Farhan Perkuat Inkubasi Bisnis, Dorong UMKM Bandung Naik Kelas Berkelanjutan

BANDUNG – Wali Kota Bandung Muhammad Farhan mendorong penguatan ekosistem usaha mikro, kecil, dan menengah (UMKM) melalui Program Inkubasi Bisnis Terintegrasi. Program ini diharapkan mampu meningkatkan kapasitas pelaku usaha sekaligus memperkuat daya saing UMKM Kota Bandung agar naik kelas secara berkelanjutan.

Komitmen tersebut disampaikan Farhan saat menghadiri peresmian Program Inkubasi Bisnis Terintegrasi sekaligus Penandatanganan Komitmen Bersama Mewujudkan UMKM Kota Bandung Naik Kelas Berkelanjutan di Hotel Grandia Bandung, Kamis (5/11/2026).

Menurut Farhan, UMKM memiliki peran strategis dalam menggerakkan perekonomian daerah. Karena itu, pengembangan sektor ini tidak cukup hanya melalui bantuan permodalan, tetapi harus dilakukan secara menyeluruh, mulai dari peningkatan kapasitas produksi, akses pembiayaan, pemasaran, hingga penguatan kualitas produk.

Ia menekankan pentingnya kolaborasi antara pemerintah, dunia usaha, perbankan, dan komunitas pelaku ekonomi untuk menciptakan ekosistem usaha yang saling mendukung.

Penguatan UMKM juga perlu diikuti pembenahan rantai pasok, terutama pada sektor pangan. Pelaku usaha berskala besar diharapkan dapat mengambil peran dalam menjaga kelancaran distribusi bahan baku sehingga pelaku UMKM memperoleh pasokan yang lebih terjamin untuk mendukung keberlangsungan produksi.

Selain penguatan rantai pasok, Pemerintah Kota Bandung tengah mendorong kebijakan penataan usaha yang tetap memperhatikan karakteristik masing-masing pelaku ekonomi, termasuk pedagang kaki lima (PKL).

Farhan menjelaskan, PKL memiliki karakteristik dan model bisnis tersendiri, terutama dari sisi mobilitas. Karena itu, penataan PKL perlu dilakukan tanpa menghilangkan karakteristik usahanya, sekaligus memastikan ruang publik tetap berfungsi sebagaimana mestinya.

Prinsip yang diterapkan adalah datang bersih dan pulang bersih, sehingga aktivitas perdagangan tetap berjalan tanpa meninggalkan persoalan kebersihan maupun mengganggu kepentingan masyarakat.

“PKL itu memiliki model bisnis sendiri. Kita ingin mempertahankan karakteristik tersebut, tetapi pada saat yang sama ruang publik juga harus tetap terjaga,” katanya.

Perluas Sertifikasi Halal dan Digitalisasi UMKM

Dalam upaya meningkatkan daya saing produk lokal, Pemkot Bandung juga mendorong perluasan sertifikasi halal bagi pelaku UMKM. Sertifikasi tersebut dinilai penting untuk memberikan kepastian dan kepercayaan kepada konsumen sekaligus membuka peluang pasar yang lebih luas.

Farhan juga mengajak pelaku usaha memanfaatkan sistem pembayaran digital melalui Quick Response Code Indonesian Standard (QRIS). Digitalisasi transaksi tidak hanya memudahkan proses pembayaran, tetapi juga memberikan kesempatan bagi UMKM untuk menjangkau konsumen, termasuk wisatawan mancanegara yang telah menggunakan sistem pembayaran tersebut.

Di sektor industri kreatif, Farhan melihat potensi besar pada produk fesyen, khususnya busana muslim dan muslimah, serta industri sepatu lokal.

Menurutnya, Bandung memiliki modal kreativitas dan kemampuan desain untuk menghasilkan produk dengan kualitas serta daya saing yang kompetitif. Potensi tersebut perlu terus dikembangkan melalui peningkatan kualitas produksi dan perluasan akses pasar.

Ia menilai penguatan pasar domestik harus menjadi fondasi sebelum produk lokal didorong memasuki pasar ekspor. Dengan pasar dalam negeri yang semakin kuat, pelaku industri memiliki kesempatan untuk meningkatkan kapasitas produksi, menjaga konsistensi kualitas, dan mempersiapkan diri menghadapi persaingan internasional.

Farhan menegaskan, pemerintah memiliki peran sebagai regulator sekaligus fasilitator dalam menciptakan iklim usaha yang kondusif. Sementara itu, keberhasilan pengembangan UMKM membutuhkan keterlibatan berbagai pihak agar dukungan yang diberikan dapat menjawab kebutuhan nyata

Farhan Buka Pameran Art for Hope, Seni Jadi Sarana Kepedulian terhadap Kanker

BANDUNG – Wali Kota Bandung Muhammad Farhan membuka pameran lukisan amal bertajuk Art for Hope yang digelar Yayasan Kanker Indonesia (YKI) Cabang Wilayah Jawa Barat di Kantor Perwakilan Bank Indonesia Provinsi Jawa Barat, Kamis (5/11/2026).

Pameran tersebut menjadi salah satu upaya penggalangan dana untuk mendukung berbagai program YKI Jawa Barat dalam penanggulangan kanker. Kegiatan ini sekaligus menghadirkan ruang kolaborasi antara seniman, komunitas, dunia usaha, dan masyarakat untuk membangun kepedulian melalui karya seni.

