Kota Bandung Bakal Terima jutaan Dosis Vaksin Bulan Depan

BANDUNG, - Pada Agustus mendatang, Kota Bandung akan memperoleh tambahan jutaan vaksin dari Pemerintah Pusat pada Agustus mendatang. Hal ini diyakini mampu mempercepat terciptanya kekebalan kelompok atau herd community di Kota Bandung.

Hal itu diungkapkan oleh saat meninjau vaksinasi bagi 2.900 karyawan PT. Daese Garmin, Jalan Kiaracondong, Kamis, 29 Juli 2021.

"Alhamdulillah beberapa kali mengikuti rapat dengan Pak Presiden dan Menkes, insyaallah di bulan Agustus ini jauh akan bertambah banyak vaksin," kata Yana. 

Yana mengungkapkan, tak hanya Sinovac, Kota Bandung juga akan memperoleh tambahan vaksin dari merk lain seperti Pfizer dan  AstraZeneca.

"Insyaallah ini bisa memepercepat kekebalan kelompok," jelasnya.

Oleh karena itu, Yana semakin optimis target capaian herd immunity di Kota Bandung pada akhir tahun bisa teecapai.

Yana mengatakan, untuk menciptakan kekebalan kelompok memang membutuhkan dukungan seluruh elemen masyarakat. Termasuk pihak swasta seperti PT. Daese Garmin.

Untuk itu, Yana berterima kasih dan apresiasi kepada PT. Daese Garmin yang telah memfasilitasi pelaksanaan vaksinasi.

"Semoga ini bisa menjadi contoh dan inspirasi bagi perusahaan lain untuk memberikan vaksin kepada karyawannya agar terbentuk kekebalan kelompok (herd community) atau tameng," ucap Yana.

Menurut Yana, pelaksanaan vaksinasi di Kota Bandung sudah baik. Dari 1,9 juta target penduduk yang harus divaksin sudah mendekati angka 40 persen.

"Angka capaian alhamdulillah baik. Kita juga diapresiasi karena capaian target vaksinasi kita sudah jauh dan hampir mendekati 40 persen." ujarnya.

Di tempat yang sama, Perwakilan PT. Daese Garmin, Florentina Kurniati mengungkapkan, selain karyawan PT. Daese Garmin, vaksinasi pun diperuntukan bagi 600 warga sekitar Pablik yang termasuk ke dalam wilayah kelurahan Kebonwaro, Kecamatan Batununggal.

"Untuk data warga yang akan divaksin dari kelurahan Kebonwaru serta Polsek Batununggal," ungkapnya.

"Kerja sama dengan Polsek Batununggal, Puskesmas Ibrahim Adjie dan P2KPN untuk tenaga kesehatannya," tuturnya.

Pemkot Bandung Gencarkan Kolaborasi Vaksinasi Massal

BANDUNG, - Pemerintah Kota (Pemkot) Bandung terus berkolaborasi dalam pelaksanaan vaksinasi massal. Tujuannya, mempercepat proses pembentukan kekebalan kelompok atau herd immunity di tengah pandemi Covid-19.

Seperti yang terjadi pada Kamis 29 Juli 2021. Pemkot Bandung Kecamatan Sumur Bandung berkolaborasi dengan Gereja Kristen Indonesia (GKI), Stikes Immanuel, Dokter Kesehatan Polrestabes, Masyarakat Tionghoa Peduli melaksanaan vaksinasi massal sebanyak 800 dosis bagi jemaah GKI dan masyarakat sekitar.

Vaksinasi ini juga didukung Karang Taruna, PKK, dan LPM Kelurahan Kebon Pisang. 

Kolaborasi ini pun diapresiasi Wakil Wali Kota Bandung Yana Mulyana.

"Atas nama pemerintah saya mengucapkan terima kasih dan apresiasi dilakukannya vaksinasi di Gereja Kristen Indonesia dan mudah-mudahan ini mempercepat proses pembentukan herd immunity di Kota Bandung," ujar Yana saat meninjau pelaksanaan vaksinasi Covid-19.

Vaksinasi di GKI terbuka untuk masyarakat sekitar dan jemaah. Masing-masing sebanyak 400 orang.

Di tempat yang sama, Plt. Camat Sumur Bandung, Willy Yudia Laksana mengatakan, akan terus berkolaborasi dengan berbagai pihak agar warganya bisa memperoleh kesempatan untuk vaksin.

