Dekranasda Kabupaten Jepara Kagumi Galeri Patrakomala Kota Bandung

BANDUNG - Dewan Kerajinan Nasional Daerah (Dekranasda) Kabupaten Jepara melakukan kunjungan ke Galeri Patrakomala Kota Bandung, sebagai upaya memperkuat jejaring dan membuka peluang kolaborasi antar daerah dalam pengembangan UMKM dan industri kreatif, Rabu, 11 Februari 2026.

Kunjungan tersebut dipimpin langsung Ketua Dekranasda Kabupaten Jepara, Ela Witiarso, dan disambut oleh Kepala Dinas Perdagangan dan Perindustrian Kota Bandung, Roni Ahmad Nurudin. 

Dalam kunjungan tersebut, rombongan Dekranasda Kabupaten Jepara melihat langsung program-program pembinaan UMKM yang dijalankan Dekranasda Kota Bandung melalui Galeri Patrakomala.

Ketua Dekranasda Kabupaten Jepara, Ela Witiarso mengapresiasi, pengelolaan Galeri Patrakomala Kota Bandung yang dinilai memiliki konsep kuat dan solid dari sisi program maupun sumber daya manusianya.

"Galeri Patrakomala Kota Bandung ini keren banget, mulai dari programnya, UMKM-nya, dan pengurusnya juga sportif semua. Saya memutuskan untuk datang langsung ke Kota Bandung setelah bertemu dengan seseorang yang menceritakan program Dekranasda Kota Bandung. Dari situ saya langsung mengatur strategi dan jadwal untuk berkunjung," ujar Ela.

Ela menyampaikan ketertarikannya terhadap kreativitas dan solidaritas yang ditunjukkan oleh Dekranasda Kota Bandung. Menurutnya, terdapat ciri khas yang berbeda antara Kabupaten Jepara dan Kota Bandung yang justru dapat menjadi kekuatan untuk saling melengkapi.

"Kalau Jepara terkenal dengan ukiran dan kain tenun, sementara Kota Bandung lebih kreatif, mungkin karena karakter kota. Hal ini menjadi motivasi bagi saya untuk terus berinovasi. Harapan saya ke depan bukan hanya kolaborasi antara Jepara dan Bandung saja, tetapi juga dengan seluruh kabupaten dan kota di Indonesia," ungkapnya.

Sementara itu, Kepala Dinas Perdagangan dan Perindustrian Kota Bandung, Roni Ahmad Nurudin menyambut baik kunjungan Dekranasda Kabupaten Jepara ke Galeri Patrakomala sebagai langkah awal memperkuat sinergi antar daerah di awal tahun 2026.

"Tentu saya sangat senang dengan adanya kunjungan dari Dekranasda Kabupaten Jepara ke Galeri Patrakomala milik Dekranasda Kota Bandung. Kunjungan ini menjadi pembuka tahun 2026 untuk saling berbagi dan mendengar bagaimana Dekranasda Kabupaten Jepara mengembangkan potensi daerahnya," ujar Roni.

Roni menuturkan, semangat yang dibangun oleh Dekranasda bukanlah kompetisi, melainkan kolaborasi antar daerah untuk memperkuat UMKM nasional.

"Seperti yang selalu disampaikan Pak Wali Kota, tidak ada kompetisi, yang ada adalah kolaborasi. Tentu ke depan akan ada kolaborasi antara Kabupaten Jepara dan Kota Bandung. Harapannya, Galeri Patrakomala ini bisa terus menjadi fasilitas dan ruang bagi para pelaku usaha di Kota Bandung untuk berkembang," pungkasnya. 

Wali Kota Bandung Larang Rumah Sakit Tolak Pasien di Masa Transisi PBI

BANDUNG – Wali Kota Bandung Muhammad Farhan menegaskan rumah sakit di Kota Bandung dilarang menolak pasien, khususnya selama masa transisi penataan kepesertaan jaminan kesehatan Penerima Bantuan Iuran (PBI). Ia memastikan akan menindak tegas pimpinan rumah sakit jika ditemukan kasus penolakan.

"Kalau sampai ada pasien ditolak, pimpinan rumah sakitnya saya tindak tegas. Tidak boleh itu," kata Farhan, Selasa (10/2/2026).

Farhan menjelaskan, Pemkot Bandung tengah melakukan transisi data kepesertaan PBI. Sebanyak 71.200 peserta dicabut statusnya karena telah naik dari desil 5 ke desil 6–10. Di sisi lain, sekitar 72.000 warga baru dari desil 1 dan 2 didaftarkan sebagai peserta PBI.

Proses administrasi tersebut membutuhkan waktu sehingga memunculkan masa transisi. Meski demikian, Farhan memastikan pelayanan kesehatan tetap berjalan, terutama untuk kasus gawat darurat dan mengancam jiwa melalui skema Universal Health Coverage (UHC).

"Kasus yang mengancam jiwa langsung dilayani dengan UHC. Begitu teridentifikasi berasal dari desil 1 dan 2, langsung masuk UHC," ujarnya.

