Job Fair Future Connect 2026 Bandung Selatan Buka 3.019 Lowongan Kerja dari 30 Perusahaan

BANDUNG – Dinas Ketenagakerjaan (Disnaker) Kota Bandung kembali menggelar Job Fair Future Connect 2026 yang akan berlangsung di Miko Mall, Jalan Raya Kopo, Kota Bandung, Kamis (30/7/2026), pukul 08.00-16.00 WIB. Sebanyak 30 perusahaan akan membuka 3.019 lowongan kerja bagi lulusan SMP, SMA/SMK, Diploma, S1 hingga S2.

Ketua Tim Pasar Kerja Disnaker Kota Bandung, Ilham Mulyana, mengatakan job fair kali ini merupakan penyelenggaraan luring ketiga pada 2026. Berbeda dengan tahun-tahun sebelumnya, Disnaker kini menghadirkan job fair hampir setiap bulan dengan skala lebih kecil agar lebih dekat dengan masyarakat di berbagai wilayah Kota Bandung.

Menurut Ilham, pencari kerja yang telah memiliki akun NEW BIMMA dapat kembali mengikuti job fair dengan memanfaatkan fitur job matching. Fitur tersebut mampu mencocokkan profil pelamar dengan kebutuhan perusahaan berdasarkan pendidikan, pengalaman, keterampilan, minat, dan sertifikat sehingga memudahkan proses rekrutmen.

Ia mengungkapkan, hingga pertengahan 2026 lebih dari 500 warga Kota Bandung telah berhasil memperoleh pekerjaan melalui rangkaian job fair yang diselenggarakan Disnaker. Perusahaan kini juga lebih menitikberatkan kompetensi pelamar dibanding sekadar latar belakang pendidikan.

Sementara itu, Fungsional Pengantar Kerja Disnaker Kota Bandung, Cahyadi Maulana, menjelaskan peserta wajib mendaftar melalui aplikasi NEW BIMMA atau situs Disnaker Kota Bandung. Aplikasi tersebut kini dilengkapi fitur Ticketing Job Fair sebagai tiket masuk sekaligus sarana melamar pekerjaan secara langsung di lokasi.

Selain membuka ribuan lowongan kerja, Job Fair Future Connect 2026 juga menghadirkan Coaching Clinic Ketenagakerjaan yang membahas penyusunan CV, persiapan menghadapi HRD, teknik wawancara kerja, hingga tes psikologi untuk membantu peserta mengenali potensi dan bidang pekerjaan yang sesuai. Pendaftaran masih dibuka hingga hari pelaksanaan selama kuota tersedia.

Pemkot Bandung Gandeng Warga Sukseskan Reaktivasi Bandara Husein

BANDUNG - Pemerintah Kota (Pemkot) Bandung mengajak seluruh elemen masyarakat untuk berperan aktif menyukseskan reaktivasi Bandara Internasional Husein Sastranegara melalui kepatuhan terhadap ketentuan Kawasan Keselamatan Operasi Penerbangan (KKOP).

Dukungan masyarakat dinilai menjadi salah satu faktor penting agar operasional bandara dapat kembali berjalan dengan aman, lancar, dan berkelanjutan.

Hal tersebut disampaikan oleh Kepala Bagian Tata Pemerintahan Sekretariat Daerah Kota Bandung, Bira Gumbira dalam kegiatan Sosialisasi Kawasan Keselamatan Operasi Penerbangan (KKOP) dalam rangka optimalisasi Bandara Husein Sastranegara yang digelar di Balai Kota Bandung, Selasa, 28 Juli 2026.

Kegiatan diikuti camat, lurah, ketua RW, serta tokoh masyarakat dari wilayah yang berada di sekitar kawasan bandara.

Bira mengatakan, sosialisasi dilaksanakan agar masyarakat memahami peran pentingnya dalam menjaga keselamatan penerbangan.

"Reaktivasi Bandara Husein bukan hanya menjadi tanggung jawab pemerintah maupun pengelola bandara, tetapi membutuhkan dukungan seluruh masyarakat. Karena itu, kami mengajak aparat kewilayahan, RT, RW, dan tokoh masyarakat untuk bersama-sama menyosialisasikan aturan KKOP hingga ke lingkungan masing-masing," ujar Bira.