Dalam sambutannya, Farhan menyampaikan bahwa seni memiliki peran penting dalam memberikan jiwa dan makna pada sebuah ruang. Lebih dari sekadar ekspresi kreativitas, seni juga menjadi medium untuk menyampaikan gagasan, membangun komunikasi, dan menumbuhkan solidaritas.

“Seni mengisi jiwa dari ruang-ruang yang telah dibangun. Tanpa seni, tanpa jiwa, maka tiang-tiang ini hanyalah tembok-tembok dingin,” ujarnya.

Menurut Farhan, Kota Bandung harus terus menjadi kota yang ramah terhadap berbagai bentuk kreativitas. Karena itu, pengembangan ekosistem seni perlu melibatkan komunitas dan para pelaku seni, bukan hanya bergantung pada kegiatan yang diselenggarakan pemerintah.

Ia menjelaskan, Pemerintah Kota Bandung memiliki peran dalam menyiapkan infrastruktur dan ruang yang mendukung aktivitas kreatif. Ketika fasilitas dan ruang ekspresi tersedia dengan baik, para seniman dapat lebih leluasa mengeksplorasi gagasan serta menghasilkan karya.

“Pemerintah Kota Bandung tugasnya itu adalah bikin infrastruktur. Ketika infrastrukturnya bagus, maka para seniman punya ruang untuk berekspresi, mengeksplorasi, dan berkarya,” katanya.

Farhan juga menilai kegiatan seperti Art for Hope menunjukkan bahwa seni dapat menjadi sarana kolaborasi yang memberikan manfaat lebih luas. Melalui kegiatan ini, kreativitas para seniman dipertemukan dengan kepedulian sosial, khususnya terhadap masyarakat yang terdampak kanker.

Pameran Art for Hope melibatkan sejumlah seniman dari berbagai daerah di Indonesia, di antaranya Bandung, Yogyakarta, dan Magelang. Kegiatan ini juga diikuti seniman dari Malaysia dan Myanmar.

Keterlibatan seniman lintas daerah dan negara tersebut menunjukkan bahwa seni merupakan bahasa universal yang mampu melampaui batas geografis. Pesan kemanusiaan dan kepedulian sosial dapat disampaikan melalui karya yang dinikmati oleh berbagai kalangan masyarakat.

Dalam penyelenggaraannya, YKI Jawa Barat mengajak para seniman untuk mendonasikan karya lukis mereka. Hasil pengumpulan donasi dari pameran amal tersebut akan didedikasikan untuk mendukung berbagai program penanggulangan kanker yang telah direncanakan YKI Jawa Barat.

Melalui Art for Hope, setiap lukisan yang dipamerkan tidak hanya memiliki nilai estetika, tetapi juga membawa misi sosial. Karya seni diharapkan dapat menginspirasi masyarakat sekaligus menghadirkan dukungan nyata bagi keberlanjutan program penanggulangan kanker.

Pameran ini menjadi bukti bahwa seni dapat mengambil peran lebih luas dalam kehidupan sosial. Kolaborasi antara seniman, pencinta seni, dunia usaha, komunitas, dan masyarakat diharapkan mampu memperkuat kepedulian serta solidaritas terhadap perjuangan melawan kanker.

Farhan Raih Digital Safety Leadership Award, Pemkot Bandung Perkuat Keamanan Transformasi Digital

BANDUNG, SIBER – Wali Kota Bandung Muhammad Farhan menerima penghargaan Digital Safety Leadership in Governance Award atas kepemimpinannya dalam mendorong transformasi digital di lingkungan pemerintahan.

Penghargaan tersebut diserahkan dalam rangkaian Bandung Digital Safety Forum (BDSF) 2026 yang berlangsung di Pendopo Wali Kota Bandung, Kamis, 29 Oktober 2026.

Penghargaan ini merupakan bentuk apresiasi terhadap kepemimpinan kepala daerah dalam mendukung pemanfaatan teknologi digital untuk penyelenggaraan pemerintahan sekaligus mendorong tata kelola yang adaptif terhadap perkembangan teknologi.

Bandung Digital Safety Forum 2026 diselenggarakan oleh Persatuan Wartawan Indonesia (PWI) Jawa Barat bersama Jurnalis Hukum Bandung (JHB). Forum ini mengangkat tema “Ruang Digital Aman di Era AI: Mitigasi Risiko, Perlindungan Transaksi Digital, dan Penguatan Kepercayaan Publik”.

Kegiatan tersebut menjadi ruang edukasi dan kolaborasi lintas sektor untuk meningkatkan pemahaman mengenai pentingnya keamanan digital di tengah pesatnya perkembangan teknologi.

Sejumlah isu menjadi pembahasan, mulai dari mitigasi risiko kejahatan siber, perlindungan transaksi elektronik, hingga peningkatan kewaspadaan terhadap berbagai modus penipuan daring yang semakin berkembang, termasuk yang memanfaatkan kecerdasan buatan atau artificial intelligence (AI).

Penghargaan yang diterima Farhan diharapkan menjadi dorongan bagi Pemerintah Kota Bandung untuk terus memperkuat transformasi digital, tidak hanya dari sisi efisiensi birokrasi dan peningkatan kualitas pelayanan publik, tetapi juga dalam aspek keamanan informasi serta perlindungan masyarakat.

