Komisi III DPRD Kota Bandung Dukung Rencana Induk Penataan dan Pemberdayaan PKL

BANDUNG, SIBER - Ketua Komisi III DPRD Kota Bandung, Agus Hermawan, S.A.P., mengatakan, DPRD Kota Bandung akan selalu mendukung rencana Pemerintah Kota Bandung untuk terus menata kota demi menambah kenyamanan publik. Akan tetapi, bila penataan itu menyentuh ruang yang selama ini digunakan PKL diperlukan pendekatan khusus agar tidak timbul konflik.

Menurutnya, Rencana induk penataan dan pemberdayaan pedagang kaki lima (PKL) perlu melibatkan berbagai pihak. Pelaksanaan rencana induk penataan dan pemberdayaan PKL ini wajib menjadi solusi bagi para pedagangnya sehingga dapat meningkatkan kualitas kenyamanan di ruang publik.

“Penataan itu harus pendekatan persuasif yang tidak menimbulkan dampak sosial. Satu sisi, ada soal kebersihan, sampah, penyalahgunaan trotoar oleh PKL yang mengganggu publik. Tetapi di sisi lain perlu pembinaan PKL, dibantu melalui permodalan dan ruang layak supaya tercipta peningkatan kesejahteraan PKL,” tutur Agus, dalam Seminar Kajian Masterplan Penataan dan Pemberdayaan PKL Kota Bandung gelaran Badan Perencanaan Pembangunan, Riset, dan Inovasi Daerah (Bapperida), di Hotel Mutiara, Bandung belum lama ini.

Menurut Agus, rencana induk ini merupakan amanat dari Perda No. 11 Tahun 2024 tentang Penataan dan Pemberdayaan Pedagang Kaki Lima.

“Kami selalu mendukung Pemerintah Kota Bandung dan berpihak kepada PKL supaya Bandung menjadi semakin nyaman dan tenteram. Semoga seminar ini menciptakan hasil pemikiran brilian yang memajukan Kota Bandung,” ujarnya.

Sementara itu, Anggota Komisi III DPRD Kota Bandung Nunung Nurasiah, S.Pd., mengatakan, rencana induk ini akan menjadi pemandu dalam menata Kota Bandung. Rencana induk ini didesain oleh tim penyusun dibantu para akademisi sehingga maksud dan tujuan utamanya berhasil.

“Anggota dewan sering mendapat aspirasi dari PKL yang mengeluhkan persoalan yang kompleks. Dengan adanya masterplan ini apa yang menjadi permasalahan semoga bisa terpecahkan,” katanya.

Nunung meminta agar nantinya rencana induk ini tersosialisasikan secara masif kepada seluruh pemangku kepentingan dan memiliki kesamaan pemahaman.

“Penataan dan pemberdayaan harus seiring, seirama. Tujuan untuk menata Kota Bandung bisa tercapai dan mesti mengangkat nilai sosial di tengah masyarakat,” tuturnya.

Dalam acara yang sama, Sekretaris Komisi III, H. Sutaya, S.H., M.H., minta Pemerintah Kota Bandung mengevaluasi rencana-rencana terdahulu yang sempat diunggul-unggulkan, namun, kini nasibnya tak sesuai harapan seperti Teras Cihampelas.

“Contoh penataan PKL di Malioboro, Yogyakarta. Ada area khusus PKL, kesenian, dsb. Saya berharap Bandung juga punya penataan dengan tempat khusus PKL. Perlu kewenangan atau tugas khusus dari wali kota bagi kewilayahan agar menjalankan penataan dengan hasil indikator terukur. Mudah-mudahan Kota Bandung semakin baik, makin tertata, dan PKL-nya sejahtera,” ujar Sutaya.

Dari data dan catatan yang disampaikan tim penyusun Masterplan Penataan dan Pemberdayaan PKL Kota Bandung, tercatat ada 60 persen PKL berada di ruang yang sesuai peruntukannya, dan sisanya masih harus ditata karena memunculkan gangguan ruang publik seperti trotoar dan badan jalan. Rencana induk juga mendorong peran kewilayahan agar semakin diperkuat, khususnya di kelurahan yang bersinggungan langsung dengan situasi lingkungan masing-masing dengan himpunan data terkait PKL.