Menurutnya, terdapat tiga kecamatan yang berbatasan langsung dengan kawasan Bandara Husein Sastranegara, yakni Cicendo, Andir, dan sebagian Sukajadi. Wilayah tersebut memiliki peran strategis dalam menjaga kawasan keselamatan operasi penerbangan sesuai ketentuan Kementerian Perhubungan.

Bira menjelaskan, Bandara Husein memiliki karakteristik sebagai city airport yang berada di tengah kawasan perkotaan yang padat. Kondisi tersebut membuat pengawasan terhadap lingkungan sekitar bandara menjadi sangat penting demi menjamin keselamatan pesawat saat lepas landas, mendarat, maupun melakukan manuver di udara.

Ia mengatakan, masyarakat perlu memahami berbagai hal yang berpotensi mengganggu keselamatan penerbangan. Di antaranya pembangunan gedung yang melebihi batas ketinggian yang diperbolehkan, pemasangan papan reklame atau menara, penggunaan sinar laser yang diarahkan ke pesawat, permainan layang-layang di sekitar jalur penerbangan, hingga penggunaan lampu dengan intensitas tinggi yang dapat mengganggu pandangan pilot.

"Ini merupakan salah satu indikator penting dalam penilaian pemerintah pusat terhadap kesiapan operasional bandara. Karena itu kami berharap seluruh masyarakat dapat berpartisipasi aktif menjaga kawasan sekitar bandara," katanya.

Selain aspek keselamatan, Bira menyampaikan, optimalisasi kembali Bandara Husein diharapkan memberikan dampak positif bagi Kota Bandung. Bandara akan kembali menjadi simpul transportasi udara yang mampu mendorong pertumbuhan ekonomi, membuka lapangan kerja, memperkuat sektor perdagangan, dan meningkatkan kunjungan wisatawan.

Ia juga meminta para camat dan lurah untuk terus melakukan sosialisasi secara berjenjang kepada masyarakat setelah kegiatan ini selesai, sehingga pemahaman mengenai KKOP semakin meluas.

Sementara itu, Business Support Department Head PT Angkasa Pura Bandara Internasional Husein Sastranegara, Haryo mengungkapkan, proses persiapan reaktivasi bandara terus dipercepat. Berbagai pembenahan sarana dan prasarana, baik di dalam maupun di luar kawasan bandara, telah dilakukan bersama Pemerintah Kota Bandung.

"Insyaallah pada pertengahan Agustus Bandara Husein sudah mulai kembali beroperasi. Kami memohon doa dan dukungan seluruh masyarakat agar proses ini berjalan lancar," ujarnya.

Haryo mengapresiasi dukungan Pemerintah Kota Bandung yang telah menindaklanjuti berbagai kebutuhan infrastruktur di sekitar bandara, mulai dari perbaikan jalan, drainase, penerangan jalan, hingga marka jalan.

Menurutnya, beroperasinya kembali Bandara Husein akan membawa dampak ekonomi yang besar bagi Kota Bandung. Meningkatnya mobilitas penumpang diyakini akan menggerakkan sektor perdagangan, jasa, pariwisata, hingga usaha mikro di sekitar kawasan bandara.

Selain itu, PT Angkasa Pura Indonesia juga berkomitmen terus menjalankan program tanggung jawab sosial perusahaan (CSR) bagi masyarakat sekitar bandara. Haryo mengimbau para ketua RW dan pemerintah kewilayahan untuk menyampaikan usulan program lebih awal agar dapat dimasukkan dalam perencanaan perusahaan

Farhan Tegaskan Tiga Prioritas Pelayanan Publik: Kesehatan, Pendidikan, dan Adminduk

BANDUNG – Wali Kota Bandung Muhammad Farhan menegaskan pelayanan publik harus menjadi prioritas utama seluruh aparatur sipil negara (ASN) di lingkungan Pemerintah Kota Bandung. Ia meminta seluruh perangkat daerah memastikan setiap warga memperoleh hak dasar, khususnya di bidang kesehatan, pendidikan, dan administrasi kependudukan.

Pernyataan tersebut disampaikan Farhan saat memimpin Apel Mulai Bekerja yang dirangkaikan dengan Pelepasan Purna Tugas ASN di Plaza Balai Kota Bandung, Senin (27/7/2026).

Farhan menyebut pelayanan kesehatan menjadi prioritas pertama yang harus dijaga seluruh fasilitas kesehatan di Kota Bandung.

