Teknologi RDF Banyumas Jadi Rujukan, Enam Unit Siap Dioptimalkan

BANDUNG - Kepala Dinas Lingkungan Hidup (DLH) Kota Bandung, Darto menyebut Kabupaten Banyumas menjadi rujukan penting dalam pengelolaan sampah berbasis teknologi Refuse Derived Fuel (RDF). 

Hal itu disampaikannya usai kunjungan kerja ke fasilitas pengolahan sampah di Banyumas, Jawa Tengah, Selasa 3 Februari 2026.

Menurut Darto, pengelolaan RDF di Banyumas telah diimplementasikan secara masif dan berjalan cukup baik. Padahal, konsep RDF bukanlah hal baru bagi Kota Bandung. Namun, Banyumas dinilai unggul dalam hal eksekusi dan konsistensi penerapan di lapangan.

"Hari ini kita melihat banyak hal, terutama implementasi RDF. Di Bandung ini bukan sesuatu yang baru, tapi di sini penerapannya cukup masif dan cukup baik. Itu yang harus kita pelajari," ujar Darto.

Dalam kunjungan tersebut, DLH Kota Bandung secara khusus mempelajari mekanisme pengolahan sampah menjadi RDF, mulai dari proses awal hingga pemanfaatannya. Fokus utama pembelajaran adalah bagaimana mengeksekusi pengelolaan sampah RDF secara efektif dan efisien.

"Ada teknologi yang mirip tapi agak berbeda, yaitu turbo separator. Mereka memisahkan sampah dengan mesin turbo. Menurut saya ini bisa diadopsi dengan baik nanti di Kota Bandung," jelasnya.

Dengan teknologi tersebut, pemilahan sampah organik dan anorganik, serta sampah bernilai rendah (low value) dan bernilai tinggi (high value), dapat dilakukan dalam waktu singkat. Hal ini dinilai krusial untuk meningkatkan efektivitas pengolahan RDF.

Darto mengungkapkan, Kota Bandung saat ini telah memiliki enam titik pengelolaan RDF yang perlu segera dioptimalkan. Berbagai langkah persiapan pun telah dilakukan agar fasilitas tersebut dapat beroperasi maksimal.

"Kita punya enam titik pengelolaan RDF yang harus segera kita optimalkan fungsinya. Pulang dari sini, kita harus langsung melakukan aktivasi. Tidak boleh ada kendala lagi," tuturnya.

Ia menargetkan, seluruh unit RDF di Kota Bandung sudah dapat berjalan optimal pada tahun ini. Optimalisasi tersebut diharapkan mampu mengurangi beban sampah sekaligus meningkatkan nilai tambah melalui pengolahan RDF.

DLH Kota Bandung juga terus menjalin koordinasi dengan Kementerian Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat (PUPR) untuk pengembangan fasilitas RDF ke depan.

Menurut Darto, kementerian menunjukkan komitmen kuat dalam membantu penanganan sampah di Kota Bandung.

"Kita sudah kontak-kontakan dengan Kementerian PUPR. Mereka konsen betul membantu kita membangun fasilitas RDF agar pengelolaan sampah lebih optimal," ungkapnya.

Ia optimistis, dengan optimalisasi RDF dan dukungan teknologi yang tepat, pengelolaan sampah di Kota Bandung akan semakin efektif dan berkelanjutan.

"Kita benar-benar belajar banyak hari ini. Pulang dari sini, kita akan segera menerap

Belajar ke Banyumas, Farhan Targetkan Pengolahan Sampah Bandung Terus Meningkat

BANDUNG - Wali Kota Bandung, Muhammad Farhan, menegaskan komitmen Pemerintah Kota Bandung untuk mempercepat peningkatan pengelolaan sampah perkotaan dengan belajar langsung dari Kabupaten Banyumas Jawa Tengah. Banyumas dinilai berhasil mengolah hingga 78 persen timbulan sampah harian.

Hal tersebut disampaikan Farhan saat menghadiri Launching RDF dan Recycling Center Kabupaten Banyumas di TPST Gawa Berkah, Desa Sokaraja Kulon, Selasa, 3 Februari 2026. 

Kunjungan ini dilakukan bersama jajaran Dinas Lingkungan Hidup serta tujuh camat yang wilayahnya memiliki persoalan sampah cukup serius.

Farhan mengungkapkan, saat ini Kota Bandung masih menghadapi tantangan besar dalam pengelolaan sampah. Dari total produksi lebih dari 1.500 ton sampah per hari, baru sekitar 22 persen yang mampu diolah.