Rencana induk ini menargetkan pengembangan PKL binaan, tingkat migrasi PKL menjadi resmi atau usaha formal, tergabung ke dalam asosiasi, hingga terciptanya ketertiban dan kelayakan kondisi lokasi binaan.

Indikator keberhasilan nantinya diharapkan tercipta peningkatan omzet dan kemandirian PKL, peningkatan kepuasan dan partisipasi pelaku, berkurangnya masalah di ruang publik, serta terbentuknya forum PKL yang solid di setiap kecamatan.

ADV

Dinsos dan BPBD Salurkan Bantuan Logistik ke Tiga Kecamatan Terdampak Puting Beliung

BANDUNG - Dinas Sosial (Dinsos) dan Badan Penanggulangan Bencana Daerah (BPBD) menyalurkan bantuan logistik kepada warga terdampak bencana angin puting beliung yang melanda sejumlah wilayah pada Selasa, 2 November 2025.

Bencana angin puting beliung itu meninggalkan jejak kerusakan yang cukup luas. Berdasarkan data BPBD Kota Bandung terdapat 299 rumah rusak dan 1.196 jiwa terdampak di tiga kecamatan.

Ketiga kecamatan tersebut yakni Ujungberung, Cinambo, dan Cibiru. Meski begitu, tidak ada korban jiwa dalam peristiwa tersebut.

BPBD mencatat, tujuh kelurahan terdampak mengalami tingkat kerusakan bervariasi.

* Kelurahan Pasir Jati: 43 rumah rusak

* Kelurahan Pasanggrahan: 34 rumah rusak

* Kelurahan Cisurupan: 75 rumah rusak

* Kelurahan Pasir Biru: 2 rumah rusak

* Kelurahan Cigending: 4 rumah rusak

* Kelurahan Pakemitan: 98 rumah rusak

* Kelurahan Sukamulya: 43 rumah rusak

Menindaklanjuti kondisi tersebut, Dinas Sosial Kota Bandung menyalurkan bantuan logistik dasar berupa paket bahan makanan kepada warga terdampak. 

Setiap paket berisi beras 5 kilogram, mie instan, kue kaleng, saus tomat, sarden, kecap manis, dan susu kental manis.

Kepala Dinas Sosial Kota Bandung, Yorisa Sativa menjelaskan, penyaluran bantuan dilakukan secara bertahap dengan melibatkan unsur kewilayahan serta Tim Tagana Kota Bandung.

"Kami bersama BPBD dan aparat kewilayahan turun langsung ke lapangan untuk memastikan bantuan tepat sasaran. Fokus utama kami adalah memastikan kebutuhan dasar warga terpenuhi pascabencana," ujarnya.

Dari data Dinsos, total bantuan logistik yang dikirimkan melalui APBD Kota Bandung meliputi:

* 15 paket untuk Kelurahan Cisurupan Kecamatan Cibiru

* 23 paket untuk Kelurahan Pasanggrahan Kecamatan Ujungberung

* 10 paket untuk Kelurahan Pakemitan Kecamatan Cinambo.

Selain itu, Kementerian Sosial melalui Dinas Sosial Kota Bandung juga menyalurkan bantuan tambahan berupa kasur lipat 60 unit, selimut 70 lembar, terpal 50 lembar, perlengkapan keluarga (family kit) 60 paket, lauk pauk siap saji 300 paket, dan perlengkapan anak (kids ware) 15 paket.

"Kami bersinergi dengan BPBD, kelurahan, dan masyarakat setempat agar proses distribusi berjalan tertib dan aman. Semua unsur bekerja sama demi mempercepat pemulihan," tutur Yorisa.

BPBD Kota Bandung turut memastikan jalur evakuasi, asesmen kerusakan, serta membantu distribusi barang logistik. 

Dalam laporan resminya, BPBD menyebutkan bahwa tidak ada korban jiwa, namun sejumlah warga sempat mengungsi sementara karena rumahnya rusak berat.

