Dari jumlah tersebut, empat pelanggar dikenakan sanksi administrasi sedangkan 33 lainnya menjalani sidang tipiring. Denda administrasi yang dikenakan mencapai Rp4 juta, sementara pidana denda mencapai Rp6,1 juta.

Sedangkan untuk pelanggaran terkait perizinan usaha dan gangguan ketentraman serta ketertiban umum, Satpol PP mencatat terdapat 62 lokasi pelanggar.

Dari jumlah tersebut, delapan pelanggar dikenakan denda administrasi dengan total Rp4 juta, sedangkan pidana denda mencapai Rp6,1 juta.

Sementara itu, satu pelanggar terkait pengrusakan trotoar dikenakan denda administrasi sebesar Rp4 juta.

Satpol PP juga mencatat satu pelanggar terkait kasus asusila yang diajukan untuk menjalani proses sidang tipiring.

Selain penindakan pelanggaran Perda yang menghasilkan denda, Satpol PP Kota Bandung juga melakukan penertiban bangunan liar dan PKL. Sepanjang Januari hingga Juli 2026, sebanyak 664 bangunan liar dan PKL ditertibkan di sembilan lokasi.

Penertiban dilakukan di sejumlah titik, di antaranya Jalan Pandan Wangi, Jalan KH Dahlan, Jalan Burangrang, Jalan Macan, Jalan Babakan Tarogong, Cicadas, Jalan Gatot Subroto, Sungai Cikakak, Jalan Pasir Koja, Jalan Banten serta kawasan Jalan Dipatiukur dan Jalan Singa Perbangsa.

Penertiban juga menyasar reklame. Selama Januari hingga Juli 2026, Satpol PP mencatat 918 kegiatan penertiban reklame insidentil. Dari kegiatan tersebut, sebanyak 2.225 reklame ditertibkan.

Sedangkan untuk reklame bando, sebanyak 19 reklame telah diturunkan dari total 66 reklame bando yang terdata di Kota Bandung. Sedangkan, sebanyak 47 reklame bando lainnya akan didata untuk selanjutnya ditertibkan dan disegel sesuai ketentuan yang berlaku.

Tak hanya itu, Satpol PP Kota Bandung juga bekerja sama dengan Dinas Sosial (Dinsos) Kota Bandung dalam penertiban Pemerlu Pelayanan Kesejahteraan Sosial (PPKS).

Sebanyak 127 kegiatan penertiban PPKS dilakukan sepanjang periode tersebut dengan total 477 orang PPKS terjaring. Selanjutnya, mereka diserahkan kepada Dinas Sosial untuk mendapatkan penanganan lebih lanjut.

Upaya menjaga ketertiban Kota Bandung juga diperkuat melalui patroli rutin. Satpol PP menjalankan sejumlah program patroli, di antaranya Jawara Sakti, Ujang Baron, Mojang, Tonsus Pagi, Tonsus Siang hingga Tonsus PRC.

Patroli tersebut menyasar berbagai wilayah, ruang publik, kawasan wisata, jalur protokol serta titik-titik keramaian di Kota Bandung.

Rangkaian kegiatan ini menunjukkan penegakan ketertiban di Kota Bandung tidak hanya dilakukan melalui penertiban di lapangan tetapi juga melalui sanksi administrasi maupun proses hukum bagi pelanggar.

Sepanjang Januari hingga Juli 2026, Satpol PP Kota Bandung mencatat 145 kali penindakan dan pemeriksaan pelanggaran Perda dengan total denda Rp176,6 juta.

Dari jumlah tersebut, Rp113 juta merupakan denda administrasi yang masuk ke kas daerah, sedangkan Rp63,6 juta merupakan pidana denda yang masuk ke kas negara melalui sidang tipiring.

Pemkot Bandung Pastikan Kontrak PPPK Paruh Waktu Diperpanjang hingga 2027

BANDUNG, SIBER - Pemerintah Kota (Pemkot) Bandung memastikan masa kontrak Pegawai Pemerintah dengan Perjanjian Kerja (PPPK) paruh waktu akan diperpanjang setelah kontrak berakhir pada Oktober 2026.

Wali Kota Bandung Muhammad Farhan mengatakan, perpanjangan kontrak dilakukan karena Pemkot Bandung belum memiliki kemampuan fiskal untuk mengubah status PPPK paruh waktu menjadi PPPK penuh waktu.

“Kontrak mereka kan habis di Oktober. Akan diperpanjang,” ujar Farhan di Balai Kota Bandung, Kamis (20/8/2026).

Farhan mengatakan, Pemkot Bandung masih menunggu implementasi kebijakan Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (APBN) 2027 yang diharapkan dapat mengatur status PPPK sebagai pegawai pemerintah pusat.

“Kita belum punya kemampuan fiskal untuk menaikkan statusnya. Kami masih menunggu implementasi APBN 2027 yang akan menjadikan semua PPPK sebagai pegawai pemerintah pusat,” katanya.

Menurut Farhan, kebijakan tersebut nantinya dapat memberikan ruang fiskal yang lebih besar bagi pemerintah daerah. Jika PPPK menjadi bagian dari pegawai pemerintah pusat, Pemkot Bandung akan memiliki keleluasaan untuk kembali merekrut PPPK paruh waktu sesuai kebutuhan.

“Kalau PPPK sudah menjadi pegawai pemerintah pusat, maka kita ada keleluasaan untuk mulai merekrut kembali PPPK paruh waktu,” ujarnya.

Mayoritas PPPK Bandung Berstatus Guru

Farhan menyebut tenaga pendidik menjadi salah satu kelompok terbesar dalam komposisi PPPK di lingkungan Pemkot Bandung. Karena itu, keberadaan mereka masih sangat dibutuhkan untuk menunjang pelayanan publik, terutama di sektor pendidikan.

“Sebagian besar PPPK kita kan guru. Dan itu sangat diperlukan,” ucapnya.

Terkait kemampuan APBD Kota Bandung untuk membiayai perpanjangan kontrak PPPK paruh waktu, Farhan memastikan kondisi fiskal untuk belanja pegawai masih aman.

“Alhamdulillah, aman. Belanja pegawai mah aman pisan,” katanya.

Meski demikian, Pemkot Bandung tetap perlu menyiapkan strategi pembiayaan untuk memenuhi kebutuhan anggaran ke depan. Farhan mengatakan, pemerintah daerah tidak dapat hanya mengandalkan satu sumber pembiayaan, terutama ketika kebutuhan pembangunan berpotensi menimbulkan defisit anggaran.

“Sekarang ini dalam kebijakan umum anggaran, kita memang harus memikirkan strategi defisit anggaran. Kebutuhannya pasti defisit, maka Pemerintah Kota bersama mitra-mitra yang lain, Pemerintah Provinsi dan Pemerintah Pusat harus mencari pembiayaan,” tuturnya.

Pemkot Bandung Siapkan Alternatif Pembiayaan

Farhan menegaskan, pembiayaan tidak selalu harus dilakukan melalui skema pinjaman. Pemerintah daerah dapat mencari alternatif sumber pembiayaan lain untuk mendukung program pembangunan.

Ia mencontohkan Pemerintah Provinsi Jawa Barat yang tengah mempertimbangkan skema pembiayaan untuk memenuhi kebutuhan anggaran

Investor Day Bandung: Wali Kota Tawarkan PBB Rp1 untuk Bangunan Cagar Budaya

BANDUNG, SIBER - Pemerintah Kota (Pemkot) Bandung kembali membuka peluang investasi melalui gelaran Investor Day 2026. Wali Kota Bandung Muhammad Farhan menyebut sejumlah sektor strategis memiliki prospek besar, mulai dari pariwisata, perdagangan, pendidikan tinggi, hingga industri berbasis teknologi.

Hal itu disampaikan Farhan saat menghadiri Investor Day 2026 di Hotel Grandia, Kota Bandung, Rabu (19/8/2026).

Farhan mengatakan, peluang investasi di Kota Bandung semakin terbuka seiring dengan meningkatnya konektivitas dan pengembangan berbagai sektor. Dibukanya kembali Bandara Internasional Husein Sastranegara, penataan pasar tradisional, serta pengembangan sektor pariwisata dan perdagangan dinilai dapat menjadi daya tarik bagi investor.