"Saya tidak melihat berapa besar sampah yang dikelola, tapi rasionya. Banyumas sudah 78 persen, Bandung baru 22 persen. Artinya kami masih punya masalah besar dan harus banyak belajar," ujar Farhan.

Ia menyebutkan, Pemkot Bandung telah menerima surat resmi dari Kementerian Lingkungan Hidup yang ditandatangani langsung oleh Menteri, berisi parameter kuantitatif yang harus dicapai dalam pengelolaan sampah secara terintegrasi.

Menurut Farhan, arah kebijakan pengelolaan sampah harus sejalan antara pemerintah pusat, provinsi, dan kabupaten/kota sebagaimana arahan Presiden. Oleh karena itu, Pemkot Bandung terus mendorong inovasi, baik dari sisi teknologi maupun manajemen.

"Tidak ada one fix for all dalam pengelolaan sampah. Teknologi sangat tergantung pada volume, jenis sampah, dan budaya masyarakat. Bandung punya karakteristik sendiri, termasuk tidak memiliki TPA," katanya.

Farhan menambahkan, salah satu langkah konkret yang telah dilakukan adalah peluncuran program Gas Lah (Petugas Pemilah dan Pengolah Sampah) di 1.596 RW. Program ini menugaskan satu petugas di setiap RW untuk memastikan pemilahan sampah dilakukan langsung dari rumah tangga.

"Petugasnya mengetuk pintu rumah warga, memastikan sampah dipilah. Sampah organik harus selesai di tingkat kelurahan, sementara anorganik diolah lebih lanjut," jelasnya.

Ia menilai, keberhasilan Banyumas bukan hanya pada teknologi, tetapi juga pada ekosistem dan integritas tata kelola. Menurutnya, pengelolaan sampah memiliki potensi penyelewengan jika tidak dikelola secara transparan dan berintegritas.

"Kami ingin belajar bagaimana Banyumas menjaga integritas pengelolaan sampah, sehingga tata kelolanya berjalan baik dan berkelanjutan," ujar Farhan.

Farhan mengapresiasi Banyumas sebagai salah satu benchmark pengelolaan sampah terbaik di Indonesia dan menegaskan komitmen Pemkot Bandung untuk melakukan scaling up pengelolaan sampah secara bertahap.

"Target kami jelas, bergerak dari 22 persen menuju 80 persen pengolahan sampah. Belajar dari Banyumas adalah bagian dari solusi jangka pendek dan proyeksi jangka panjang Kota Bandung," ungkapnya.

Sementara itu, Bupati Banyumas, Sadewo Tri Lastiono menjelaskan, keberhasilan pengelolaan sampah di daerahnya merupakan hasil perubahan paradigma. Sampah tidak lagi dipandang sebagai beban, melainkan sebagai sumber daya bernilai ekonomi.

Ia menyebutkan, sejak 2018 Banyumas mulai meninggalkan sistem TPA konvensional dan incinerator, beralih ke pendekatan desentralisasi berbasis TPST, TPS 3R, dan recycling center yang dikelola Kelompok Swadaya Masyarakat (KSM).

"Sekarang Banyumas punya sekitar 45 unit TPST, TPS 3R, dan PDU yang aktif. Kami menyerap lebih dari 1.500 tenaga kerja, mayoritas ibu-ibu yang memilah sampah," kata Sadewo.

Dari sisi anggaran, Sadewo mengungkapkan, efisiensi yang signifikan. Biaya pengelolaan sampah yang semula mencapai Rp40 miliar per tahun pada 2018, kini turun menjadi di bawah Rp10 miliar pada 2025. Bahkan, Banyumas mulai menghasilkan pendapatan dari pengolahan sampah melalui RDF dan daur ulang plastik.

Pada kesempatan tersebut juga dilakukan penandatanganan kerja sama KSM dengan mitra swasta serta peluncuran RDF dan Recycling Center di TPST Sokaraja Kulon. 

Ke depan, Pemkab Banyumas menargetkan pembangunan minimal 10 RDF dan Recycling Center sebagai penguat ekonomi sirkular berbasis masyarakat.

Pemkot Bandung Mantapkan Arah Smart City 2026

BANDUNG - Pemerintah Kota (Pemkot) Bandung berkomitmen mengakselerasi transformasi digital dan penguatan tata kelola kota cerdas (smart city) yang berdampak langsung bagi masyarakat. 

Hal itu ditegaskan Sekretaris Daerah Kota Bandung, Iskandar Zulkarnain, dalam rapat evaluasi implementasi smart city Kota Bandung tahun 2025 dengan Kementrian Komunikasi dan Digital (Komdigi) Selasa 3 Februari 2026.