Ia menegaskan tidak boleh ada pasien yang ditolak ketika membutuhkan layanan medis. Menurutnya, pemerintah akan memberikan sanksi kepada pimpinan fasilitas kesehatan milik pemerintah apabila terjadi penolakan, sedangkan rumah sakit swasta akan dievaluasi izinnya.

Selain kesehatan, Farhan juga menyoroti sektor pendidikan. Ia meminta seluruh anak usia sekolah di Kota Bandung memperoleh akses pendidikan, termasuk anak yang masih berstatus Anak Tidak Sekolah (ATS).

Prioritas berikutnya adalah administrasi kependudukan. Farhan menargetkan seluruh warga memiliki dokumen kependudukan yang lengkap agar dapat mengakses berbagai layanan pemerintah.

Kemarau Datang, Pemkot Bandung Pastikan Tak Ada Warga Kesulitan Air Bersih

BANDUNG – Memasuki musim kemarau, Pemerintah Kota Bandung memastikan masyarakat tetap memperoleh akses air bersih. Armada mobil tangki setiap hari disiagakan untuk melayani wilayah yang mulai mengalami penurunan pasokan air.

Sejumlah kawasan di Bandung Timur dan Utara mulai merasakan dampak musim kemarau. Namun kondisi tersebut belum mengganggu kebutuhan dasar masyarakat karena distribusi air bersih dilakukan secara rutin.

Wali Kota Bandung Muhammad Farhan mengatakan pemerintah terus memantau wilayah-wilayah yang berpotensi mengalami kekeringan agar bantuan dapat segera dikirim.

Distribusi dilakukan melalui armada Perumda Tirtawening dengan dukungan TNI dan berbagai pihak lainnya.

Menurut Farhan, langkah tersebut merupakan bentuk komitmen pemerintah dalam memastikan seluruh warga tetap mendapatkan pelayanan air bersih selama musim kemarau berlangsung.

Pasca Pengesahan UU Polri, RASN Sampaikan Tiga Harapan untuk Penguatan Institusi Kepolisian

BANDUNG, SIBER– Rumah Aliansi Sunda Ngahiji (RASN) menyampaikan tiga harapan utama setelah disahkannya Undang-Undang Kepolisian Negara Republik Indonesia Tahun 2025. Mulai dari percepatan aturan turunan, penguatan kemitraan berbasis kearifan lokal, hingga peningkatan pengawasan terhadap institusi Polri.

 Sekretaris Jenderal RASN, Kang Ogi, mengatakan pengesahan UU tersebut diharapkan mampu memperkuat peran Polri dalam melindungi, mengayomi, dan melayani masyarakat dengan mengedepankan semangat Presisi.

"Kami mengucapkan terima kasih kepada DPR RI dan Pemerintah. Dengan hadirnya payung hukum baru ini, kami berharap Polri semakin kuat menjalankan tugasnya untuk melindungi, mengayomi, dan melayani masyarakat," ujar Kang Ogi kepada media, Senin, (27/7/2026).

RASN menyampaikan tiga harapan pasca-pengesahan UU Polri. Pertama, pemerintah dan Polri diminta segera menyusun aturan turunan berupa Peraturan Pemerintah dan Peraturan Kapolri agar implementasi regulasi berjalan cepat, transparan, dan memberikan manfaat nyata bagi masyarakat.
Kedua, RASN mendorong penguatan kemitraan Polri dengan masyarakat melalui pendekatan berbasis kearifan lokal Sunda.

Menurut Kang Ogi, polisi harus menjadi sosok "pamomong" yang mengedepankan nilai silih asah, silih asih, dan silih asuh bersama ulama, tokoh adat, serta organisasi kemasyarakatan dalam menjaga keamanan dan ketertiban.

Selain itu, RASN juga menekankan pentingnya penguatan akuntabilitas melalui pengawasan internal maupun eksternal. Organisasi tersebut mendukung penguatan kelembagaan Polri, namun meminta mekanisme pengawasan, termasuk peran Kompolnas dan partisipasi masyarakat, terus dioptimalkan untuk mencegah penyalahgunaan wewenang.

RASN juga menyatakan kesiapan menjadi mitra strategis Polri, khususnya Polda Jawa Barat, dalam menjaga kondusivitas wilayah, menangkal penyebaran hoaks, serta membangun budaya hukum di tengah masyarakat.

Di akhir pernyataannya, Kang Ogi mengingatkan pesan leluhur Sunda agar aparat kepolisian senantiasa menjadi pengayom yang adil dan melayani seluruh rakyat Indonesia.