“Pada kesempatan sekarang kita membuka pintu seluas-luasnya bagi para investor untuk masuk Kota Bandung. Berbagai macam peluang itu besar sekali,” kata Farhan.

Salah satu insentif yang ditawarkan Pemkot Bandung adalah PBB Rp1 bagi bangunan yang telah ditetapkan sebagai cagar budaya dan memiliki Surat Keputusan (SK) dari Pemkot Bandung.

Kebijakan tersebut diharapkan mampu mendorong investor untuk menghidupkan kembali bangunan-bangunan bersejarah di Kota Bandung. Pemanfaatan bangunan tetap diarahkan untuk mempertahankan karakter serta nilai sejarahnya.

“Sehingga akan bisa mengundang para investor untuk bisa masuk dan membangun kembali gedung-gedung cagar budaya itu tanpa menghilangkan karakternya sama sekali,” ujar Farhan.

Menurut Farhan, sektor pariwisata dan perdagangan masih menjadi salah satu peluang investasi terbesar di Kota Bandung. Investasi yang masuk diharapkan tidak hanya meningkatkan aktivitas ekonomi, tetapi juga memperkuat ekosistem usaha di daerah.

Pemkot Bandung menargetkan realisasi investasi mencapai Rp11 triliun pada 2026. Farhan optimistis target tersebut dapat tercapai karena realisasi investasi hingga semester pertama telah menembus lebih dari Rp6 triliun.

“Target sebetulnya Rp11 triliun, tapi insyaallah bisa tercapai karena di semester satu saja sudah tercapai lebih dari Rp6 triliun,” katanya.

Selain sektor pariwisata dan perdagangan, Pemkot Bandung mulai membidik sektor pendidikan tinggi. Menurut Farhan, keberadaan sejumlah perguruan tinggi berkualitas dapat menjadi modal bagi Bandung untuk menarik talenta dari luar daerah.

“Dengan jumlah perguruan tinggi berkualitas yang banyak di Kota Bandung kami ingin mengundang talenta-talenta terbaik di luar Kota Bandung untuk berkuliah di Kota Bandung,” ujarnya.

Farhan juga membawa visi yang lebih besar untuk menjadikan Bandung sebagai technology hub. Namun, visi tersebut dinilai perlu didukung dengan transformasi Bandung menjadi financial hub.

Ia bahkan mendorong Bandung masuk dalam pengembangan kawasan pusat keuangan dan investasi nasional.

“Bandung itu pas banget kalau dijadikan sebagai PFI (Pusat Finansial Indonesia),” kata Farhan.

Menurutnya, Bandung memiliki sejumlah keunggulan untuk mengembangkan industri berbasis teknologi, termasuk peluang pembangunan data center.

Kondisi geografis Bandung yang relatif sejuk dinilai dapat menjadi salah satu faktor pendukung efisiensi operasional pusat data. Farhan juga menyebut peluang pembangunan data center secara vertikal di sejumlah lokasi di Kota Bandung.

Dari sisi energi, dukungan juga diharapkan datang dari rencana suplai listrik yang bersumber dari Pengolahan Sampah menjadi Energi Listrik (PSEL) Legok Nangka dalam beberapa tahun mendatang.

“Bandung sudah sangat siap untuk menjadi salah satu PFI,” tutur Farhan.

Resmikan RTH Cihanja, Pemkot Bandung Dorong Ruang Hijau Berkualitas dan Jaga Mata Air

BANDUNG, SIBER – Wali Kota Bandung Muhammad Farhan meresmikan Ruang Terbuka Hijau (RTH) Cihanja sekaligus kawasan Konservasi Mata Air Cihanja di RT 02 RW 10, Kelurahan Ciumbuleuit, Kecamatan Cidadap, Selasa (18/8/2026).

Pengembangan kawasan tersebut menjadi bagian dari upaya Pemerintah Kota Bandung meningkatkan kualitas ruang terbuka hijau. Tak hanya mengejar luasan, Pemkot Bandung juga menekankan fungsi ekologis, tutupan vegetasi, kualitas udara, dan keberlanjutan sumber air.

Farhan mengatakan, pembangunan RTH di Kota Bandung harus memperhatikan kualitas dan manfaat ekologis yang dihasilkan.

“Pada dasarnya kami melihat yang perlu ditingkatkan bukan cuma sekadar luasan RTH-nya, tetapi kualitas RTH-nya. Penambahan kualitas RTH ditunjukkan salah satunya melalui RTH Cihanja,” ujar Farhan.

Menurutnya, pengembangan RTH Cihanja akan diarahkan sesuai konsep Indeks Hijau Biru Indonesia (IHBI) yang dikembangkan Kementerian Koordinator Bidang Infrastruktur dan Pembangunan Kewilayahan.

Konsep tersebut tidak hanya memperhitungkan luas ruang terbuka hijau, tetapi juga mempertimbangkan tutupan vegetasi, kualitas udara, dan kualitas air.

Farhan menilai RTH Cihanja memiliki potensi untuk memenuhi sejumlah indikator tersebut. Kawasan ini memiliki luas sekitar 6.960 meter persegi atau hampir 7.000 meter persegi.

“Karena jumlah 6.000 meter di Kota Bandung itu sudah sangat bagus,” katanya.

Selain memperkuat vegetasi, Pemkot Bandung akan menjaga keberadaan mata air yang terdapat di kawasan Cihanja.

Farhan menyebut kondisi sumber mata air masih baik. Kawasan tersebut juga relatif minim aktivitas industri dan lalu lintas sehingga berpotensi memiliki kualitas udara yang lebih baik.

“Sumber mata airnya masih sangat bagus. Kemudian di sini tidak ada pabrik, lalu lintas juga rendah, sehingga kualitas udaranya diharapkan jauh lebih bagus,” ujarnya.

Farhan menegaskan, keberadaan RTH Cihanja harus terus dijaga setelah peresmian. Karena itu, masyarakat dilibatkan dalam pengelolaan kawasan.

Ia meminta Lembaga Pemberdayaan Masyarakat (LPM), Karang Taruna, serta lembaga kemasyarakatan lainnya di tingkat kelurahan ikut merawat dan mengelola kawasan tersebut.

Menurut Farhan, pengelolaan berbasis masyarakat dapat membantu menjaga keberlanjutan ruang hijau. Ia mencontohkan sejumlah kawasan hijau di Kota Bandung yang tetap terjaga karena melibatkan masyarakat, seperti kawasan pertemuan Sungai Cikapundung dan Cikalapa, Leuweung Awi Padaringan, serta Lembur Katumiri di Babakan Siliwangi.

“Dengan pengelolaan oleh masyarakat, keberlanjutannya bisa lebih terjaga,” katanya.

Kepala Dinas Sumber Daya Air dan Bina Marga (DSDABM) Kota Bandung Rizki Kusrulyadi mengatakan, penataan RTH Cihanja merupakan hasil kolaborasi lintas perangkat daerah dan unsur kewilayahan.

Rizki menyebut kawasan tersebut memiliki luas sekitar 7.960 meter persegi. Penataan dilakukan tidak hanya untuk penghijauan, tetapi juga menjaga keberadaan mata air.

“Ruang terbuka hijau adalah salah satu aspek yang paling penting dalam penataan, terutama untuk mengelola air, sumber mata air, dan menghadirkan udara yang segar,” kata Rizki.

Menurutnya, ruang hijau memiliki fungsi penting dalam menjaga keseimbangan hidrologis. Penghijauan di kawasan Cihanja diharapkan dapat mengurangi erosi sekaligus menjaga sumber mata air.

Penataan melibatkan sejumlah unsur, diantaranya BPBD, DPKP, DSDABM, perangkat kewilayahan, serta instansi terkait lainnya.

Sejumlah fasilitas pendukung juga disiapkan, seperti saung pengaman untuk memantau kondisi kawasan, papan informasi, dan jalan setapak yang masih dalam proses pengerjaan.

Selain tanaman penghijauan, RTH Cihanja dikembangkan dengan tanaman produktif. Pemerintah Kota Bandung mendapatkan bantuan 1.000 bibit pohon kopi dari Dinas Perkebunan Provinsi Jawa Barat.

Tanaman produktif lainnya yang ditanam meliputi jeruk, durian, sawo, lengkeng, kemiri, mangga, dan rambutan.