"Selain melakukan kolaborasi, Kecamatan Sumur Bandung akan jembut bola, melakukan penelusuran, dan vaksinasi dengan skala RW," ujar Willy.

Di wilayahnya, Willy menargetkan 23 ribu sasaran. Saat ini, telah mencapai 6.000 data yang masuk.

Raihan PAD Kota Bandung Semester 1 Lebih Besar dari Tahun Lalu

BANDUNG, - Realisasi Pendapatan Asli Daerah (PAD) Kota Bandung pada Januari - Juni atau semester 1 tahun 2021 lebih besar dari tahun sebelumnya. Hal ini dikatakan Kepala Badan Pendapatan Daerah (Bapenda) Kota Bandung, Iskandar Zulkarnaen pada Program Bandung Menjawab dengan topik "Kondisi Pendapatan Asli Daerah (PAD) Kota Bandung Di Tengah Penerapan PPKM Level 4 dan Kebijakan Pembayaran Pajak Tahun 2021" secara virtual, Kamis 29 Juli 2021.

Menurutnya, pada awal tahun 2020 bisa masih normal karena belum terdampak pandemi Covid-19 sehingga raihan pajak cukup besar. Namun mulai Maret atau awal pandemi dan munculnya pembatasan, dampaknya sangat terasa.

Pada semester 1 tahun 2020, realiasi pendapatan mencapai Rp597 miliar. Sedangkan pada semester 1 tahun 2021 Rp 631 miliar.

"Pada saat perjalanan di Januari-Maret 2020 lalu, pendapatan lebih besar dari tahun ini, tetapi ketika pembatasan restoran, mal, dari situ sudah keliatan (dampak penurunannya)," katanya.

"Sampai Juni 2021 ini bisa lebih besar karena dampak dari PPKM tapi akan terasanya di bulan depannya atau Juli 2021. Sebelumnya meski ada pembatasan tapi pergerakan kegiatan komersil, acara masih bisa berjalan," lanjutnya.

Iskandar pun berharap pemulihan pandemi Covid-19 ini bisa dilakukan dengan cepat. Oleh karenanya, warga Kota Bandung harus taat protokol kesehatan. Termasuk meminta kesadaran para wajib pajak untuk membayar kewajibannya.

"Karena pajak ini bukan hanya berkaitan dengan pemerintah kota saja karena juga membiayai terkait kepentingan masyarakat yang memang harus dipenuhi. Apalagi terkait dengan sekarang biaya untuk penanganan Covid-19 yang besar," imbuhnya.

Sementara itu, Kepala Bidang Pengembangan Bapenda Kota Bandung, Lindu Prarespati menyampaikan sejak pandemi Covid-19 dan adanya pembatasan membuat roda perekonomian tersendat.

"Pada saat Januari-Maret 2020 itu belum terpengaruh atau normal, ketika Maret 2020 dampaknya terasa. Penerimaan dari pajak daerah mulai mengalami penurunan yang cukup signifikan dari 9 mata pajak yang ditangani Bapenda Kota Bandung," katanya.

"Hampir seluruh mata pajak ini terpengaruh adanya pandemi Covid-19. Seperti adanya pembatasan kapasitas hotel, penutupan jalan, kemudian pembatasan aktivitas, ini berpengaruh terhadap omset dari pendapatan mereka, dan berpengaruh kepada pembayaran pajak," lanjutnya.

Menurutnya, pembatasan sektor perkantoran dan usaha juga berdampak pada pengurangan konsumsi air dan listrik. Sehingga yang mempunyai kewajiban pajak terkait hal tersebut juga mempengaruhi pajak penerangan jalan dan air tanah.

Sedangkan untuk Pajak Bumi dan Bangunan penurunannnya tidak signifikan, perbandingannya pada akhir 2019 pendapatan PBB sekitar Rp558 miliar. Sedangkan pada akhir 2020 mencapai Rp505 miliar atau hanya berkurang Rp53 miliar.

Pada tahun 2020 lalu, target raihan pajak pada APBD sebesar Rp2,7 triliun. Namun pada APBD Perubahan menjadi Rp1,751 trilun.

"Realisasinya pada 2020 itu 1,629 triliun, targetnya menyesuaikan karena pandemi Covid-19," katanya.