'Warga Jaga Warga' Kembali Diperkuat untuk Jaga Keamanan Bandung

BANDUNG  – Pemerintah Kota Bandung menilai keterlibatan masyarakat menjadi kunci dalam menjaga keamanan lingkungan. Karena itu, konsep community policing atau Polmas kembali diperkuat melalui gerakan Warga Jaga Warga, Warga Jaga Kota yang selama ini dikenal sebagai siskamling.

Wali Kota Bandung Muhammad Farhan mengatakan, penguatan peran warga akan melengkapi langkah aparat dalam menciptakan situasi yang aman dan kondusif.

Selain menghidupkan kembali siskamling, Pemkot Bandung juga mengimbau masyarakat agar tidak mudah mempercayai informasi kriminalitas yang belum terverifikasi di media sosial sehingga tidak menimbulkan keresahan.

Bandung Percantik Kawasan Bandara Husein Jelang Penerbangan Kembali Dibuka

BANDUNG– Pemerintah Kota Bandung menyiapkan sejumlah proyek penataan kawasan menjelang kembali beroperasinya Bandara Husein Sastranegara pada Agustus 2026. Fokus pembenahan diarahkan pada infrastruktur pendukung yang menjadi akses utama menuju pusat Kota Bandung.

Wali Kota Bandung Muhammad Farhan mengatakan, pembangunan Gerbang Husein serta penyesuaian tampilan kawasan Gerbang Tol Pasteur menjadi prioritas agar memberikan kesan pertama yang baik bagi wisatawan maupun pelaku usaha.

"Langkah yang akan kami lakukan yaitu membangun Gerbang Husein dan menyesuaikan tampilan kawasan Gerbang Tol Pasteur sebagai pintu masuk utama ke Kota Bandung," ujarnya.

Selain mempercantik kawasan, Pemkot Bandung juga akan meningkatkan kebersihan dan estetika lingkungan sekitar bandara. Menurut Farhan, wajah kota yang tertata akan mendukung pertumbuhan sektor pariwisata dan investasi.

Di sisi lain, Gubernur Jawa Barat Dedi Mulyadi meminta seluruh layanan publik terus ditingkatkan agar sejalan dengan meningkatnya mobilitas masyarakat setelah Bandara Husein kembali beroperasi.

Teras Cihampelas Akan Dibongkar, Pemkot Bandung dan Pemprov Jabar Siapkan Penataan Kawasan

BANDUNG – Pemerintah Kota (Pemkot) Bandung bersama Pemerintah Provinsi Jawa Barat akan berkolaborasi dalam penataan ulang kawasan Teras Cihampelas. Langkah tersebut dilakukan setelah proses administrasi pengalihan aset dinyatakan selesai dan kini tinggal menunggu tahapan verifikasi dari sejumlah instansi terkait.

Wali Kota Bandung Muhammad Farhan mengatakan, dokumen administrasi pengalihan aset telah ditandatangani. Saat ini proses tersebut memasuki tahap verifikasi oleh Badan Pengawasan Keuangan dan Pembangunan (BPKP), Badan Pemeriksa Keuangan (BPK), serta Kementerian Dalam Negeri.

"Secara administrasi sudah selesai. Saya sudah menandatangani suratnya, sekarang tinggal proses administrasi antar badan aset dan verifikasi," kata Farhan di Terminal Leuwipanjang, Rabu (22/7/2026).

Menurut Farhan, pengalihan aset tersebut justru menjadi momentum untuk memperkuat sinergi antara Pemkot Bandung dan Pemprov Jawa Barat dalam melakukan revitalisasi kawasan Teras Cihampelas.

"Konsekuensinya adalah kolaborasi. Ini konsekuensi yang menyenangkan karena pemerintah kota dan pemerintah provinsi bisa bersama-sama melakukan penataan kawasan," ujarnya.

Sebagai langkah awal penataan, Gubernur Jawa Barat Dedi Mulyadi mengusulkan agar Teras Cihampelas dibongkar terlebih dahulu. Usulan tersebut akan dijalankan sebagai bagian dari proses revitalisasi kawasan.

"Pak Gubernur tetap meminta kita untuk membongkar Teras Cihampelas. Ya, kita lakukan," ungkap Farhan.