Secara keseluruhan, terdapat sekitar 2.503 bibit pohon yang ditanam di kawasan RTH Cihanja.

Rizki berharap kawasan tersebut tidak hanya berfungsi sebagai ruang hijau, tetapi juga menjadi ruang publik dan edukasi bagi masyarakat sekaligus memperkuat fungsi konservasi mata air.

“Harapannya air tetap terjaga untuk tetap mengalir, air tanah tetap kuat, udara tetap bersih, dan lingkungan tetap nyaman,” pungkasnya.

Program Peka BPJS Ketenagakerjaan Dorong Ahli Waris Mandiri dan Produktif

BANDUNG, SIBER – Pemerintah Kota Bandung mendukung Program Pemberdayaan Ekonomi dan Kemandirian (Peka) yang digagas BPJS Ketenagakerjaan. Program ini ditujukan untuk mendorong penerima manfaat dan ahli waris mengelola santunan jaminan sosial secara produktif dan berkelanjutan.

Program bertajuk “Bangkit Merajut Kemandirian Menuju Kesejahteraan Berkelanjutan” tersebut digelar di Pendopo Kota Bandung, Selasa (18/8/2026).

Kegiatan dihadiri Menteri Ketenagakerjaan RI Yassierli, Direktur Utama BPJS Ketenagakerjaan Saiful Hidayat, jajaran pemerintah daerah, serta para penerima manfaat.

Sekretaris Daerah Kota Bandung Iskandar Zulkarnain yang mewakili Wali Kota Bandung Muhammad Farhan menyampaikan apresiasi terhadap program tersebut.

Menurutnya, jaminan sosial tidak hanya berfungsi sebagai perlindungan ketika peserta mengalami risiko, tetapi juga perlu mendorong penerima manfaat agar mampu bangkit secara ekonomi.

“Jaminan sosial tidak cukup hanya memberikan perlindungan ketika risiko terjadi, tetapi juga harus mampu mendorong masyarakat untuk produktif, mandiri dan memiliki ketahanan ekonomi,” ujar Iskandar saat membacakan sambutan Wali Kota Bandung.

Ia mengatakan, upaya meningkatkan kesejahteraan masyarakat membutuhkan kolaborasi antara pemerintah, lembaga keuangan, dunia usaha, lembaga sosial, dan masyarakat.

Melalui Program Peka, penerima santunan diarahkan mengembangkan potensi ekonomi melalui peningkatan keterampilan, akses pembiayaan, edukasi keuangan, serta pendampingan usaha.

“Pemerintah Kota Bandung tentu akan terus mendorong terbangunnya ekosistem ekonomi yang memberikan kesempatan luas bagi masyarakat untuk tumbuh. Kita ingin masyarakat Bandung tidak hanya menjadi objek program, tetapi menjadi subjek pembangunan yang aktif, produktif dan mandiri,” katanya.

Menteri Ketenagakerjaan Yassierli turut mengapresiasi inisiatif BPJS Ketenagakerjaan tersebut. Menurutnya, santunan yang diterima ahli waris dapat dimanfaatkan sebagai modal awal untuk membangun usaha.

“Kami sangat apresiasi dan mendukung program ini sehingga kita berharap bisa menumbuhkan tenaga kerja mandiri baru, wirausaha baru yang akan menjadi sokoguru perekonomian bangsa,” ujar Yassierli.

Kementerian Ketenagakerjaan, lanjutnya, siap bersinergi dengan BPJS Ketenagakerjaan untuk memberikan pendampingan kepada penerima manfaat.

Kolaborasi juga dapat dilakukan melalui berbagai program pelatihan tenaga kerja mandiri dan pelatihan vokasi yang telah dimiliki Kementerian Ketenagakerjaan.

Yassierli menyebut program tenaga kerja mandiri yang dijalankan kementeriannya mencakup pemberian modal, pelatihan, dan pendampingan. Program tersebut diharapkan dapat melahirkan wirausaha baru sekaligus membuka lapangan pekerjaan.

Direktur Utama BPJS Ketenagakerjaan Saiful Hidayat mengatakan, Program Peka lahir dari evaluasi terhadap pemanfaatan manfaat jaminan sosial yang diterima peserta maupun ahli waris.

Ia mencontohkan ahli waris yang menerima santunan sekitar Rp281 juta setelah suaminya meninggal dunia akibat kecelakaan kerja.

Kondisi tersebut menjadi salah satu pertimbangan mengenai pentingnya pendampingan agar santunan dalam jumlah besar dapat dikelola untuk memberikan manfaat jangka panjang bagi keluarga.

“Harapannya manfaat dan tabungan yang mereka terima jangan hanya menjadi konsumtif, tetapi benar-benar menjadi produktif dan insyaallah juga malah bisa membuka lapangan pekerjaan baru,” kata Saiful.

Program Peka menggunakan pendekatan pelatihan, pendanaan, dan pemasaran. Peserta mendapatkan pelatihan sesuai minat dan kebutuhan, kemudian memperoleh pendampingan untuk mengembangkan usaha serta akses pembiayaan lanjutan.

BPJS Ketenagakerjaan juga mendorong pemasaran produk peserta melalui ekosistem digital dan jaringan mitra.

Dengan pendekatan tersebut, peserta tidak hanya mendapatkan keterampilan, tetapi juga pendampingan agar usaha yang dikembangkan dapat berjalan secara berkelanjutan.

Saiful mengatakan Program Peka telah dipilotkan sejak 4 Juli 2026. Program tersebut kini dilaksanakan secara serentak di 37 provinsi pada 41 titik.

Hingga pelaksanaan kegiatan di Bandung, sebanyak 2.736 peserta telah mendapatkan pelatihan.

BPJS Ketenagakerjaan menargetkan sedikitnya 10 persen peserta yang mengikuti program sepanjang 2026 dapat mulai produktif dalam tiga hingga empat bulan ke depan.

Program tersebut diharapkan menjadi salah satu upaya memperluas kemandirian ekonomi penerima manfaat sekaligus mendorong lahirnya pelaku usaha baru dari kalangan peserta dan ahli waris BPJS Ketenagakerjaan.

Sukamiskin Bangun Ekosistem Pengelolaan Sampah, 70 Persen Timbulan Diolah di Tingkat Kelurahan

BANDUNG, SIBER – Kelurahan Sukamiskin, Kecamatan Arcamanik, Kota Bandung, terus mengembangkan pengelolaan sampah berbasis masyarakat. Sistem tersebut dibangun dari tingkat rumah tangga hingga kelurahan dengan melibatkan RT, RW, dan berbagai unsur masyarakat.

Beragam metode pengolahan diterapkan, mulai dari pemilahan sampah di rumah, pengolahan sampah organik menggunakan maggot dan komposter, hingga pemanfaatan sampah nonorganik menjadi bahan bakar alternatif berupa briket.

Lurah Sukamiskin Sofian Ismail mengatakan, pengelolaan sampah dilakukan secara bertahap dengan mendorong masyarakat memilah sampah sejak dari sumbernya.

Saat ini, sekitar 500 rumah tangga telah mendapatkan sosialisasi mengenai pemilahan sampah organik, nonorganik, dan residu. Dari jumlah tersebut, sekitar 250 rumah tangga mulai melakukan pemilahan dan pengolahan secara mandiri.

“Jadi kita sudah melakukan sosialisasi dan edukasi untuk pemilahan sampah organik, nonorganik dan residu. Sekitar 500 rumah tangga sudah mendapatkan sosialisasi, dan sekitar 250 rumah tangga sudah mulai memilah dan mengolah,” ujar Sofian kepada Humas Kota Bandung.

Salah satu fasilitas yang dikembangkan adalah budidaya maggot untuk mengolah sampah organik. Saat ini, kapasitas pengolahannya mencapai sekitar 400-500 kilogram sampah per hari.

Kapasitas tersebut ditargetkan meningkat hingga satu ton per hari. Namun, Sofian menyebut kemampuan pengolahan maggot turut dipengaruhi kondisi lingkungan.

“Maggot kapasitasnya sekitar 400 sampai 500 kilogram sehari. Targetnya satu ton, tetapi karena maggot merupakan makhluk hidup, tentu dipengaruhi suhu dan faktor lainnya,” katanya.