Di tengah semakin luasnya pemanfaatan teknologi dalam pelayanan pemerintahan, keamanan ruang digital menjadi bagian penting dalam membangun kepercayaan publik.

Melalui penguatan tata kelola digital yang memperhatikan aspek keamanan dan perlindungan data, Pemkot Bandung diharapkan mampu mengembangkan ekosistem pemerintahan yang semakin responsif, aman, dan terpercaya.

Pemkot Bandung Uji Coba Ekosistem Pangan Sehat di Lima Sekolah, Fokus Kendalikan Konsumsi GGL

BANDUNG, SIBER – Pemerintah Kota (Pemkot) Bandung mulai menguji coba penerapan ekosistem pangan sehat di lima sekolah sebagai upaya membangun lingkungan pendidikan yang mendukung kesehatan dan tumbuh kembang anak. Program ini berfokus pada pengendalian konsumsi gula, garam, dan lemak (GGL), edukasi gizi, serta pembiasaan pola makan sehat sejak dini.

Wali Kota Bandung Muhammad Farhan mengatakan, program tersebut merupakan bagian dari komitmen pemerintah dalam menciptakan lingkungan sekolah yang sehat sekaligus meningkatkan kualitas kesehatan generasi muda.

Pelaksanaannya mengacu pada Peraturan Wali Kota Bandung Nomor 8 Tahun 2026 tentang Penyelenggaraan Ekosistem Pangan Sehat di Lingkungan Sekolah.

Menurut Farhan, uji coba dilakukan di lima sekolah dengan karakteristik berbeda, mulai dari sekolah negeri, sekolah Islam, hingga pesantren. Pada tahap awal, Pemkot Bandung juga melakukan pengumpulan data dasar dan pemetaan jenis makanan yang tersedia di sekitar lingkungan sekolah.

Data tersebut akan menjadi landasan evaluasi untuk mengukur efektivitas kebijakan sekaligus merumuskan strategi penerapan program secara lebih luas.

“Kami akan melakukan survei dasar dan pemetaan makanan di sekitar sekolah hingga tahun depan. Hasilnya akan menjadi bahan evaluasi untuk melihat bagaimana kebijakan ini dapat diterapkan secara efektif. Kebijakan pangan sehat memiliki fokus pada pembentukan lingkungan yang mendukung pola konsumsi sehat dan melengkapi berbagai upaya pemenuhan gizi peserta didik,” ujar Farhan dalam audiensi dengan Partnership for Healthy Cities (PHC) terkait Program Gula, Garam, dan Lemak (GGL) di Balai Kota Bandung, Rabu, 28 Oktober 2026.

Farhan menegaskan, pembangunan ekosistem pangan sehat tidak cukup hanya dengan mengatur jenis makanan yang dijual di lingkungan sekolah. Diperlukan pendekatan menyeluruh melalui edukasi gizi, pengawasan lingkungan sekolah, sosialisasi lintas sektor, serta keterlibatan orang tua dalam membentuk kebiasaan konsumsi sehat.

Tahapan pengembangan program selanjutnya mencakup pelatihan bagi pengelola makanan, integrasi literasi gizi dalam kegiatan pembelajaran, serta pemantauan dan evaluasi pelaksanaan kebijakan.

Pemkot Bandung juga mendorong pengembangan kantin sehat agar peserta didik memiliki akses terhadap makanan bergizi dan pilihan konsumsi yang lebih sesuai dengan prinsip kesehatan.

Selain aspek pangan, Farhan menilai lingkungan sekolah sehat harus didukung fasilitas sanitasi dan aktivitas fisik yang memadai. Karena itu, Pemkot Bandung tengah melakukan pembenahan fasilitas pendidikan, termasuk perbaikan toilet untuk meningkatkan kualitas sanitasi sekolah.

Pemkot Bandung juga menjajaki kerja sama dengan Universitas Pendidikan Indonesia (UPI) untuk mengkaji kemungkinan penambahan porsi aktivitas olahraga bagi siswa sekolah dasar.

Menurut Farhan, berbagai aspek tersebut harus berjalan beriringan, mulai dari pemenuhan gizi, kebersihan lingkungan, hingga pembiasaan aktivitas fisik.

“Kota Sehat bukanlah tujuan akhir, melainkan proses yang terus berjalan dan berkelanjutan,” kata Farhan.

Sementara itu, Deputy Regional Director for Asia-Pacific Partnership for Healthy Cities, Farhad Ali, mengapresiasi perkembangan kebijakan sekolah sehat yang tengah dikembangkan Pemkot Bandung.

Ia menilai kolaborasi antara Pemkot Bandung, Dinas Kesehatan, Dinas Pendidikan, dan Ikatan Ahli Kesehatan Masyarakat Indonesia (IAKMI) menjadi salah satu faktor penting dalam mendorong pelaksanaan program.

Farhad mengungkapkan, dokumentasi perkembangan program yang disusun tim Kota Bandung telah mendapat perhatian dari kantor PHC di New York. Dokumentasi tersebut bahkan diminta untuk dibagikan sebagai referensi bagi kota-kota lain di kawasan Asia-Pasifik maupun wilayah lainnya.

“Kemajuan yang dicapai selama beberapa bulan dan tahun terakhir sangat baik. Dokumentasi yang disusun oleh tim ini juga mendapat apresiasi di tingkat global,” ujar Farhad.

