Cegah Korupsi SPMB, Wali Kota Bandung Tekankan Integritas ASN

BANDUNG, SIBER - Pemerintah Kota (Pemkot) Bandung bergerak cepat menindaklanjuti dugaan praktik korupsi dalam proses Seleksi Penerimaan Murid Baru (SPMB) di salah satu sekolah dasar negeri.

Wali Kota Bandung, Muhammad Farhan menegaskan pentingnya menjaga integritas aparatur sipil negara (ASN) dalam setiap lini pelayanan publik, khususnya di sektor pendidikan.

Hal tersebut disampaikan dalam Apel Mulai Bekerja di Plaza Balai Kota Bandung, Senin, 18 Mei 2026. Sambutan wali kota dibacakan oleh Asisten Pemerintahan dan Kesejahteraan Rakyat Kota Bandung, Asep Cucu Cahyadi di hadapan para ASN.

Farhan mengaku prihatin terhadap adanya dugaan penyimpangan dalam proses SPMB. Menurutnya, persoalan tersebut tidak hanya mencoreng dunia pendidikan, tetapi juga berpotensi merusak kepercayaan masyarakat terhadap pemerintah.

“Saya memberikan perhatian serius terhadap adanya dugaan korupsi dalam proses tes SPMB di salah satu sekolah dasar negeri. Saya minta Dinas Pendidikan dan Inspektorat bergerak cepat melakukan investigasi dan pengawasan secara menyeluruh,” ujar Asep saat membacakan sambutan wali kota.

Farhan menegaskan, pendidikan merupakan hak dasar masyarakat yang tidak boleh dicederai oleh praktik-praktik tidak jujur. Karena itu, seluruh proses penerimaan peserta didik harus berjalan secara transparan, adil, dan akuntabel.

“Saya ingin menegaskan bahwa pendidikan adalah hak masyarakat dan tidak boleh dicederai oleh praktik-praktik yang mencederai kepercayaan publik,” tegasnya.

Ia juga memastikan Pemkot Bandung hadir sebagai institusi yang memberikan pelayanan publik secara bersih dan berintegritas. Menurut Farhan, profesionalisme ASN menjadi faktor penting dalam menjaga kualitas pelayanan kepada masyarakat.

“Pemkot Bandung harus hadir dengan pelayanan yang bersih, transparan dan berintegritas. Demikian pula terhadap perilaku aparatur yang tidak menunjukkan profesionalisme dalam menjalankan tugas pelayanan publik,” lanjutnya.

Lebih jauh, Farhan mengingatkan seluruh ASN untuk menjaga etika, disiplin, serta fokus terhadap tanggung jawab sebagai pelayan masyarakat. Ia menilai, sikap dan perilaku aparatur sangat menentukan tingkat kepercayaan publik terhadap pemerintah.

“ASN Kota Bandung harus menjaga etik, disiplin dan fokus terhadap tanggung jawab pelayanan kepada masyarakat,” katanya.

Trotoar Hak Pejalan Kaki, Pemkot Bandung Siapkan Penataan Humanis PKL

BANDUNG, SIBER - Pemerintah Kota (Pemkot) Bandung menegaskan komitmennya mengembalikan fungsi trotoar sebagai ruang aman dan nyaman bagi pejalan kaki. Penegasan tersebut disampaikan dalam apel mulai bekerja di Plaza Balai Kota Bandung, Senin, 18 Mei 2026.

Sambutan tertulis Wali Kota Bandung, Muhammad Farhan dibacakan oleh Asisten Pemerintahan dan Kesejahteraan Rakyat Kota Bandung, Asep Cucu Cahyadi di hadapan aparatur sipil negara (ASN).

Dalam sambutannya, Farhan menyoroti masih banyaknya keluhan masyarakat terkait penyalahgunaan trotoar di sejumlah titik di Kota Bandung. Trotoar dinilai belum tertib karena digunakan oleh pedagang kaki lima (PKL) maupun aktivitas lain yang mengganggu hak pejalan kaki.

“Masih banyak keluhan masyarakat terkait trotoar yang disalahgunakan oleh PKL maupun aktivitas lain yang mengganggu hak pejalan kaki,” ujar Asep saat membacakan sambutan tersebut.

Farhan menegaskan, trotoar harus kembali pada fungsi utamanya sebagai fasilitas publik yang memberikan rasa aman dan nyaman bagi seluruh warga, termasuk penyandang disabilitas.

“Saya tegaskan bahwa trotoar harus kembali kepada fungsi utamanya yaitu ruang aman dan nyaman bagi pejalan kaki, termasuk bagi penyandang disabilitas,” katanya.

Meski demikian, Pemkot Bandung tidak hanya menitikberatkan pada aspek penertiban. Penataan PKL, menurut Farhan, harus dilakukan dengan pendekatan yang manusiawi dan berkeadilan.

Keberadaan PKL dinilai sebagai bagian dari roda ekonomi masyarakat yang tidak bisa diabaikan begitu saja. Karena itu, solusi yang diterapkan harus mampu menjaga keseimbangan antara ketertiban umum dan keberlangsungan ekonomi warga.