Pengolahan sampah organik juga didukung fasilitas komposter yang tersedia di setiap RW. Dari 17 RW di Sukamiskin, masing-masing memiliki sedikitnya dua unit tempat pengolahan berbasis komposter. Beberapa RW bahkan memiliki hingga lima unit.

Fasilitas tersebut memungkinkan sampah organik diolah langsung di lingkungan warga tanpa harus dibawa ke tempat pembuangan sementara (TPS).

Sofian menargetkan seluruh rumah tangga di Sukamiskin dapat memilah sampah dari sumbernya.

“Target kita 100 persen melakukan pemilahan dari sumber. Minimal 50 persen rumah tangga sudah memilah dan mengolah sampah sendiri di rumah,” ujarnya.

Sukamiskin juga mengembangkan pengolahan sampah nonorganik melalui metode peyeumisasi sampah. Saat ini tersedia enam unit mesin yang digunakan untuk mengolah sampah nonorganik menjadi briket.

Proses pengolahan diawali dengan memasukkan sampah nonorganik ke wadah pengolahan. Sampah kemudian ditumpuk secara bertahap dengan ketebalan sekitar 20 sentimeter dan diberikan bioaktivator hingga ketinggian tumpukan mencapai sekitar 1,2 meter.

Setelah dikeringkan selama sedikitnya tujuh hari, sampah digiling melalui beberapa tahap. Material kemudian dicampur dengan bahan perekat berupa tepung kanji sebelum dicetak menjadi briket.

“Setelah kering, sampah digiling. Ada mesin penggiling kasar, penggiling halus, kemudian dicampur dengan kanji supaya ketika dicetak bisa menyatu dan tidak mudah pecah,” jelas Sofian.

Jika seluruh fasilitas beroperasi optimal, kapasitas pengolahan sampah non organik tersebut diproyeksikan mencapai enam ton per hari.

Pengembangan produksi briket juga akan diperluas ke tingkat RW. RW 13 telah menyiapkan lahan sekitar 200 meter persegi untuk produksi, penjemuran, dan penyimpanan.

Briket yang dihasilkan nantinya akan dikumpulkan dan dimanfaatkan untuk berbagai kebutuhan industri, termasuk pabrik semen, pabrik genteng di Majalengka, dan industri tekstil.

Kelurahan Sukamiskin juga disiapkan menjadi laboratorium pengelolaan sampah. Tempat tersebut nantinya dapat menjadi lokasi pembelajaran bagi komunitas, RT, RW, lembaga swadaya masyarakat, maupun daerah lain yang ingin melakukan studi tiru.

“Kelurahan ini kita targetkan menjadi laboratorium pengelolaan sampah. Kita sudah menyiapkan tempat di lantai dua dengan kapasitas sekitar 20 orang untuk menerima tamu dan melakukan ekspos,” kata Sofian.

Selain pengolahan melalui maggot, komposter, dan peyeumisasi, Sukamiskin bekerja sama dengan Universitas Islam Bandung (Unisba) dan Pemerintah Provinsi Jawa Barat dalam pengembangan teknologi plasma dingin untuk mengolah sampah non organik.

Fasilitas plasma dingin sebelumnya mampu mengolah sekitar 1,5 ton sampah nonorganik per hari. Namun, mesin tersebut saat ini mengalami kendala dan masih menunggu komponen pengganti dari luar negeri.

Sofian berharap fasilitas tersebut dapat kembali beroperasi sehingga kapasitas pengolahan sampah di Sukamiskin semakin meningkat.

Timbulan sampah di Kelurahan Sukamiskin saat ini diperkirakan mencapai 4-6 ton per hari. Dari jumlah tersebut, sekitar 30 persen masih dibawa ke TPS, sementara sekitar 70 persen diarahkan untuk diolah melalui berbagai fasilitas yang tersedia.

Pengelolaan dari sumber juga diperkuat melalui Petugas Pemilah dan Pengolah Sampah (Gaslah). Sebanyak 17 petugas, masing-masing satu orang di setiap RW, membantu proses pengambilan dan pemilahan sampah.

“Kalau petugas Gaslah sekarang sekitar 17 orang, satu RW satu. Mereka memilah organik. Target dari DLH sekitar 25 kilogram sehari, dan itu sudah terlampaui. Ada yang 60 kilogram bahkan lebih dari 100 kilogram,” tutur Sofian.

Sampah yang dikumpulkan dari rumah warga dibawa ke titik Gaslah untuk dipilah. Sampah organik kemudian diarahkan ke fasilitas komposter atau maggot, sedangkan sampah non organik masuk ke proses pengolahan berikutnya.

Pengelolaan sampah di Sukamiskin tidak hanya berfokus pada pengurangan volume sampah, tetapi juga menghasilkan manfaat bagi masyarakat.

Sampah organik yang diolah melalui maggot menghasilkan kasgot atau bekas media maggot yang dapat dimanfaatkan sebagai pupuk tanaman. Pupuk tersebut digunakan untuk mendukung kebun pangan di lingkungan kelurahan.

Berbagai tanaman seperti bayam, pakcoy, kangkung, dan ubi ungu dibudidayakan serta dipanen secara berkala.

Ekosistem tersebut juga terhubung dengan peternakan ayam petelur. Saat ini, produksi telur mencapai sekitar 60-90 butir per hari.

Telur tersebut dimanfaatkan untuk mendukung pemenuhan gizi masyarakat, terutama ibu hamil, balita, serta warga dengan berat badan kurang.

“Telur yang dihasilkan sekitar 60 sampai 90 butir sehari. Itu dibagikan untuk ibu hamil dan balita, terutama yang kurus atau berat badannya kurang,” kata Sofian.

Rangkaian pengelolaan tersebut kemudian terintegrasi dalam Sirkulir Program Karasa (Sirkuler Bandung Utama), yang menghubungkan pemilahan sampah, pengolahan organik, budidaya maggot, produksi kompos, pertanian, hingga pemenuhan pangan dan gizi masyarakat.

Sofian mengatakan, ketersediaan lahan menjadi salah satu keunggulan Sukamiskin dalam mengembangkan ekosistem pengelolaan sampah. Dari sekitar 3.000 meter persegi lahan yang tersedia, baru sekitar 800 meter persegi yang digunakan untuk bangunan.

“Ekosistem ini menjadi kebanggaan Sukamiskin. Alhamdulillah, kita memiliki lahan yang cukup luas sehingga masih bisa dikembangkan,” ujarnya.

Ke depan, Sofian berharap seluruh fasilitas dapat beroperasi optimal. Dengan dukungan pemerintah provinsi dan berbagai pihak, fasilitas pengolahan baru ditargetkan mulai berjalan pada akhir 2026 atau paling lambat awal 2027.

“Kalau peyeumisasi sampah sudah berjalan dan plasma dingin kembali beroperasi, kita bahkan bisa menerima sampah dari kelurahan lain. Secara hitungan, kapasitas pengolahan kita bisa lebih besar dari timbulan sampah warga Sukamiskin,” pungkasnya.

Pemkot Bandung Selidiki Kasus Pohon Dikupas di Jalan Pahlawan

BANDUNG, SIBER – Pemerintah Kota (Pemkot) Bandung menyelidiki kasus sejumlah pohon yang kulit batangnya dikupas atau dikelupas di kawasan Jalan Pahlawan. Tindakan tersebut dinilai berpotensi mengganggu kesehatan pohon hingga menyebabkan kematian.

Wali Kota Bandung Muhammad Farhan mengatakan, penyelidikan masih dilakukan untuk mengetahui pihak yang bertanggung jawab sekaligus motif di balik pengelupasan kulit pohon tersebut.

“Sedang diteliti, penyelidikan sedang berjalan. Kita juga belum tahu ini motivasinya apa,” ujar Farhan saat ditemui di kawasan Alun-alun Bandung, Senin (17/8/2026).

Menurut Farhan, pengelupasan kulit batang dapat berdampak buruk terhadap kondisi pohon jika dibiarkan. Karena itu, Pemkot Bandung melalui Dinas Perumahan dan Kawasan Permukiman (DPKP) melakukan pengecekan serta penanganan terhadap pohon yang terdampak.

“Iya, kalau dibiarkan bisa bikin pohon mati. Makanya kita treatment supaya lebih sehat,” katanya.