Ia menjelaskan, penerapan ekosistem pangan sehat saat ini masih berada dalam tahap uji coba di sejumlah sekolah. Hasil pelaksanaannya akan didokumentasikan dan dievaluasi sebagai bahan pertimbangan sebelum kebijakan dikembangkan lebih lanjut.

Kemitraan PHC dengan Kota Bandung berlangsung hingga akhir Desember 2028. Kerja sama ini membuka peluang pertukaran pengetahuan dan pengalaman sekaligus pengembangan inisiatif lain untuk mendukung agenda kota sehat.

Ketua IAKMI Jawa Barat, Ahyani Raksanegara, menambahkan bahwa pelaksanaan program melibatkan sejumlah perangkat daerah dan tenaga ahli kesehatan masyarakat.

Melalui kemitraan dengan Vital Strategies dan PHC, Kota Bandung memperoleh dukungan berupa konsultasi, pertukaran pengetahuan, serta berbagi pengalaman dengan kota-kota lain dalam mengembangkan kebijakan kesehatan masyarakat.

Salah satu hasil penting kolaborasi tersebut adalah tersusunnya kebijakan sekolah sehat yang dilengkapi pedoman teknis bagi satuan pendidikan. Pedoman ini menjadi acuan bagi sekolah dalam menerapkan berbagai langkah untuk membangun ekosistem pangan sehat.

Melalui uji coba di lima sekolah, Pemkot Bandung bersama para mitra akan terus mengumpulkan data, mengevaluasi pelaksanaan kebijakan, dan mengidentifikasi kebutuhan pengembangan program.

Upaya ini diharapkan menjadi fondasi penerapan ekosistem pangan sehat secara bertahap dan berkelanjutan, sekaligus membangun kebiasaan hidup sehat bagi generasi muda di Kota Bandung.

Farhan Tinjau Aspirasi Warga Cipadung Wetan, Perbaikan Drainase dan PJU Jadi Prioritas

BANDUNG, SIBER – Wali Kota Bandung Muhammad Farhan menindaklanjuti sejumlah aspirasi masyarakat saat kegiatan Siskamling Siaga Bencana di Kelurahan Cipadung Wetan, Kecamatan Panyileukan, Selasa, 27 Oktober 2026. Persoalan genangan air, penerangan jalan umum (PJU), hingga administrasi prasarana, sarana, dan utilitas (PSU) menjadi beberapa isu yang dibahas bersama warga.

Salah satu persoalan yang mendapat perhatian adalah genangan air di Jalan Gempol, RT 03 RW 06. Warga menyebut genangan diduga terjadi akibat saluran drainase yang belum berfungsi optimal sehingga air kerap meluap dan mengganggu aktivitas masyarakat.

Menanggapi laporan tersebut, Farhan meminta perangkat daerah terkait segera melakukan survei lapangan untuk memastikan penyebab genangan sekaligus mengevaluasi pekerjaan drainase yang sebelumnya telah dilaksanakan.

“Coba disurvei hari ini. Kalau memang sudah pernah dikerjakan baru separuh jalan, kita lihat lagi bagaimana tindak lanjutnya,” ujar Farhan.

Selain Jalan Gempol, warga melaporkan persoalan genangan di kawasan Patra Asri dan Jalan Soekarno-Hatta. Di sejumlah titik, ketinggian air bahkan disebut mencapai lutut orang dewasa dan dapat bertahan lebih dari lima jam hingga malam hari.

Farhan meminta kondisi tersebut diperiksa secara menyeluruh, mulai dari kapasitas drainase, kelancaran aliran air, hingga kondisi lingkungan sekitar. Menurutnya, penanganan genangan harus didasarkan pada hasil pemeriksaan lapangan agar solusi yang diberikan sesuai dengan penyebab permasalahan.

Persoalan infrastruktur lainnya adalah minimnya penerangan jalan di Jalan Gempol. Dari tujuh tiang lampu yang tersedia, warga menyebut hanya satu lampu yang masih berfungsi. Kondisi ini dinilai mengganggu kenyamanan dan berpotensi memengaruhi keamanan masyarakat saat beraktivitas pada malam hari.

Farhan menargetkan perbaikan PJU di kawasan tersebut dapat diselesaikan dalam pekan ini. Ia bahkan berencana kembali mengunjungi lokasi pada Jumat untuk memastikan progres penanganan.

“Kalau untuk PJU sudah pasti minggu ini selesai. Jadi hari Jumat kita datang ke sini, kita sudah lihat hasilnya,” kata Farhan.

Dalam dialog tersebut, warga juga menyampaikan kendala administrasi penyerahan prasarana, sarana, dan utilitas (PSU) di Kompleks Patra Asri. Farhan meminta perangkat daerah terkait menindaklanjuti proses verifikasi dan penyelesaian administrasi, termasuk memeriksa kesesuaian site plan serta fasilitas yang menjadi bagian dari kawasan permukiman.

Di bidang pendidikan, warga turut menyampaikan persoalan akses terhadap sekolah negeri tingkat SMP dan SMA. Jarak sekolah serta penerapan sistem zonasi menjadi perhatian masyarakat yang berharap mendapatkan akses pendidikan lebih dekat dengan tempat tinggal.

Selain menyerap aspirasi terkait infrastruktur dan pelayanan publik, Farhan juga mengapresiasi upaya masyarakat Cipadung Wetan dalam mengembangkan pengelolaan sampah berbasis lingkungan.