Farhan mengakui terdapat keluhan selama masa transisi, termasuk dari pasien cuci darah yang membutuhkan layanan rutin. Menurutnya, kendala terjadi karena proses pengalihan kepesertaan yang belum sepenuhnya rampung.

Namun, ia menegaskan UHC Kota Bandung menjadi jaring pengaman agar tidak ada warga yang kehilangan akses layanan kesehatan.

"Proses transisi ini memang tidak mudah, tapi jaring pengamannya jelas, yaitu UHC," ucapnya.

Farhan memastikan akan mengawasi langsung pelaksanaan di lapangan dan meminta rumah sakit tetap melayani pasien meski status kepesertaan masih dalam proses penyesuaian.

"

 proses transisinya belum selesai, tetap layani pakai UHC. Itu saya awasi langsung," tegasnya.

Bandung Perketat Pengelolaan Sampah, Kawasan Wisata Wajib Zero Waste dalam 3 Bulan

BANDUNG – Wali Kota Bandung Muhammad Farhan mewajibkan seluruh kawasan berpengelola, khususnya sektor pariwisata, menerapkan sistem zero waste dalam waktu tiga bulan ke depan. Kebijakan tersebut disertai ancaman sanksi bagi pengelola yang tidak menunjukkan komitmen.

Pernyataan itu disampaikan Farhan usai menghadiri Travel Mart Jabar Istimewa dan Launching Perhimpunan Industri Pariwisata Indonesia (Parwindo) di Hotel Horison Ultima Bandung, Selasa (10/2/2026).

"Setiap kawasan berpengelola di Kota Bandung harus zero waste. Kalau dalam tiga bulan tidak ada komitmen, mohon maaf, akan ada sanksi," tegas Farhan.

Menurutnya, persoalan sampah masih menjadi tantangan terbesar Kota Bandung. Keindahan destinasi wisata, kata Farhan, akan rusak jika pengelolaan sampah tidak terkendali.

Sebagai langkah awal, Pemkot Bandung menerapkan model pengelolaan sampah berbasis kawasan. Skema ini telah dijalankan di sejumlah pasar, salah satunya Pasar Caringin yang sebelumnya menumpuk sekitar 500 ton sampah lama.

"Caringin bisa dikatakan sudah selesai. Sebanyak 500 ton sampah sisa lama sudah diangkut. Sekarang tinggal sampah harian dan itu dikelola lewat kerja sama B2B dengan pihak ketiga," ujarnya.

Model serupa sebelumnya diterapkan di Pasar Gedebage dan selanjutnya akan menyasar Pasar Ciroyom. Pemkot Bandung juga mengawal perbaikan infrastruktur, termasuk drainase di Pasar Caringin yang dinilai masih buruk dan menjadi tanggung jawab pengelola swasta.

Farhan juga mencontohkan praktik baik yang telah diterapkan Hotel Mercure Jalan Supratman. Hotel tersebut mengelola sampah organik secara mandiri serta memiliki sistem IPAL yang baik.

"Yang organik tidak diangkut. Yang diangkut hanya residu, itu pun dipilah lagi antara recycle dan RDF. Sampah tertentu seperti LB3 perlu pengolahan khusus," jelasnya.

Saat ini, Kota Bandung baru mampu mengelola sekitar 22 persen dari total 1.597 ton sampah per hari. Pemkot menargetkan pengelolaan meningkat menjadi 36 persen pada April 2026, dan sesuai RPJMN 2026 harus mencapai 65 persen.

"Kuncinya keterlibatan semua pihak, termasuk pelaku wisata," kata Farhan.

Berdasarkan parameter Kementerian Lingkungan Hidup, skor pengelolaan sampah Kota Bandung saat ini mencapai 54,16 dari sekitar 60 poin, dengan predikat kota dalam pembinaan. Aspek anggaran dan kebijakan dinilai maksimal, namun kapasitas SDM masih perlu ditingkatkan.

Untuk itu, Pemkot Bandung merekrut 1.597 petugas pemilah dan pengolah sampah, masing-masing satu orang di setiap RW. Audit juga akan dilakukan ke seluruh kawasan berpengelola, termasuk hotel dan destinasi wisata.

Farhan mengingatkan penegakan hukum lingkungan kini semakin serius. Ia menegaskan tidak ingin ada kawasan wisata atau hotel di Bandung yang bermasalah soal sampah.

"Saya tidak mau ada tempat wisata atau hotel yang bermasalah soal sampah. Kita audit satu per satu. Ini serius," tegasnya.

Ia pun mengajak pelaku industri pariwisata mendukung program nasional ASRI (Aman, Sehat, Resik, Indah) yang diluncurkan Presiden Prabowo pada 3 Februari lalu.

"Sebagus-bagusnya Bandung, secantik-cantiknya Jalan Braga atau Asia Afrika, akan rusak kalau ada tumpukan sampah. Kreativitas boleh luar biasa, tapi untuk urusan sampah, ikuti kepemimpinan saya," pungkas Farhan.