Farhan mengatakan, penanganan dilakukan untuk membantu memulihkan bagian batang pohon yang mengalami kerusakan sehingga pohon tetap dapat bertahan dan tumbuh kembali.

“Ini lagi ditangani supaya kulitnya tumbuh lagi,” ucapnya.

Ia mengaku belum mengetahui tujuan dari tindakan tersebut. Terlebih, beberapa pohon yang mengalami kerusakan berada di ruang publik, termasuk median jalan.

“Kalau sampai pohon di median itu mati, terus untungnya apa? Kalau diambil kulitnya, itu bukan pohon yang terkenal dengan kulit kayunya,” ujar Farhan.

Farhan sebelumnya telah meminta Kepala Satpol PP Kota Bandung menindaklanjuti persoalan tersebut. Sementara itu, DPKP melakukan pemeriksaan untuk mengetahui kondisi pohon dan dampak kerusakan yang ditimbulkan.

“Sedang dilakukan pengecekan oleh DPKP,” katanya.

Pemkot Bandung memastikan akan menindak setiap pihak yang terbukti melakukan tindakan yang berpotensi merusak lingkungan maupun fasilitas publik.

“Pokoknya setiap pelanggaran itu pasti akan kita selidiki dan kita akan tindak apabila kita menemukan siapa yang melanggar. Sekarang sudah dalam tahap penyelidikan,” ungkapnya.

Untuk mencegah kejadian serupa terulang, Pemkot Bandung akan meningkatkan pengawasan di ruang publik, terutama kawasan yang memiliki banyak pepohonan.

Pengawasan nantinya melibatkan perangkat daerah hingga unsur kewilayahan. Salah satu langkah yang disiapkan adalah pembentukan tim khusus bersama pihak kelurahan.

Farhan juga telah meminta DPKP bersama kelurahan membentuk tim khusus penjaga kebersihan dan lingkungan di kawasan Taman Lalu Lintas.

“Saya sudah meminta DPKP sama kelurahan untuk membentuk tim khusus penjaga kebersihan dari Taman Lalu Lintas,” tutur Farhan.

Menurutnya, tim tersebut tidak hanya bertugas menjaga kebersihan, tetapi juga membantu memantau kondisi pohon dan ruang publik serta mendeteksi lebih dini tindakan yang berpotensi merusak lingkungan.

Farhan mengajak masyarakat turut menjaga pohon yang berada di ruang publik. Warga diminta segera melaporkan jika menemukan aktivitas mencurigakan atau tindakan yang dapat merusak vegetasi kota.

Kemerdekaan Harus Diisi Kerja Nyata, Pemkot Bandung Fokus Perkuat Pelayanan Dasar

BANDUNG, SIBER - Pemerintah Kota Bandung menegaskan komitmennya mengisi kemerdekaan dengan kerja nyata melalui penguatan pelayanan dasar bagi masyarakat.

Penegasan tersebut disampaikan Wali Kota Bandung Muhammad Farhan saat menjadi inspektur Upacara Pengibaran Bendera Sang Merah Putih dalam rangka HUT ke-81 Kemerdekaan Republik Indonesia di Plaza Balai Kota Bandung, Senin (17/8/2026).

Mengusung tema nasional “Indonesia Berdaulat, Adil, dan Makmur”, Farhan mengatakan kemerdekaan harus menjadi momentum untuk memastikan hak-hak dasar masyarakat terpenuhi.

Menurut Farhan, semangat berdaulat tidak hanya berkaitan dengan kemampuan bangsa untuk berdiri di atas kekuatan sendiri, tetapi juga harus diterjemahkan hingga tingkat daerah.

“Berdaulat artinya kita mampu berdiri di atas kekuatan sendiri,” kata Farhan.

Di Kota Bandung, semangat tersebut diwujudkan melalui tiga komitmen utama, yakni memastikan hak pendidikan, kesehatan, serta hak masyarakat untuk hidup aman, nyaman, adil dan setara.

“Kerja keras yang pertama adalah memastikan bahwa anak-anak Indonesia, khususnya yang di Kota Bandung, harus selalu mendapatkan hak pendidikan. Tidak ada tawar-menawar akan hal itu,” tegasnya.

Ia juga menegaskan seluruh warga Kota Bandung berhak memperoleh layanan kesehatan tanpa diskriminasi.

“Kedua, seluruh warga negara Indonesia yang ada di Kota Bandung ini berhak untuk mendapatkan layanan kesehatan tanpa ada toleransi penolakan sama sekali,” ujarnya.

Komitmen ketiga, lanjut Farhan, adalah memastikan masyarakat dapat menjalani kehidupan di Kota Bandung dalam kondisi aman, nyaman, adil dan setara.

Penguatan pelayanan dasar tersebut menjadi bagian dari visi pembangunan Kota Bandung hingga 2029 melalui Bandung Utama, yang merupakan akronim dari Unggul, Terbuka, Amanah, Maju, dan Agamis.

Farhan menyebut pembangunan tidak dapat hanya mengandalkan pemerintah. Kolaborasi dengan Forkopimda, pemerintah provinsi, organisasi kemasyarakatan hingga masyarakat di tingkat RT dan RW diperlukan agar pelayanan benar-benar dirasakan warga.

“Pemerintah tidak bisa sendiri. Forkopimda diwajibkan untuk bersatu dan partisipasi seluruh masyarakat tetap terbuka,” katanya.

Ia pun mengajak masyarakat turut mengisi kemerdekaan melalui tindakan sederhana dan nyata, seperti menjaga kebersihan, ketertiban, keamanan, toleransi, serta memberikan kritik yang konstruktif kepada pemerintah.

“Atas nama Pemerintah Kota Bandung, saya Wali Kota Bandung mengucapkan Dirgahayu Republik Indonesia. Merdeka!” pungkas Farhan.

Virtual Job Fair 2026 Jadi Inovasi Baru Disnaker Kota Bandung

BANDUNG, SIBER – Dinas Ketenagakerjaan Kota Bandung menghadirkan inovasi baru dalam pelayanan ketenagakerjaan melalui penyelenggaraan Virtual Job Fair 2026 yang dapat diakses secara gratis oleh masyarakat.

Sebanyak 2.595 lowongan kerja dari berbagai perusahaan disiapkan dalam kegiatan yang seluruh prosesnya dilakukan secara online melalui aplikasi New BIMMA.

Kepala Disnaker Kota Bandung, Yayan Ahmad Brilyana, mengatakan inovasi ini memberikan kemudahan bagi pencari kerja sekaligus membantu perusahaan memperoleh calon tenaga kerja lebih cepat.

"Melalui Virtual Job Fair, kami ingin memastikan bahwa setiap warga Kota Bandung memiliki akses yang sama terhadap peluang kerja, tanpa terbatas oleh jarak maupun biaya. Ke depannya, job fair akan kami selenggarakan setiap bulan secara rutin, baik di tingkat regional, nasional, maupun internasional. Hal itu agar setiap lowongan yang ada di perusahaan dapat terisi oleh putra-putri terbaik Kota Bandung," ujar Yayan, Senin (29/6/2026).

Ia menambahkan, seluruh persiapan teknis telah dipastikan berjalan optimal agar peserta mendapatkan pengalaman yang nyaman saat mengikuti proses rekrutmen secara daring.

"Persiapan teknis sudah kami pastikan berjalan dengan baik. Kami ingin pengalaman pencari kerja dalam Virtual Job Fair ini tidak kalah dengan penyelenggaraan tatap muka, bahkan bisa lebih mudah karena dapat diakses dari mana saja," katanya.

Menurutnya, sistem digital membuat proses rekrutmen lebih efisien karena perusahaan dapat langsung meninjau profil pelamar sebelum melanjutkan ke tahap seleksi berikutnya.

Disnaker mengimbau masyarakat untuk memperbarui data diri dan dokumen pendukung di aplikasi New BIMMA agar peluang diterima bekerja semakin besar.

Ke depan, Virtual Job Fair akan menjadi program rutin Pemerintah Kota Bandung sebagai bagian dari penguatan layanan ketenagakerjaan berbasis digital.