Sejumlah inisiatif telah dilakukan warga, mulai dari pemilahan sampah, budidaya maggot, hingga pengembangan bank sampah. Edukasi pemilahan sampah juga terus dilakukan melalui kolaborasi berbagai unsur masyarakat, termasuk perangkat kewilayahan dan mahasiswa yang menjalankan kuliah kerja nyata (KKN).

Farhan menilai keterlibatan masyarakat menjadi faktor penting dalam memperkuat pengelolaan sampah dari sumbernya. Kebiasaan memilah sampah organik dan anorganik perlu terus dibangun agar pengelolaan sampah di tingkat lingkungan semakin efektif.

Melalui kegiatan Siskamling Siaga Bencana, Pemerintah Kota Bandung berupaya memperkuat komunikasi langsung dengan masyarakat sekaligus mengidentifikasi persoalan yang membutuhkan penanganan di tingkat kewilayahan.

Berbagai aspirasi yang disampaikan warga selanjutnya menjadi bahan koordinasi dengan perangkat daerah terkait agar penanganannya dapat dilakukan sesuai kewenangan dan prioritas kebutuhan masyarakat.

Farhan Apresiasi Kreativitas Kirab Budaya HJKB ke-216, Bandung Perkuat Ruang Ekspresi Seni

BANDUNG, SIBER – Wali Kota Bandung Muhammad Farhan mengapresiasi kreativitas masyarakat, aparatur sipil negara (ASN), dan jajaran kewilayahan dalam memeriahkan kirab budaya Hari Jadi ke-216 Kota Bandung (HJKB). Perayaan yang dikemas melalui pawai jampana dan kirab budaya tersebut dinilai mampu menghadirkan suasana meriah dengan tetap mengedepankan kesederhanaan dan nilai-nilai budaya lokal.

Farhan mengatakan, kirab budaya menjadi inovasi dalam menutup rangkaian peringatan HJKB tahun ini. Konsep tersebut sekaligus merupakan bentuk penyesuaian terhadap arahan Presiden Prabowo Subianto agar penyelenggaraan berbagai kegiatan dilakukan secara sederhana dan tidak berlebihan.

Berbeda dengan tahun-tahun sebelumnya yang identik dengan pawai mobil hias, penutupan HJKB ke-216 dikemas melalui pawai jampana dan kirab budaya yang melibatkan kreativitas ASN serta masyarakat dari berbagai wilayah di Kota Bandung.

“Yang biasanya kita tutup rangkaian HJKB dengan rangkaian mobil hias, maka kita ubah menjadi jampana. Jampana serta kirab budaya kemarin menunjukkan kreativitas luar biasa dari seluruh ASN dan juga kewilayahan,” ujar Farhan di Plaza Balai Kota Bandung, Senin, 26 Oktober 2026.

Menurutnya, setiap rombongan tidak sekadar menampilkan atraksi visual, tetapi juga membawa pesan budaya melalui berbagai kreasi yang ditampilkan. Farhan menyoroti sejumlah penampilan unik, di antaranya rombongan Zorro yang menghadirkan maket makam lengkap dengan karakter jurig-jurig.

Kreativitas rombongan Kecamatan Rancasari yang mengangkat figur ratu dalam penampilan budayanya juga menjadi salah satu atraksi yang menarik perhatian.

“Luar biasa. Kreativitas inilah yang sebetulnya diharapkan. Berjalan seiringan tapi membawa pesan yang kuat,” katanya.

Farhan menilai, kirab budaya menjadi ruang ekspresi bagi masyarakat sekaligus memperlihatkan karakter Kota Bandung sebagai kota yang terbuka terhadap keberagaman seni dan budaya.

Selain pawai jampana dan kirab budaya, Kota Bandung juga menjadi tuan rumah Jambore Batik Jawa Barat yang berlangsung selama tiga hari. Berbagai agenda tersebut semakin memperkuat posisi Bandung sebagai salah satu pusat penyelenggaraan kegiatan seni dan budaya.

“Hal ini menunjukkan bahwa Kota Bandung adalah kota yang paling tepat untuk berbagai macam event budaya,” ungkapnya.

Lebih lanjut, Farhan menegaskan bahwa pengembangan kebudayaan di Kota Bandung harus menjangkau seluruh lapisan masyarakat. Kegiatan seni dan budaya tidak boleh hanya terpusat di ruang-ruang eksklusif atau kalangan tertentu, tetapi perlu diperluas hingga tingkat kewilayahan.

Salah satu upaya tersebut diwujudkan melalui kegiatan Badaya Bandung Utama Ngabudaya yang digelar di Kelurahan Babakan Ciparay. Program ini menjadi bagian dari penguatan ekosistem kebudayaan di tingkat wilayah dan telah memasuki pelaksanaan ketiga.

“Event budaya ini tidak hanya terjadi di kalangan kelas elit saja, bahkan di kalangan masyarakat pun dilaksanakan,” tutur Farhan.

Ia menjelaskan, rangkaian Badaya Bandung Utama Ngabudaya sebelumnya telah diselenggarakan di wilayah Bandung Barat, Bandung Tengah, dan Bandung Timur.

Ke depan, Pemerintah Kota Bandung akan terus memperluas ruang pertunjukan bagi para pelaku seni dan budaya, khususnya seniman Sunda. Upaya ini diharapkan membuka lebih banyak kesempatan bagi seniman lokal untuk menampilkan karya sekaligus menjaga keberlangsungan budaya daerah di tengah perkembangan Kota Bandung.

