BANDUNG - Dinas Sosial (Dinsos) Kota Bandung menyiagakan tim untuk mengantisipasi masalah Pemerlu Pelayanan Kesejahteraan Sosial (PPKS) yang jumlahnya diprediksi meningkat pada Ramadan ini. Terlebih kini muncul tren baru pemicu bertambahnya PPKS.
Kepala Bidang Rehabilitasi Sosial Dinsos Kota Bandung, Dadang Aziz Salim mengungkapkan, dari hasil penjangkauan beberapa waktu lalu ada tren baru yang mendorong PKKS turun ke jalan. Mereka menjadi gelandangan dan pengemis (gepeng) ini lantaran baru saja terkena Pemutusan Hubungan Kerja (PHK).
"Kalau dari hasil penjangkauan kemarin, itu karena PHK. Karena tidak kerja, kemudian coba-coba ikut temannya yang dijalanan. Mungkin banyak masyarakat yang bantu di jalanan ya jadi semakin betah," ucap Dadang di Balai Kota Bandung, Selasa, 13 April 2021.
Dadang mengaku telah berkoordinasi dengan sejumlah pihak untuk bisa bekerja sama dengan tim dari Unit Social Respon (USR) guna menyasar sejumlah lokasi. Seperti di seperti tempat ibadah, tempat perbelanjaan, dan di persimpangan jalan.
"Saat Ramadan dan lebaran, kami sudah memetakan mungkin awalnya dari masjid-masjid dulu. Karena memang kebanyakan di pelataran. Mudah-mudahan oleh USR bisa mengatasinya," katanya.
Guna memudahkan penjangkauan, Dadang menyatakan pihaknya sudah membuat pemetaan potensi rawan timbulnya PPKS selama Ramadan ini. Area potensi PPKS ini diklasifikasikan ke dalam tiga zona yaitu zona merah, kuning dan hijau.
"Kalau merah itu rawan. Kuning masih bisa diatasi. Hijau itu lebih tidak memgganggu ke pengguna jalan," ujarnya.
Dadang menyebutkan salah satu zona merah yang paling rawan di Kota Bandung berada di kawasan Pasir Koja.
Menurutnya, PPKS di wilayah tersebut justru dihimpun dan memiliki koordinator yang memimpin di area tersebut.
Menurut Dadang PPKS di lokasi tersebut kerap melawan ketika dilakukan penjangkauan. Sedangkan tim USR Dinsos tidak bisa melakukan tindakan tegas karena tetap mengedepankan upaya persuasif.
"Titik merah yang rawan itu seperti di Pasir Koja itu susah karena ada yang 'pegang'. Jadi ada yang mengoordinir. Di sana itu mereka bisa sampai ketok-ketok pintu (kendaraan). Sulit juga dijangkau penertiban," jelasnya.
"Kebanyakan mereka itu melawan saat dilakukan penjangkauan. Tapi karena kami namanya juga sosial jadi tidak bisa lebih keras lagi. Makanya cukup sulit. Jadi ya kita kerja sama dan meminta bantuan Satpol PP atau aparat terkait lainnya," tambahnya.
Dadang tidak memungkiri apabila pada Ramadan ini tim USR Dinsos Kota Bandung kerap kewalahan melakukan penjangkauan. Sehingga membutuhkan kerja sama dengan berbagai pihak baik instansi pemerintah, lembaga swasta ataupun masyarakat.
"Kami keterbatasan sarana dan prasarana dan SDM. Karena keterbatasan anggaran, jadi kami hanya bisa merekrut 30 orang," terangnya.
Dadang menuturkan, pihaknya juga bekerja sama dengan Dinas Kesehatan. Karena khusus di tengah pandemi Covid-19 ini ada tambahan penanganan masalah penanganan virus.
Ia bersyukur hingga saat ini belum terdata ada PPKS yang positif terpapar Covid-19.
Mengingat kondisi dan situasi yang masih berada di tengah pandemi, Dadang juga menyebutkan penanganan PPKS ini akan lebih banyak pada penghalauan. Terlbih, sebagian besar PPKS justru berasal dari luar Kota Bandung.
"Lebih banyak dihalau dan tidak dibawa ke dinsos. Karena berkaitan pandemi harus berhari-hati. Kalau dari pendataan terakhir, kebanyakan itu dari luar. Ya wilayah sekitar Jawa Barat," katanya.