Ia menjelaskan, konsep penataan yang sedang disusun masih dalam pembahasan. Namun, salah satu fokus utama adalah mengembalikan fungsi kawasan sebagai ruang publik yang nyaman bagi pejalan kaki dengan menghadirkan kembali suasana rindang di bawah pepohonan.

"Yang pasti, pertama adalah membongkar Teras Cihampelas untuk mengembalikan kenyamanan berada di bawah pohon," katanya.

Selain meningkatkan kenyamanan pedestrian, pemerintah juga akan mengoptimalkan aktivitas ekonomi para pelaku usaha di sepanjang Jalan Cihampelas. Menurut Farhan, karakter kawasan diperkirakan akan mengikuti perkembangan tren wisata dan gaya hidup masyarakat.

Ia menilai Cihampelas ke depan tidak lagi hanya dikenal sebagai pusat penjualan jeans. Sebaliknya, sektor kuliner dan perhotelan dinilai memiliki potensi besar untuk menjadi daya tarik baru kawasan tersebut.

Meski demikian, Farhan belum dapat memastikan kapan proses pembongkaran Teras Cihampelas akan dimulai. Jadwal pelaksanaannya masih menunggu keputusan dari Pemerintah Provinsi Jawa Barat.

"Untuk kapan pembongkarannya dimulai, saya belum mendapat informasinya," tuturnya.

Parade Budaya Asia Africa Festival 2026 Suguhkan Keberagaman Seni Nusantara

BANDUNG – Antusiasme masyarakat mewarnai pelaksanaan parade budaya dalam rangka Asia Africa Festival (AAF) 2026 di Kota Bandung, Sabtu (11/7/2026). Sejak pukul 06.00 WIB, ribuan warga telah memadati kawasan Jalan Asia Afrika hingga Jalan Cikapundung Barat untuk mendapatkan posisi terbaik menyaksikan parade yang berlangsung mulai pukul 09.00 WIB hingga menjelang siang.

Parade budaya menjadi salah satu agenda paling dinantikan dalam rangkaian Asia Africa Festival 2026. Masyarakat dari berbagai kalangan memenuhi sisi kanan dan kiri jalan untuk menikmati beragam pertunjukan seni dan budaya yang ditampilkan sepanjang rute parade.

Parade diawali dengan penampilan Marching Band Bhinneka Bhakti Taruna Kabupaten Bandung, kemudian dilanjutkan oleh berbagai komunitas seni dan budaya dari sejumlah daerah di Indonesia yang menampilkan kekayaan tradisi Nusantara.

Atraksi yang disuguhkan beragam, mulai dari tarian tradisional, seni bela diri, parade busana adat, hingga pertunjukan budaya yang mencerminkan keberagaman Indonesia.

Sejumlah peserta yang tampil di antaranya Sanggar Tari Bali Asmarandana, Sanggar Putri Ayi Jepang & Indonesia, Perempuan Berkebaya Indonesia Kota Cirebon, Persaudaraan Setia Hati Winongo Tunas Muda Madiun, Kereta Kencana Pasraman Sarwa Dharma, Sanggar Yang Art Disparbud Kabupaten Garut, dan Sanggar Bambu Gunung.

Sepanjang parade berlangsung, suasana meriah terus terasa. Meski cuaca semakin terik menjelang siang, antusiasme masyarakat tidak surut. Banyak pengunjung tetap bertahan hingga seluruh rangkaian parade selesai sambil mengabadikan setiap penampilan menggunakan telepon genggam.

Liaison Officer (LO) Pendamping Delegasi Pemerintah Kabupaten Garut, Nikeisha, mengatakan antusiasme masyarakat sudah terlihat sejak pagi sebelum acara dimulai.

"Antusiasme masyarakat sangat tinggi. Sejak pagi hari, bahkan sebelum acara dimulai, masyarakat sudah memadati kawasan Asia Afrika untuk mendapatkan posisi terbaik menyaksikan parade," ujarnya.

Salah seorang pengunjung, Sudarmi, mengaku rela datang lebih awal demi menikmati seluruh rangkaian parade budaya.

"Hari ini acaranya sangat meriah. Pengunjungnya ramai sekali. Saya tidak peduli cuaca panas, yang penting bisa menyaksikan festival sampai selesai. Saya bahkan datang bersama suami saya yang berusia 81 tahun dengan berjalan kaki sekitar delapan kilometer dari rumah demi menyaksikan kemeriahan Asia Africa Festival," tuturnya.