Kasus Percobaan Bunuh Diri Terjadi Hampir Setiap Pekan, Pemkot Bandung Perkuat Layanan Kesehatan Mental

BANDUNG – Pemerintah Kota Bandung memperkuat layanan kesehatan mental melalui peluncuran program Bandung Utama Bagja Sararea (Bangbara) di Kecamatan Ujungberung. Program ini hadir sebagai respons terhadap meningkatnya persoalan kesehatan mental yang terjadi di masyarakat.

Wali Kota Bandung, Muhammad Farhan, mengungkapkan bahwa kebutuhan layanan kesehatan mental semakin mendesak. Salah satu indikatornya adalah tingginya kasus percobaan bunuh diri yang terjadi di Kota Bandung.

“Kasus percobaan bunuh diri di Kota Bandung hampir setiap minggu terjadi. Ini menjadi indikasi yang sangat serius dan membutuhkan perhatian bersama,” kata Farhan, Kamis (25/6/2026).

Selain itu, peningkatan kasus kekerasan terhadap perempuan dan anak juga menjadi alasan pentingnya memperkuat layanan pendampingan psikologis di tingkat kewilayahan.

Farhan juga menyoroti hasil program Cek Kesehatan Gratis yang dilakukan tahun lalu. Dari hasil pemeriksaan tersebut ditemukan puluhan ribu pelajar mulai dari tingkat SD hingga SMA mengalami gangguan kesehatan mental dengan tingkat keparahan yang beragam.

“Dari hasil survei cek kesehatan gratis tahun lalu, ditemukan puluhan ribu anak-anak SD hingga SMA mengalami gangguan kesehatan mental mulai dari stres ringan hingga depresi berat,” ujarnya.

Sebagai langkah konkret, Pemkot Bandung meluncurkan Bangbara yang menyediakan layanan konseling psikologis bagi masyarakat. Program ini didukung oleh Dinas Kesehatan Kota Bandung dan Dinas Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak (DP3A).

Melalui layanan tersebut, warga yang mengalami tekanan psikologis, stres, kecemasan, maupun masalah keluarga dapat memperoleh pendampingan dari tenaga profesional.

Ke depan, layanan kesehatan mental ini akan diperkuat melalui Pusat Pembelajaran Keluarga (Puspaga), jaringan puskesmas, kader Posyandu, serta pengurus RW agar semakin mudah dijangkau masyarakat.

Kepala Dinas Kesehatan Kota Bandung, Sony Adam, mengatakan pihaknya akan melakukan sosialisasi secara masif agar warga mengetahui keberadaan layanan tersebut dan dapat mengaksesnya ketika membutuhkan.

Dengan hadirnya Bangbara, Pemkot Bandung berharap penanganan persoalan kesehatan mental dapat dilakukan lebih dini sehingga risiko masalah yang lebih serius dapat diminimalkan.

Kawasan Timur Bandung Rawan Kekeringan, DKPP Perkuat Mitigasi untuk Lindungi Produksi Pertanian

BANDUNG – Musim kemarau yang mulai dirasakan di sejumlah wilayah Kota Bandung mendorong Dinas Ketahanan Pangan dan Pertanian (DKPP) memperkuat langkah mitigasi guna mencegah dampak kekeringan terhadap sektor pertanian.

Kepala DKPP Kota Bandung, Gin Gin Ginanjar, menyebut kawasan timur Kota Bandung menjadi wilayah yang paling rentan mengalami kekurangan air karena mayoritas lahan sawah berada di wilayah tersebut.

Beberapa daerah yang masuk kategori rawan kekeringan antara lain Gedebage, Cibiru, Ujungberung, Buahbatu, Mandalajati, hingga Rancasari.

“Wilayah timur Kota Bandung menjadi titik yang paling rawan apabila kemarau berlangsung panjang karena sebagian besar lahan pertanian berada di kawasan tersebut,” kata Gin Gin, Kamis (25/6/2026).

Ia menjelaskan, petani di Rancasari mulai merasakan dampak berkurangnya debit air yang digunakan untuk mengairi sawah. Kondisi tersebut menjadi salah satu indikator awal yang terus dipantau pemerintah.

Untuk mengurangi risiko gagal panen, DKPP telah menyiapkan sejumlah strategi adaptasi perubahan iklim. Selain menyediakan pompa air, pemerintah juga memberikan edukasi kepada petani mengenai pola budidaya yang lebih efisien dalam penggunaan air.

DKPP juga menyiapkan benih unggul tahan kekeringan, memperbaiki akses irigasi sederhana, serta mendorong pemanfaatan sumur dangkal sebagai sumber air alternatif bagi petani.

Tak hanya itu, pemerintah juga meningkatkan kewaspadaan terhadap serangan hama dan penyakit tanaman yang kerap meningkat saat musim kemarau.

“Kami mengantisipasi bukan hanya kekurangan air, tetapi juga potensi serangan organisme pengganggu tanaman yang biasanya meningkat saat cuaca kering,” ujarnya.

Saat ini DKPP memiliki sekitar 30 unit pompa air yang dapat dipinjam petani secara gratis melalui kelompok tani maupun Brigade Alsintan. Pemerintah juga tengah berkoordinasi dengan pemerintah pusat untuk memperoleh tambahan bantuan peralatan guna memperkuat kesiapsiagaan menghadapi musim kemarau.

Meski tantangan cukup besar karena sebagian besar lahan pertanian Kota Bandung masih mengandalkan sistem tadah hujan, DKPP optimistis berbagai langkah mitigasi yang telah dilakukan dapat menjaga produktivitas pertanian dan ketahanan pangan daerah.

Bandung Masih Miliki 699 Hektare Sawah Aktif, Hari Krida Pertanian Jadi Momentum Apresiasi Petani

BANDUNG – Di tengah pesatnya perkembangan kawasan perkotaan, Kota Bandung masih memiliki sekitar 699 hektare lahan sawah aktif yang menjadi penopang produksi pangan masyarakat. Kondisi tersebut tidak lepas dari peran para petani yang terus mempertahankan aktivitas pertanian di wilayah perkotaan.

Sebagai bentuk penghargaan atas kontribusi tersebut, Pemerintah Kota Bandung memperingati Hari Krida Pertanian ke-54 dengan memberikan apresiasi dan bantuan kepada para petani serta kelompok tani dari 30 kecamatan.

Kepala Dinas Ketahanan Pangan dan Pertanian (DKPP) Kota Bandung, Gin Gin Ginanjar, mengatakan tema “Petani Keren, Petani Hebat” dipilih untuk menegaskan pentingnya peran petani dalam menjaga ketahanan pangan daerah.

Menurutnya, para petani Kota Bandung tidak hanya berkontribusi melalui produksi padi, tetapi juga sektor hortikultura, perikanan, dan peternakan yang terus berkembang.

“Petani sawah masih ada dan tetap produktif. Selain itu ada petani hortikultura, perikanan, dan peternakan. Namun yang paling dominan memang petani padi dan sayuran,” ujarnya saat peringatan Hari Krida Pertanian, Kamis (25/6/2026).

Pada kesempatan tersebut, DKPP Kota Bandung juga menampilkan berbagai produk unggulan hasil kelompok tani, program Buruan Sae, serta produk yang dipasarkan melalui Gerakan Pangan Murah (GPM).

Selain penghargaan, pemerintah menyalurkan bantuan berupa benih, pupuk, pestisida, sarana dan prasarana pertanian, serta dukungan pengembangan program Buruan Sae yang kini telah melibatkan sekitar 555 kelompok di Kota Bandung.

Sementara itu, sektor pertanian konvensional di Kota Bandung saat ini didukung oleh sekitar 45 kelompok tani aktif. Keberadaan kelompok-kelompok tersebut dinilai menjadi faktor penting dalam menjaga keberlangsungan produksi pangan lokal.

Gin Gin berharap momentum Hari Krida Pertanian dapat memperkuat semangat para petani sekaligus meningkatkan kesadaran masyarakat akan pentingnya sektor pertanian dalam kehidupan perkotaan.

“Pemerintah akan terus mendukung para petani melalui berbagai program pendampingan, penyuluhan, dan bantuan agar sektor pertanian Kota Bandung tetap tumbuh dan berkelanjutan,” katanya.