Pawai Jampana Tutup HJKB ke-216, Warga Bandung Antusias Saksikan Karnaval Budaya

BANDUNG — Pemerintah Kota Bandung menutup rangkaian Hari Jadi ke-216 Kota Bandung (HJKB) melalui Pawai Jampana yang mengangkat kearifan lokal, kreativitas, dan partisipasi masyarakat. Berbeda dari perayaan sebelumnya yang identik dengan mobil hias pada malam hari, tahun ini kemeriahan dikemas dalam tradisi arak-arakan yang melibatkan berbagai unsur masyarakat.

Berdasarkan pantauan Humas Bandung, warga tampak antusias menyaksikan pawai yang melintasi Jalan Diponegoro hingga Jalan Merdeka sebelum memasuki kawasan Balai Kota Bandung. Masyarakat juga memadati area Balai Kota untuk menikmati beragam hiburan, di antaranya penampilan Ega Robot, Kuburan Band, dan Bungsu Bandung.

Pawai Jampana menjadi bagian dari pesta rakyat yang dikemas sederhana, tetapi tetap meriah dan sarat nilai budaya. Tradisi ini sekaligus memberikan ruang bagi masyarakat untuk menampilkan kreativitas serta kekhasan wilayah masing-masing.

Jampana, Tradisi Lokal yang Sarat Makna

Wali Kota Bandung Muhammad Farhan mengatakan, pemilihan Jampana merupakan upaya menghadirkan pesta rakyat yang meriah dengan tetap berakar pada budaya masyarakat.

Jampana merupakan tandu hias yang dipanggul oleh empat hingga enam orang. Setiap kelompok menghadirkan ornamen dengan bentuk dan tema beragam yang mencerminkan kreativitas serta identitas masing-masing.

Salah satu bentuk kreativitas yang ditampilkan dalam pawai tersebut adalah miniatur kereta api dari Dinas Perhubungan. Selain dihiasi berbagai ornamen, Jampana juga diisi aneka makanan yang dibagikan kepada masyarakat selama arak-arakan berlangsung.

“Jampana itu adalah arak-arakan yang dipanggul oleh empat sampai enam orang. Di dalamnya diisi berbagai macam makanan. Nanti sambil lewat, dia berhenti dan orang bisa mengambil makanannya,” kata Farhan.

Menurutnya, konsep tersebut menjadi alternatif dari perayaan sebelumnya yang menggunakan mobil hias pada malam hari dengan tema City of Light. Pada penutupan HJKB ke-216, Pemkot Bandung memilih menghidupkan kembali tradisi lokal sebagai bagian dari upaya memperkuat identitas budaya kota.

Mengutamakan Kreativitas dari Masyarakat

Farhan menjelaskan, gagasan penyelenggaraan karnaval berangkat dari pengamatannya terhadap berbagai kegiatan yang digelar kecamatan selama rangkaian HJKB.

Pada 5–6 September, sehari setelah upacara Hari Jadi Kota Bandung, ia melihat antusiasme masyarakat dalam menampilkan potensi dan kreativitas wilayah masing-masing. Pengalaman tersebut kemudian mendorong Pemkot Bandung menyusun kegiatan yang memberikan ruang lebih luas bagi masyarakat untuk berpartisipasi, termasuk kelompok pelajar.

Dalam pelaksanaannya, Pemkot Bandung berkolaborasi dengan sejumlah institusi pendidikan, di antaranya Institut Pemerintahan Dalam Negeri (IPDN), Institut Teknologi Bandung (ITB), dan Taruna Nusantara.

Pemilihan waktu pelaksanaan pada pagi hari juga menjadi pertimbangan agar kegiatan dapat berlangsung meriah tanpa menimbulkan kemacetan berkepanjangan.

“Ini yang ingin kita tunjukkan, segala sesuatu harus terinspirasi dari prinsip bottom-up, dari bawah,” ujarnya.

Dari 30 kecamatan di Kota Bandung, Pemkot Bandung melakukan kurasi untuk memilih penampilan yang dinilai sesuai dengan konsep karnaval. Proses tersebut bertujuan memastikan kreativitas yang tumbuh di tingkat wilayah dapat ditampilkan sebagai bagian dari perayaan kota.

Farhan juga menyoroti keberagaman ekspresi budaya masyarakat yang hadir dalam pawai. Salah satunya adalah penampilan warga Kecamatan Mandalajati yang mengusung nuansa budaya Tionghoa melalui busana berwarna merah, sekaligus memadukannya dengan identitas masyarakat setempat.

“Mandalajati itu semuanya bergaya China. Bajunya merah semua, tapi perempuannya semua pakai hijab,” jelasnya.

HJKB Jadi Ruang Ekspresi dan Kebersamaan Warga

Melalui Pawai Jampana, Pemkot Bandung ingin menjadikan peringatan HJKB bukan sekadar seremoni tahunan, melainkan juga ruang bagi warga untuk menampilkan identitas budaya, memperkuat kebersamaan, dan berpartisipasi dalam pembangunan kota.

Keterlibatan berbagai kelompok masyarakat dalam kegiatan tersebut menunjukkan bahwa perayaan kota dapat tumbuh dari inisiatif warga, dengan mengedepankan semangat gotong royong dan keberagaman.