Melalui keberagaman seni, budaya, dan kreativitas yang ditampilkan, Asia Africa Festival 2026 menjadi ruang bagi masyarakat untuk menikmati sekaligus mengapresiasi kekayaan budaya Indonesia dalam semangat persatuan, kolaborasi, dan persahabatan.

Festival tahunan ini juga semakin memperkuat citra Kota Bandung sebagai kota yang menjunjung tinggi keberagaman, kreativitas, serta semangat Konferensi Asia Afrika yang telah menjadi bagian penting dari sejarah dunia.  

DLH Bandung: Pengelolaan Sampah Dimulai dari Sumber, 220 Fasilitas Disiapkan di Tingkat Wilayah

BANDUNG - Dinas Lingkungan Hidup (DLH) Kota Bandung mendorong perubahan paradigma pengelolaan sampah dengan membangun hingga 220 fasilitas pengolahan berbasis kewilayahan. Program tersebut menjadi bagian dari upaya mengurangi volume sampah yang dikirim ke TPA Sarimukti.

Ketua Tim Pengurangan Sampah DLH Kota Bandung, Syahriani, mengatakan pembangunan fasilitas tersebut bukan sekadar menambah infrastruktur, tetapi membangun sistem pengelolaan sampah yang lebih mandiri dan berkelanjutan.

"Pembangunan hingga 220 titik pengolahan sampah bukan sekadar menambah infrastruktur, tetapi membangun ekosistem pengelolaan sampah yang lebih mandiri dan berkelanjutan. Harapannya, setiap wilayah mampu mengolah sebagian besar sampahnya sendiri sehingga hanya residu yang dikirim ke TPA," katanya.

Menurutnya, seluruh lokasi pembangunan akan melalui verifikasi teknis dan sosial agar memenuhi persyaratan, mulai dari luas lahan, akses kendaraan operasional hingga tidak menimbulkan gangguan bagi lingkungan sekitar.

DLH juga menerapkan pendekatan pengelolaan berdasarkan jenis sampah. Sampah organik akan diolah menjadi kompos, sampah anorganik bernilai ekonomi didorong ke jalur daur ulang melalui bank sampah, sedangkan sampah bernilai rendah akan dimanfaatkan menjadi bahan bakar alternatif menggunakan teknologi RDF.

Sementara itu, Anggota Komisi III DPRD Kota Bandung, Nunung Nurasiah, menegaskan DPRD mendukung penuh percepatan penanganan sampah melalui fungsi legislasi, penganggaran, dan pengawasan.

Ia menilai keberhasilan program sangat ditentukan oleh keterlibatan masyarakat.

"Sehebat apa pun teknologi yang dimiliki pemerintah, keberhasilan pengelolaan sampah tetap bergantung pada keterlibatan masyarakat. Penanganan sampah bukan hanya tugas pemerintah, tetapi menjadi tanggung jawab bersama," ujarnya.

Nunung juga mendorong edukasi pemilahan sampah terus diperkuat mulai dari rumah tangga hingga tingkat RT dan RW agar volume sampah yang dikirim ke TPA Sarimukti terus berkurang.

Pemkot Bandung Perkuat Integritas SPMB 2026, Disdukcapil Telusuri Temuan Data Kependudukan

BANDUNG – Pemerintah Kota Bandung memperkuat pengawasan pelaksanaan Sistem Penerimaan Murid Baru (SPMB) 2026 melalui verifikasi data kependudukan. Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil (Disdukcapil) memastikan seluruh data yang menjadi perhatian publik akan ditelusuri bersama instansi terkait.

Kepala Disdukcapil Kota Bandung, Tatang Muchtar, mengatakan verifikasi dilakukan sebagai bentuk komitmen menjaga integritas SPMB sekaligus memastikan data kependudukan yang digunakan benar dan sesuai aturan.

Menurutnya, Disdukcapil menjalankan pelayanan administrasi kependudukan berdasarkan peraturan perundang-undangan melalui pemeriksaan administrasi atas setiap dokumen yang diajukan masyarakat.

Apabila ditemukan indikasi ketidaksesuaian, Disdukcapil dapat melakukan verifikasi lanjutan, pemutakhiran data hingga pembatalan dokumen administrasi kependudukan sesuai ketentuan yang berlaku.

Untuk memastikan hasil yang komprehensif, proses verifikasi dilakukan bersama Dinas Pendidikan Kota Bandung, aparat kewilayahan, dan perangkat daerah lainnya sesuai kewenangan masing-masing.