“Namun demikian, penataan PKL juga harus dilakukan secara manusiawi dan berkeadilan. Kita tidak boleh hanya berpikir soal penertiban, tetapi juga harus memikirkan solusi relokasi dan keberlangsungan ekonomi masyarakat,” lanjutnya.

Pemkot Bandung pun mendorong langkah konkret berupa penataan dan relokasi PKL ke lokasi yang lebih tertib dan representatif. Upaya tersebut diharapkan mampu menciptakan keseimbangan antara fungsi ruang publik dan aktivitas ekonomi masyarakat.

Trinusa Bongkar Dugaan Lemahnya Pengawasan DPRD Jabar, Dana Desa hingga SK Digadaikan ke Bank

BANDUNG, SIBER — LSM Triga Nusantara Indonesia (Trinusa) DPD Provinsi Jawa Barat melontarkan kritik keras terhadap DPRD Provinsi Jawa Barat melalui surat terbuka yang beredar di media sosial. Dalam pernyataannya, Trinusa menilai fungsi pengawasan DPRD Jabar terhadap realisasi APBD Tahun Anggaran 2026 berjalan lemah dan tidak berpihak kepada kepentingan rakyat.

Trinusa mempertanyakan sejauh mana DPRD menjalankan mandat pengawasan terhadap organisasi perangkat daerah (OPD), penggunaan dana hibah, hingga realisasi program-program strategis pemerintah daerah.

“DPRD jangan hanya hadir saat sidang paripurna dan pembahasan anggaran. Fungsi kontrol harus benar-benar dijalankan secara serius, kritis, dan nyata,” tulis Trinusa dalam surat terbukanya.

Menurut Trinusa, DPRD Jawa Barat seharusnya berani memanggil OPD yang dinilai bermasalah, menolak kebijakan yang tidak pro rakyat, serta turun langsung ke lapangan untuk memastikan program berjalan sesuai kebutuhan masyarakat.

Dana Desa Jadi Sorotan

Salah satu poin yang paling disorot adalah terkait anggaran khusus desa. Trinusa menyebut dalam keputusan rapat paripurna sebelumnya telah disepakati alokasi sebesar Rp135 juta per desa. Namun dalam realisasinya, desa disebut hanya menerima Rp45 juta per desa.

Selisih nilai tersebut memunculkan pertanyaan besar terkait pengawasan legislatif terhadap pelaksanaan APBD 2026.

Selain itu, Trinusa juga meminta DPRD Jabar lebih transparan dalam mengawasi penyaluran dana hibah berdasarkan Pergub Nomor 46 Tahun 2025 yang dinilai rawan penyimpangan apabila tidak diawasi secara ketat.

 “Gaji Besar, Pengawasan Lemah”

Dalam surat terbuka itu, Trinusa turut menyinggung tingginya penghasilan pimpinan dan anggota DPRD Jawa Barat yang dinilai tidak sebanding dengan kualitas pengawasan yang dilakukan.

Berdasarkan data yang disampaikan, total pendapatan Ketua dan Anggota DPRD Jabar berkisar antara Rp90 juta hingga Rp123 juta per bulan, yang berasal dari berbagai komponen tunjangan seperti tunjangan komunikasi, reses, perumahan, transportasi, hingga tunjangan jabatan.

Ketua DPRD Jabar disebut menerima tunjangan perumahan hingga Rp71 juta per bulan. Sementara anggota DPRD memperoleh tunjangan perumahan sekitar Rp62 juta ditambah berbagai fasilitas lainnya.

“Masyarakat melihat gaji besar, tetapi pengawasan terhadap anggaran daerah justru lemah,” tulis Trinusa.

SK DPRD Digadaikan ke Bank BJB

Sorotan lain yang mencuat adalah praktik pengajuan kredit dengan menjaminkan Surat Keputusan (SK) pelantikan anggota DPRD ke Bank BJB.

Trinusa menyebut praktik tersebut bukan rahasia lagi di lingkungan legislatif daerah. Bahkan, plafon kredit yang diberikan disebut dapat mencapai Rp1 miliar per anggota.

Dalam surat itu juga disinggung pernyataan Wakil Ketua DPRD Jawa Barat, M.Q. Iswara, yang pernah menyebut gaji anggota DPRD dipotong sekitar Rp45,99 juta setiap bulan oleh pihak bank.

Potongan tersebut, menurut pernyataan yang dikutip, digunakan untuk membayar kebutuhan tempat tinggal selama menjalankan tugas di Bandung.

Trinusa memperkirakan jika 120 anggota DPRD melakukan pinjaman serupa selama lima tahun masa jabatan, maka total nilai kredit yang berputar bisa mencapai lebih dari Rp331 miliar.

Hingga berita ini dipublikasikan, belum ada pernyataan resmi dari DPRD Provinsi Jawa Barat maupun pihak Bank BJB terkait kritik dan data yang disampaikan Trinusa.