Penutupan HJKB ke-216 melalui Pawai Jampana pun menjadi penegasan bahwa kemeriahan perayaan Kota Bandung tidak harus selalu diwujudkan melalui pertunjukan berskala besar, tetapi juga dapat dihadirkan melalui tradisi lokal dan kreativitas masyarakat yang tumbuh dari bawah.

Menaker Tekankan Pentingnya Portofolio bagi Peserta Pelatihan Vokasi, Bukan Sekadar Sertifikat

Bekasi — Menteri Ketenagakerjaan (Menaker) Yassierli meminta peserta Pelatihan Vokasi Nasional (PVN) membangun portofolio keterampilan sebagai bekal memasuki dunia kerja. Peserta tidak cukup hanya mengantongi sertifikat, tetapi juga harus mampu menunjukkan kompetensi melalui pengalaman dan hasil kerja nyata.

Pesan tersebut disampaikan Yassierli dalam Orientasi Peserta PVN Batch V Tahun 2026 di Balai Besar Pelatihan Vokasi dan Produktivitas (BBPVP) Bekasi, Jumat (16/10/2026). Kegiatan ini diikuti 14.688 peserta yang menjalani pelatihan di berbagai balai pelatihan vokasi di Indonesia.

Yassierli menegaskan, pelatihan vokasi harus memberikan manfaat nyata bagi peserta, terutama dalam membekali mereka dengan keterampilan yang sesuai kebutuhan dunia kerja. Karena itu, kemampuan yang diperoleh selama pelatihan perlu dapat diterapkan untuk menyelesaikan pekerjaan sesuai bidang kompetensi masing-masing.

"Kita ingin pelatihan ini menjadi sesuatu yang mengantarkan kesuksesan adik-adik semua," kata Yassierli.

Ia mengingatkan peserta agar memanfaatkan kesempatan pelatihan dengan aktif belajar bersama instruktur, memahami standar kerja, serta terbuka terhadap arahan dan masukan. Praktik secara langsung menjadi bagian penting agar peserta tidak hanya memahami teori, tetapi juga mampu menerapkan keterampilannya dalam situasi kerja nyata.

Menurutnya, keberhasilan dalam meningkatkan kompetensi juga ditentukan oleh kemauan untuk terus belajar dan memperbaiki diri. Peserta perlu berani mencoba hal baru, menerima kritik, serta mengevaluasi hasil pekerjaan agar kemampuan dan sikap profesional terus berkembang.

"Orang-orang yang sukses adalah orang yang berani mencoba, terus belajar, dan siap menerima masukan," ujar Yassierli.

Lebih lanjut, Yassierli menjelaskan bahwa perjalanan karier merupakan proses bertumbuh yang tidak berhenti ketika seseorang mendapatkan pekerjaan pertama. Pengalaman kerja dan keterampilan yang terus diasah dapat membuka peluang baru, baik untuk mengembangkan karier maupun membangun usaha mandiri.

Karena itu, peserta diminta tidak berhenti pada kepemilikan sertifikat setelah menyelesaikan pelatihan. Mereka perlu menyusun portofolio yang memperlihatkan kemampuan dan hasil kerja, memperluas jejaring profesional, serta menjaga reputasi melalui kualitas pekerjaan yang dihasilkan.

Keterampilan yang dikuasai selama pelatihan juga dapat menjadi modal untuk menciptakan peluang usaha. Salah satunya dengan merintis bengkel sesuai kompetensi yang dimiliki.

Melalui pelatihan vokasi, Kementerian Ketenagakerjaan berharap peserta tidak hanya siap bersaing untuk mendapatkan pekerjaan, tetapi juga mampu mengembangkan potensi diri, menciptakan peluang kerja, dan membangun kemandirian ekonomi.

Pemkot Bandung Dorong Investasi untuk Perluas Lapangan Kerja

BANDUNG – Pemerintah Kota (Pemkot) Bandung terus memperkuat upaya memperluas lapangan kerja melalui peningkatan investasi, perbaikan iklim usaha, dan penguatan keterampilan tenaga kerja di tengah tantangan ketenagakerjaan di Jawa Barat.

Wali Kota Bandung Muhammad Farhan mengatakan, kondisi ketenagakerjaan saat ini membutuhkan perhatian serius, terutama setelah sejumlah perusahaan manufaktur menghentikan operasionalnya sehingga berkontribusi terhadap terjadinya pemutusan hubungan kerja (PHK) di Jawa Barat.

“Jawa Barat menjadi provinsi dengan jumlah PHK tertinggi di Indonesia karena banyak industri manufaktur yang tutup,” ujar Farhan, Kamis, 15 Oktober 2026.

Di sisi lain, Farhan melihat pertumbuhan sektor informal, termasuk pekerjaan berbasis digital dan ekonomi gig (gig economy), sebagai peluang baru bagi masyarakat. Namun, perkembangan tersebut tidak mengurangi pentingnya ketersediaan lapangan kerja formal.

“Kita tidak bisa berdiam diri. Lapangan kerja formal tetap dibutuhkan karena menawarkan kualitas pekerjaan yang lebih baik,” katanya.

Menurut Farhan, penciptaan lapangan kerja formal membutuhkan iklim usaha yang mendukung investasi. Kemudahan berusaha dan kepastian hukum diharapkan dapat mendorong investor menanamkan modal di Kota Bandung maupun wilayah Jawa Barat secara lebih luas.