Bandung Zoo Punya Pengelola Baru, Pemkot Bandung Siapkan Perizinan dan Transisi Operasional

BANDUNG – Pemerintah Kota (Pemkot) Bandung memastikan proses lelang pengelolaan Bandung Zoo telah rampung. PT Fauna Land Ancol ditetapkan sebagai pemenang lelang dan saat ini memasuki tahap pembahasan Perjanjian Kerja Sama (PKS) bersama Pemkot Bandung.

Wali Kota Bandung, Muhammad Farhan, mengatakan dalam beberapa hari ke depan berbagai poin kerja sama akan dibahas secara intensif sebelum memasuki tahapan administrasi dan legalitas berikutnya.

“Setelah saya berbicara dengan Menteri Kehutanan dan bersepakat atas keputusan panitia lelang, tahap berikutnya adalah penyusunan kembali nota kesepahaman antara Pemkot Bandung dengan Kementerian Kehutanan, serta antara Pemerintah Kota Bandung dengan PT Fauna Land sebagai pemenang lelang,” ujar Farhan, Kamis (11/6/2026).

Menurut Farhan, kesepakatan tersebut akan mengatur pembagian tanggung jawab antara Pemkot Bandung dan pengelola baru, termasuk pembiayaan operasional selama masa transisi.

Meski pemenang lelang telah ditetapkan, Bandung Zoo belum bisa langsung beroperasi di bawah pengelolaan baru. Masih terdapat sejumlah tahapan yang harus diselesaikan, salah satunya pengajuan izin operasional sebagai Lembaga Konservasi Berbadan Hukum kepada Kementerian Kehutanan.

Selain itu, PT Fauna Land Ancol juga wajib mengurus dokumen Analisis Mengenai Dampak Lingkungan (Amdal) yang melibatkan Pemkot Bandung dan Kementerian Lingkungan Hidup.

“Proses perizinan ini cukup panjang. Selama proses berlangsung, kami masih akan mengkaji berbagai kemungkinan, apakah kebun binatang tetap harus ditutup sementara atau sudah dapat mulai dibuka secara bertahap,” kata Farhan.

Pemkot Bandung bersama Kementerian Kehutanan juga akan melakukan inventarisasi terhadap satwa yang berstatus titipan dari lembaga konservasi lain. Proses audit koleksi satwa tersebut akan mendapatkan pendampingan langsung dari pemerintah pusat guna memastikan seluruh satwa terdata dan terkelola dengan baik.

Terkait terpilihnya PT Fauna Land Ancol sebagai pemenang lelang, Farhan menegaskan proses penilaian dilakukan sepenuhnya oleh panitia lelang secara terbuka dan transparan.

“Kalau melihat dokumen yang terbuka, skornya memang yang paling tinggi. Prosesnya lelang terbuka dan seluruh peserta hadir serta menandatangani berita acara,” ujarnya.

Dalam masa transisi pengelolaan, Pemkot Bandung juga memastikan hak-hak karyawan Bandung Zoo tetap terlindungi. Farhan menyebut gaji karyawan hingga akhir Juni 2026 masih akan dibayarkan menggunakan anggaran pemerintah yang tersedia.

“Insyaallah sampai akhir bulan Juni gajinya akan dibayarkan oleh pemerintah sesuai anggaran yang kita miliki,” katanya.

Selain itu, keberlanjutan tenaga kerja menjadi salah satu syarat yang wajib dipenuhi oleh pengelola baru. Pemkot Bandung menegaskan aspek kesejahteraan pekerja menjadi bagian penting dalam proses transisi tersebut.

Dalam skema kerja sama yang disiapkan, PT Fauna Land Ancol diwajibkan memberikan kontribusi tetap kepada Pemkot Bandung sebesar Rp4,3 miliar per tahun. Selain itu, perusahaan juga harus menyerahkan bagi hasil keuntungan sebesar 11 persen.

Skema tersebut diharapkan dapat memberikan manfaat ekonomi bagi daerah sekaligus mendukung pengelolaan Bandung Zoo yang lebih profesional, modern, dan berkelanjutan.

Terkait rencana renovasi dan pengembangan kawasan sebelum kembali dibuka untuk masyarakat, Farhan mengaku masih menunggu finalisasi pembahasan bersama pihak pengelola baru.

Meski belum membeberkan konsep secara rinci, ia mengisyaratkan adanya sejumlah inovasi yang akan dihadirkan untuk meningkatkan daya tarik Bandung Zoo sebagai destinasi wisata edukasi dan konservasi di Kota Bandung.

“Kalau melihat konsepnya memang ada inovasi. Tapi saya tidak ingin berbicara terlalu jauh dulu. Kita selesaikan dulu seluruh administrasinya supaya semuanya jelas,” pungkas Farhan.

Gerak Cepat Tindak Aduan Warga, Satpol PP Kota Bandung Segel Empat Kios Miras Ilegal

BANDUNG – Satuan Polisi Pamong Praja (Satpol PP) Kota Bandung kembali menunjukkan komitmennya dalam menjaga ketertiban dan kondusifitas wilayah dengan menindak sejumlah kios yang diduga menjual minuman keras (miras) ilegal.

Dalam operasi mendadak yang dilakukan berdasarkan laporan masyarakat, petugas menyegel empat kios serta menyita berbagai jenis minuman beralkohol berkadar tinggi yang diduga diperjualbelikan tanpa izin.

Kepala Satpol PP Kota Bandung, Bambang Sukardi, mengatakan penertiban tersebut merupakan tindak lanjut atas banyaknya pengaduan warga terkait peredaran minuman keras di sejumlah wilayah Kota Bandung.

“Kami sudah beberapa hari ini menerima pengaduan masyarakat terkait keberadaan penjualan minuman keras. Tidak hanya di kawasan Leuwi Panjang, tetapi juga di beberapa lokasi lainnya,” ujar Bambang saat memimpin operasi penertiban di kawasan Leuwipanjang, Kamis (11/6/2026).

Sebelum menyasar kawasan Leuwipanjang, Satpol PP terlebih dahulu melakukan penindakan terhadap sebuah kios di Jalan Moch Toha. Namun, dua kios lainnya yang juga diduga menjual minuman keras tidak dapat diperiksa karena telah tutup saat petugas tiba di lokasi.

Saat melakukan pemeriksaan di kawasan Leuwi Panjang, petugas menemukan tiga kios yang masih beroperasi dan diduga menjual minuman keras. Dari lokasi tersebut, petugas mengamankan sejumlah barang bukti dan langsung melakukan penyegelan.

Menurut Bambang, operasi dilakukan secara mendadak tanpa pemberitahuan sebelumnya guna memastikan efektivitas penindakan. Langkah ini sekaligus menjadi bentuk respons cepat pemerintah terhadap aspirasi masyarakat yang menginginkan lingkungan yang aman, nyaman, dan tertib.

“Kami sengaja melakukan tindakan secara dadakan sebagai tindak lanjut pengaduan warga. Karena itu, kami mengimbau masyarakat untuk terus melaporkan apabila menemukan pelanggaran Peraturan Daerah di lingkungannya,” katanya.

Selain dugaan pelanggaran terkait penjualan minuman keras, Satpol PP juga menemukan indikasi persoalan perizinan bangunan yang akan ditelusuri lebih lanjut. Seluruh temuan dalam operasi tersebut akan diproses sesuai ketentuan hukum yang berlaku, termasuk melalui mekanisme persidangan tindak pidana ringan (tipiring).

Bambang menegaskan, para pemilik kios yang telah disegel akan dipanggil ke Kantor Satpol PP Kota Bandung untuk menjalani pemeriksaan lanjutan.

Ia juga mengajak para pelaku usaha untuk mendukung upaya Pemerintah Kota Bandung dalam menciptakan lingkungan yang aman, nyaman, dan sesuai dengan nilai-nilai yang hidup di tengah masyarakat.

“Saya berharap kepada para penjual minuman keras, sudahlah. Mari kita dukung program pemerintah kota. Bandung adalah kota yang agamis dan masyarakat ingin menciptakan lingkungan yang kondusif, terutama untuk generasi muda,” ujarnya.

Menurut Bambang, peredaran minuman keras murah seperti ciu dan minuman sejenis lainnya berpotensi menimbulkan berbagai dampak sosial yang merugikan masyarakat. Karena itu, Satpol PP akan terus melakukan pengawasan dan penindakan terhadap pelanggaran serupa di berbagai wilayah Kota Bandung.