"Verifikasi ini dilakukan bukan semata-mata untuk memastikan ketertiban administrasi, tetapi juga melindungi hak masyarakat yang telah mengikuti seluruh ketentuan serta menjaga kepercayaan publik terhadap proses SPMB," kata Tatang.

Ia menegaskan, apabila hasil verifikasi menemukan adanya penyampaian data yang tidak sesuai ketentuan atau pelanggaran administrasi kependudukan, tindak lanjut akan dilakukan oleh instansi yang berwenang sesuai peraturan yang berlaku.

Disdukcapil pun mengajak masyarakat menunggu hasil verifikasi resmi dan tidak terburu-buru mengambil kesimpulan sebelum seluruh proses selesai.

Virtual Job Fair 2026 Jadi Inovasi Baru Disnaker Kota Bandung

BANDUNG, SIBER – Dinas Ketenagakerjaan Kota Bandung menghadirkan inovasi baru dalam pelayanan ketenagakerjaan melalui penyelenggaraan Virtual Job Fair 2026 yang dapat diakses secara gratis oleh masyarakat.

Sebanyak 2.595 lowongan kerja dari berbagai perusahaan disiapkan dalam kegiatan yang seluruh prosesnya dilakukan secara online melalui aplikasi New BIMMA.

Kepala Disnaker Kota Bandung, Yayan Ahmad Brilyana, mengatakan inovasi ini memberikan kemudahan bagi pencari kerja sekaligus membantu perusahaan memperoleh calon tenaga kerja lebih cepat.

"Melalui Virtual Job Fair, kami ingin memastikan bahwa setiap warga Kota Bandung memiliki akses yang sama terhadap peluang kerja, tanpa terbatas oleh jarak maupun biaya. Ke depannya, job fair akan kami selenggarakan setiap bulan secara rutin, baik di tingkat regional, nasional, maupun internasional. Hal itu agar setiap lowongan yang ada di perusahaan dapat terisi oleh putra-putri terbaik Kota Bandung," ujar Yayan, Senin (29/6/2026).

Ia menambahkan, seluruh persiapan teknis telah dipastikan berjalan optimal agar peserta mendapatkan pengalaman yang nyaman saat mengikuti proses rekrutmen secara daring.

"Persiapan teknis sudah kami pastikan berjalan dengan baik. Kami ingin pengalaman pencari kerja dalam Virtual Job Fair ini tidak kalah dengan penyelenggaraan tatap muka, bahkan bisa lebih mudah karena dapat diakses dari mana saja," katanya.

Menurutnya, sistem digital membuat proses rekrutmen lebih efisien karena perusahaan dapat langsung meninjau profil pelamar sebelum melanjutkan ke tahap seleksi berikutnya.

Disnaker mengimbau masyarakat untuk memperbarui data diri dan dokumen pendukung di aplikasi New BIMMA agar peluang diterima bekerja semakin besar.

Ke depan, Virtual Job Fair akan menjadi program rutin Pemerintah Kota Bandung sebagai bagian dari penguatan layanan ketenagakerjaan berbasis digital.

Kasus Percobaan Bunuh Diri Terjadi Hampir Setiap Pekan, Pemkot Bandung Perkuat Layanan Kesehatan Mental

BANDUNG – Pemerintah Kota Bandung memperkuat layanan kesehatan mental melalui peluncuran program Bandung Utama Bagja Sararea (Bangbara) di Kecamatan Ujungberung. Program ini hadir sebagai respons terhadap meningkatnya persoalan kesehatan mental yang terjadi di masyarakat.

Wali Kota Bandung, Muhammad Farhan, mengungkapkan bahwa kebutuhan layanan kesehatan mental semakin mendesak. Salah satu indikatornya adalah tingginya kasus percobaan bunuh diri yang terjadi di Kota Bandung.

“Kasus percobaan bunuh diri di Kota Bandung hampir setiap minggu terjadi. Ini menjadi indikasi yang sangat serius dan membutuhkan perhatian bersama,” kata Farhan, Kamis (25/6/2026).

Selain itu, peningkatan kasus kekerasan terhadap perempuan dan anak juga menjadi alasan pentingnya memperkuat layanan pendampingan psikologis di tingkat kewilayahan.