“Dengan kemudahan berusaha dan kepastian hukum, kita berharap investor terdorong untuk berinvestasi di Bandung dan Jawa Barat sehingga dapat menciptakan beragam lapangan kerja,” ujarnya.

Farhan juga menekankan pentingnya mempersiapkan tenaga kerja agar sesuai dengan kebutuhan industri. Sistem pendidikan dan pelatihan perlu membekali lulusan dengan kompetensi teknis serta keterampilan nonteknis (soft skills) yang relevan dengan kebutuhan dunia kerja.

Selain mendorong penciptaan lapangan kerja di dalam negeri, Pemkot Bandung menjajaki kerja sama internasional untuk memperluas kesempatan kerja bagi tenaga kerja asal Bandung. Salah satunya melalui koordinasi dengan Kementerian Pelindungan Pekerja Migran Indonesia (P2MI) serta penjajakan potensi kerja sama melalui hubungan kota kembar (sister city) dengan Hamamatsu, Jepang.

Inisiatif tersebut diharapkan dapat membuka peluang bagi tenaga kerja asal Bandung untuk bekerja di Jepang. Upaya ini dapat didukung pelatihan dari kementerian terkait, sementara Pemkot Bandung berperan mempersiapkan sumber daya manusia agar memenuhi kualifikasi yang dibutuhkan.

“Peluang-peluang inilah yang terus kita buka, selain melalui bursa kerja yang diselenggarakan secara langsung maupun daring,” kata Farhan.

Melalui promosi investasi, pengembangan kompetensi tenaga kerja, kerja sama internasional, serta penyelenggaraan bursa kerja secara luring dan daring, Pemkot Bandung berupaya memperluas akses masyarakat terhadap lapangan kerja sekaligus meningkatkan kesiapan tenaga kerja menghadapi kebutuhan dunia usaha di dalam maupun luar negeri.

Kurangi Sampah ke TPA, Pemkot Bandung Siapkan 4.800 Kompos Pit di Tingkat RW

BANDUNG – Pemerintah Kota Bandung berencana mendorong pembangunan sekitar 4.800 kompos pit di tingkat rukun warga (RW) untuk memperkuat pengolahan sampah organik dari sumbernya. Langkah ini menjadi bagian dari upaya mencapai target pengurangan sampah organik yang dibawa ke tempat pemrosesan akhir (TPA) hingga 20 persen.

Wali Kota Bandung Muhammad Farhan mengatakan, pengelolaan sampah dari hulu menjadi prioritas untuk mengurangi tekanan terhadap TPA. Penanganan perlu dimulai dari lingkungan masyarakat agar sampah organik dapat dipilah dan diolah sebelum masuk ke sistem pengangkutan.

“Untuk isu sampah memang tugas kami sekarang 100 persen di hulu. Kenapa? Karena untuk bisa mengurangi tekanan ke TPA, maka hulunya juga mesti dikontrol,” ujar Farhan, Kamis, 15 Oktober 2026.

Salah satu langkah yang tengah dijalankan ialah program Gaslah. Program ini tidak hanya mendukung pengelolaan sampah, tetapi juga memberikan edukasi kepada warga mengenai pentingnya pemilahan dan pengolahan sampah.

Kapasitas pengolahan sampah organik melalui program tersebut saat ini mencapai sekitar 70 ton per hari. Pemkot Bandung menargetkan kapasitasnya meningkat hingga 200 ton per hari.

Pemkot juga membuka ruang kolaborasi dengan perguruan tinggi melalui kegiatan Kuliah Kerja Nyata (KKN). Mahasiswa diharapkan membantu proses pemilahan dan pengolahan sampah di tingkat kewilayahan.

Menurut Farhan, uji coba pelibatan mahasiswa di Arcamanik menunjukkan hasil yang dinilai sangat baik. Karena itu, pola tersebut akan diterapkan di sejumlah wilayah lainnya.

“Percobaan di Arcamanik berhasil dengan sangat baik, maka kita akan replikasi di beberapa tempat lain,” katanya.

Upaya lainnya ialah pembangunan kompos pit di tingkat RW. Fasilitas ini dirancang memiliki ukuran sekitar 1 x 1 meter dan kedalaman sekitar 2 meter untuk menampung serta mengolah sampah organik yang telah dipilah.

Dengan perkiraan jumlah 1.600 RW di Kota Bandung dan rencana tiga kompos pit di setiap RW, total fasilitas yang diproyeksikan mencapai sekitar 4.800 titik.

Farhan menyebut, pembangunan fasilitas tersebut diharapkan membantu mengurangi volume sampah organik yang harus diangkut ke TPA.

“Tujuannya ke sana. Insyaallah target kita bisa mengurangi sampai 20 persen sampah organik yang dibawa ke TPA,” tutur Farhan.

Adapun timbulan sampah Kota Bandung diperkirakan mencapai sekitar 1.600 ton per hari. Pemkot Bandung menargetkan pengolahan 120 hingga 150 ton sampah organik per hari dapat dilakukan di tingkat RW.

Melalui program Gaslah, kompos pit, dan kolaborasi dengan perguruan tinggi, Pemkot Bandung berupaya memperluas pengolahan sampah berbasis masyarakat. Strategi ini diharapkan dapat menekan beban pengangkutan sampah ke TPA sekaligus membangun kebiasaan memilah sampah dari rumah.