“Penertiban seperti ini akan terus kami lakukan secara bertahap karena minuman seperti ciu dan sejenisnya dapat menimbulkan dampak sosial yang sangat besar di tengah masyarakat Kota Bandung,” tuturnya.

Farhan: MC Harus Punya Karakter dan Kejujuran, Jangan Jadi Tiruan Orang Lain

BANDUNG – Wali Kota Bandung Muhammad Farhan menegaskan bahwa karakter dan kejujuran menjadi modal utama bagi seorang Master of Ceremony (MC) untuk bertahan dan berkembang di tengah perubahan dunia komunikasi yang semakin dinamis.

Hal itu disampaikan Farhan saat menghadiri Pengukuhan Pengurus MC.BDG periode 2026–2029 dan perayaan Hari Jadi ke-9 Komunitas MC.BDG bertajuk “Nawawarna: Satu Panggung, Sejuta Cerita” di Gedung Pusat Kebudayaan, Jalan Naripan, Kota Bandung, Kamis (11/6/2026).

Menurut Farhan, seorang pembawa acara memiliki peran penting dalam menentukan ritme dan keberhasilan sebuah kegiatan meski tidak menjadi pusat perhatian utama.

“Siapa pun yang tampil di atas panggung tidak akan mulai berbicara sebelum dipersilakan oleh MC. Di situlah peran penting seorang pembawa acara, yaitu mengatur irama dan alur sebuah kegiatan,” ujarnya.

Farhan mengibaratkan profesi MC seperti air minum yang sering dianggap biasa ketika ada, tetapi akan sangat terasa ketika tidak tersedia.

Ia juga mengingatkan para MC agar tidak terjebak menjadi imitasi figur yang sudah terkenal. Menurutnya, setiap pembawa acara harus berani membangun identitas dan karakter yang unik.

“Kalau ada MC yang hebat, jangan berpikir untuk menjadi seperti dia. Karena kalau saya punya anggaran, saya akan langsung mengundang yang asli, bukan yang mirip,” katanya.

Farhan menilai perkembangan dunia digital telah mengubah standar komunikasi publik. Jika dahulu kualitas suara dan penampilan menjadi faktor utama, kini audiens lebih menghargai kejujuran dan ekspresi yang autentik.

“Sekarang yang dicari publik adalah kejujuran. Ekspresi yang tidak dibuat-buat. Orang ingin melihat sosok yang berbicara seperti dirinya sendiri,” ungkapnya.

Ia menambahkan, karakter tidak bisa dibentuk secara instan. Seorang MC harus terus belajar, mencoba hal baru, dan mengasah kemampuan untuk menemukan ciri khas yang membedakannya dari orang lain.

Menutup sambutannya, Farhan mengajak para anggota MC.BDG untuk terus meningkatkan kompetensi dan memanfaatkan perkembangan teknologi, termasuk kecerdasan buatan (AI), sebagai sarana pengembangan profesi.

“Artificial Intelligence harus dimanfaatkan dengan baik. Jadikan sebagai alat untuk meningkatkan kemampuan dan produktivitas,” pungkasnya.

Sensus Ekonomi 2026 Dimulai, Pemkot Bandung Andalkan Data Akurat untuk Perkuat UMKM

BANDUNG – Pemerintah Kota Bandung menaruh harapan besar pada pelaksanaan Sensus Ekonomi (SE) 2026 sebagai fondasi penyusunan kebijakan pembangunan yang lebih tepat sasaran, terutama dalam penguatan sektor usaha mikro, kecil, dan menengah (UMKM).

Sebagai langkah awal, hampir 2.000 calon petugas sensus mengikuti pelatihan sebelum diterjunkan ke lapangan untuk melakukan pendataan mulai 15 Juni hingga 30 Agustus 2026.

Wakil Wali Kota Bandung, Erwin, menegaskan bahwa keberhasilan pembangunan sangat bergantung pada kualitas data yang dimiliki pemerintah.

“Data yang akurat adalah aset pembangunan yang sangat berharga. Kebijakan yang tepat hanya bisa lahir dari data yang benar,” ujarnya.

Menurut Erwin, para petugas sensus memiliki peran penting sebagai garda terdepan dalam menghasilkan data ekonomi yang valid dan dapat dipertanggungjawabkan.

Ia mengingatkan seluruh petugas agar menjalankan tugas secara profesional, menjaga etika, serta membangun komunikasi yang baik dengan masyarakat selama proses pendataan berlangsung.

Sementara itu, Kepala BPS Kota Bandung, Nevi Hendri menjelaskan bahwa Sensus Ekonomi 2026 akan memotret seluruh aktivitas ekonomi masyarakat, termasuk perkembangan ekonomi digital yang semakin berkembang pesat.

Selain pelaku usaha konvensional, pendataan juga mencakup berbagai profesi baru yang muncul akibat transformasi digital seperti penjual daring, kreator konten, hingga pelaku usaha berbasis platform digital.

Hasil sensus nantinya akan menjadi acuan dalam penyusunan berbagai program pembangunan daerah, termasuk rencana Pemkot Bandung memperkuat pemberdayaan UMKM melalui pembangunan UMKM Center di 30 kecamatan.

“Data hasil sensus akan menjadi rujukan utama dalam menentukan bentuk intervensi dan bantuan yang tepat sasaran bagi pelaku usaha,” kata Erwin.

Dengan dukungan teknologi digital, sistem pemantauan real-time, dan ribuan petugas yang telah disiapkan, Kota Bandung optimistis mampu menghasilkan data ekonomi yang lebih akurat dan komprehensif.

Dinkes Bandung Perluas Layanan Psikolog Klinis di 12 Puskesmas, Warga Diminta Manfaatkan Konseling Sejak Dini

BANDUNG – Dinas Kesehatan (Dinkes) Kota Bandung terus memperkuat layanan kesehatan mental dengan menghadirkan psikolog klinis di 12 puskesmas. Masyarakat pun diimbau memanfaatkan layanan tersebut sejak dini sebagai langkah preventif untuk mencegah masalah kesehatan jiwa berkembang menjadi lebih serius.

Ketua Tim Kerja Pencegahan dan Pengendalian Penyakit Tidak Menular dan Kesehatan Jiwa (P2PTKJ) Dinkes Kota Bandung, Girindra Warhana mengatakan, layanan psikolog klinis merupakan bagian dari upaya meningkatkan kualitas hidup dan kebahagiaan masyarakat.

“Kami ingin masyarakat memanfaatkan layanan ini sejak dini, bukan menunggu sampai mengalami masalah kesehatan mental yang berat,” ujar Girindra dalam Talkshow Sonata bersama PR FM, Selasa (9/6/2026).

Saat ini, dari total 80 puskesmas di Kota Bandung, sebanyak 12 puskesmas telah menyediakan layanan psikolog klinis. Keberadaannya dipetakan untuk menjangkau berbagai wilayah sehingga dapat menjadi pusat layanan kesehatan mental bagi masyarakat sekitar.

Adapun puskesmas yang telah memiliki layanan psikolog klinis yakni Puskesmas Babakan Sari, Garuda, Ibrahim Adjie, Cibuntu, Cipamokolan, Kopo, Puter, Padasuka, Sukarasa, Pasirkaliki, Salam, dan Cipadung.

Girindra menegaskan, warga Kota Bandung tetap dapat mengakses layanan tersebut meskipun berdomisili di wilayah yang belum memiliki psikolog klinis.

Menurutnya, Dinkes Kota Bandung akan terus melakukan evaluasi dan berupaya memperluas cakupan layanan psikolog klinis sesuai kebutuhan masyarakat.

“Kami berharap dukungan dari berbagai pihak agar layanan ini bisa terus berkembang dan menjangkau lebih banyak warga,” katanya.

Keberadaan psikolog klinis di puskesmas juga telah memiliki landasan hukum melalui Peraturan Menteri Kesehatan Nomor 19 Tahun 2024 tentang Penyelenggaraan Puskesmas.

Selain itu, program ini menjadi bagian dari tiga prioritas Pemerintah Kota Bandung dalam bidang kesehatan mental, yakni kesehatan mental di sekolah, kesehatan mental berbasis kewilayahan, dan layanan psikolog klinis di puskesmas.