"Bagi kami, smart city bukan semata soal teknologi. Ini adalah pendekatan pembangunan kota yang terintegrasi, berbasis data, inovatif dan berorientasi pada peningkatan kualitas hidup masyarakat," kata Iskandar.

Ia menilai, proses evaluasi smart city menjadi ruang refleksi penting bagi Pemkot Bandung. Transformasi digital harus terus dikawal agar tidak berhenti pada pencapaian administratif semata.

"Evaluasi ini menjadi momentum strategis bagi kami untuk merefleksikan perjalanan transformasi digital dan penguatan tata kelola cerdas sepanjang tahun 2025," ucapnya.

Iskandar juga menambahkan, implementasi smart city Kota Bandung telah selaras dengan arah kebijakan pembangunan daerah. Namun, ia tak menutup mata bahwa sejumlah tantangan masih perlu dibenahi secara serius.

"Secara kebijakan, smart city sudah kami dukung melalui RPJMD 2025–2029 dan peta rencana SPBE. Tetapi kami akui tantangan masih ada mulai dari integrasi sistem antar-OPD, penguatan keamanan informasi, sampai peningkatan kapasitas SDM," ungkapnya.

Ia menuturkan, Pemkot Bandung terbuka terhadap kritik dan masukan dari para asesor untuk penyempurnaan kebijakan ke depan.

"Kami memandang proses evaluasi ini sebagai ruang pembelajaran. Masukan dari para asesor menjadi bekal penting bagi kami untuk menyempurnakan program ke depan," tuturnya.

Sementara itu, Kepala Dinas Komunikasi dan Informatika (Diskominfo) Kota Bandung, Yayan A. Brilyana menilai, Kota Bandung memiliki modal kuat untuk terus melaju sebagai kota cerdas.

"Kota Bandung punya lebih dari 100 perguruan tinggi, tingkat penetrasi internet sudah mencapai 85 persen dan ekosistem inovasi yang terus tumbuh. Ini modal besar untuk mengembangkan smart city," ujar Yayan.

Menurutnya, berbagai pengakuan dari lembaga nasional dan internasional menunjukkan bahwa langkah Bandung berada di jalur yang tepat.

"Sejumlah lembaga menempatkan Bandung sebagai salah satu kota terdepan dalam implementasi smart city di Indonesia. Ini bukan kebanggaan semata, tapi juga tanggung jawab untuk terus berinovasi," ujarnya.

Di bidang keamanan informasi, Yayan menegaskan Pemkot Bandung tidak ingin kecolongan di tengah pesatnya digitalisasi layanan publik.

"Kami membangun Security Operation Center (SOC), CCTV analitik dan panic button. Transformasi digital harus diimbangi dengan penguatan keamanan siber," tegasnya.

Selain itu, Yayan juga mengungkapkan capaian indeks pemerintahan digital di Kota Bandung.

"Nilai indeks SPBE Kota Bandung sudah mencapai 4,66 dengan kategori sangat baik. Indeks reformasi birokrasi kami juga di angka 83,58 dengan peringkat A. Ini menunjukkan tata kelola digital kami semakin matang," ungkapnya.

Dalam pelayanan publik, Yayan menyebut kehadiran super-app Sadayana sebagai upaya mendekatkan layanan kepada warga.

"Melalui Sadayana, masyarakat bisa mengakses berbagai layanan publik dalam satu platform. Kami ingin layanan pemerintah benar-benar mudah, cepat dan transparan," katanya.

Di sektor ekonomi, Yayan menyoroti capaian investasi yang melampaui target.

"Realisasi investasi tahun 2025 mencapai Rp11,92 triliun. Ini menunjukkan iklim usaha di Kota Bandung cukup kondusif dan berdampak pada penguatan smart economy," jelas Yayan.

Meski demikian, Yayan mengaku masih ada pekerjaan rumah, khususnya di sektor kesehatan masyarakat.

"Cakupan jaminan kesehatan memang sudah 99,21 persen, tetapi kami masih menghadapi tantangan seperti peningkatan angka stunting. Ini perlu kolaborasi lintas sektor," ujarnya.

Menatap tahun 2026, Yayan menjelaskan, Pemkot Bandung menyiapkan sejumlah program cepat (Quick Win).

"Kami siapkan sport tourism untuk menggerakkan pariwisata dan PAD, ekonomi sirkular berbasis pengelolaan sampah, beautifikasi 17 ruas jalan wisata serta pemanfaatan AI untuk layanan publik dan keamanan kota," pungkasnya.