"Koordinasi lintas sektor berjalan baik. Kami terus pantau perkembangan kondisi di lapangan serta siap menyalurkan bantuan lanjutan bila diperlukan," ungkap Kepala Pelaksana BPBD Kota Bandung, Didi Ruswandi.

Proses distribusi bantuan berlangsung tertib dan lancar berkat dukungan aparat kewilayahan, Babinsa, Bhabinkamtibmas, dan relawa

Dorong Kemandirian dan Tekan Pengangguran, Pemkot Bandung Latih Siswa Paket C Jadi Barista

BANDUNG - Pemerintah Kota (Pemkot) Bandung terus mendorong peningkatan kualitas sumber daya manusia melalui pendidikan vokasi. Salah satunya dengan menggelar Kursus dan Pelatihan Barista Kopi bagi Peserta Didik Kesetaraan di Grand Asrilia Hotel Bandung, Kamis 6 November 2025.

Kegiatan ini berlangsung selama tiga hari, 6–8 November 2025, dan diikuti oleh 80 peserta dari siswa kejar Paket C.

Wali Kota Bandung, Muhammad Farhan, menyebut, pelatihan vokasi seperti ini menjadi salah satu langkah strategis untuk menekan angka pengangguran terbuka di Kota Bandung yang masih mencapai 7,4 persen.

"Salah satu cara untuk menekan pengangguran adalah dengan pelatihan. Kita ingin semua dinas yang punya kapasitas melakukan pelatihan bisa bergerak bersama. Jadi bukan hanya Dinas Pendidikan, tetapi juga Dinas KUKM, Dinas Ketenagakerjaan, dan Dinas Sosial harus berkolaborasi," ujar Farhan.

Menurutnya, pelatihan barista kopi menjadi salah satu bentuk quick win karena sejalan dengan tren pasar kerja dan gaya hidup masyarakat saat ini. 

Selain barista, dua bidang lain yang tengah difokuskan Pemkot Bandung adalah pelatihan pastry dan beauty (tata rias).

"Kita fokus dulu di tiga bidang itu. Pastry, beauty, dan barista. Ini yang paling cepat terserap di pasar kerja dan bisa mendorong wirausaha baru," kata Farhan.

Farhan menilai, permasalahan pengangguran di Kota Bandung bukan hanya soal ketersediaan lapangan kerja, tetapi juga soal mismatch antara kompetensi lulusan dengan kebutuhan industri. 

Karena itu, Pemkot Bandung tengah memperkuat kolaborasi lintas sektor dan memperbarui data kebutuhan tenaga kerja agar pelatihan yang diberikan lebih tepat sasaran.

"Banyak orang bilang susah cari kerja, tapi di sisi lain perusahaan juga susah cari pegawai. Nah, ini karena mismatch. Pemerintah harus jadi jembatan agar pelatihan sesuai kebutuhan industri," jelasnya.

Ia juga mengajak peserta untuk melihat pelatihan ini sebagai bekal kemandirian, bukan sekadar keterampilan tambahan. 

Farhan mencontohkan, bisnis kopi di Kota Bandung memiliki potensi ekonomi yang besar, dari penjual kopi keliling hingga kedai kopi modern.

"Kopi punya budaya yang kuat di Bandung. Nilai tambahnya tinggi sekali. Sekadar bikin kopi bisa jadi peluang bisnis, asal mau belajar dan mencoba," ungkapnya.

Farhan mengajak para peserta untuk terus belajar dan berani berwirausaha.

"Keterampilan dan kemandirian adalah modal utama. Pemerintah hadir untuk memfasilitasi, tapi masa depan ada di tangan kalian. Jadilah generasi yang unggul, karena Bandung utama dimulai dari sumber daya manusianya," ujarnya.

Pelatihan barista ini diharapkan menjadi langkah awal bagi peserta kejar Paket C untuk mendapatkan kesempatan kerja dan membangun kemandirian ekonomi, sejalan dengan visi Kota Bandung menuju Bandung Utama yang unggul dalam kualitas sumber daya manusia dan kesejahteraan warganya.