Farhan juga menyoroti hasil program Cek Kesehatan Gratis yang dilakukan tahun lalu. Dari hasil pemeriksaan tersebut ditemukan puluhan ribu pelajar mulai dari tingkat SD hingga SMA mengalami gangguan kesehatan mental dengan tingkat keparahan yang beragam.

“Dari hasil survei cek kesehatan gratis tahun lalu, ditemukan puluhan ribu anak-anak SD hingga SMA mengalami gangguan kesehatan mental mulai dari stres ringan hingga depresi berat,” ujarnya.

Sebagai langkah konkret, Pemkot Bandung meluncurkan Bangbara yang menyediakan layanan konseling psikologis bagi masyarakat. Program ini didukung oleh Dinas Kesehatan Kota Bandung dan Dinas Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak (DP3A).

Melalui layanan tersebut, warga yang mengalami tekanan psikologis, stres, kecemasan, maupun masalah keluarga dapat memperoleh pendampingan dari tenaga profesional.

Ke depan, layanan kesehatan mental ini akan diperkuat melalui Pusat Pembelajaran Keluarga (Puspaga), jaringan puskesmas, kader Posyandu, serta pengurus RW agar semakin mudah dijangkau masyarakat.

Kepala Dinas Kesehatan Kota Bandung, Sony Adam, mengatakan pihaknya akan melakukan sosialisasi secara masif agar warga mengetahui keberadaan layanan tersebut dan dapat mengaksesnya ketika membutuhkan.

Dengan hadirnya Bangbara, Pemkot Bandung berharap penanganan persoalan kesehatan mental dapat dilakukan lebih dini sehingga risiko masalah yang lebih serius dapat diminimalkan.

Kawasan Timur Bandung Rawan Kekeringan, DKPP Perkuat Mitigasi untuk Lindungi Produksi Pertanian

BANDUNG – Musim kemarau yang mulai dirasakan di sejumlah wilayah Kota Bandung mendorong Dinas Ketahanan Pangan dan Pertanian (DKPP) memperkuat langkah mitigasi guna mencegah dampak kekeringan terhadap sektor pertanian.

Kepala DKPP Kota Bandung, Gin Gin Ginanjar, menyebut kawasan timur Kota Bandung menjadi wilayah yang paling rentan mengalami kekurangan air karena mayoritas lahan sawah berada di wilayah tersebut.

Beberapa daerah yang masuk kategori rawan kekeringan antara lain Gedebage, Cibiru, Ujungberung, Buahbatu, Mandalajati, hingga Rancasari.

“Wilayah timur Kota Bandung menjadi titik yang paling rawan apabila kemarau berlangsung panjang karena sebagian besar lahan pertanian berada di kawasan tersebut,” kata Gin Gin, Kamis (25/6/2026).

Ia menjelaskan, petani di Rancasari mulai merasakan dampak berkurangnya debit air yang digunakan untuk mengairi sawah. Kondisi tersebut menjadi salah satu indikator awal yang terus dipantau pemerintah.

Untuk mengurangi risiko gagal panen, DKPP telah menyiapkan sejumlah strategi adaptasi perubahan iklim. Selain menyediakan pompa air, pemerintah juga memberikan edukasi kepada petani mengenai pola budidaya yang lebih efisien dalam penggunaan air.

DKPP juga menyiapkan benih unggul tahan kekeringan, memperbaiki akses irigasi sederhana, serta mendorong pemanfaatan sumur dangkal sebagai sumber air alternatif bagi petani.

Tak hanya itu, pemerintah juga meningkatkan kewaspadaan terhadap serangan hama dan penyakit tanaman yang kerap meningkat saat musim kemarau.

“Kami mengantisipasi bukan hanya kekurangan air, tetapi juga potensi serangan organisme pengganggu tanaman yang biasanya meningkat saat cuaca kering,” ujarnya.

Saat ini DKPP memiliki sekitar 30 unit pompa air yang dapat dipinjam petani secara gratis melalui kelompok tani maupun Brigade Alsintan. Pemerintah juga tengah berkoordinasi dengan pemerintah pusat untuk memperoleh tambahan bantuan peralatan guna memperkuat kesiapsiagaan menghadapi musim kemarau.

Meski tantangan cukup besar karena sebagian besar lahan pertanian Kota Bandung masih mengandalkan sistem tadah hujan, DKPP optimistis berbagai langkah mitigasi yang telah dilakukan dapat menjaga produktivitas pertanian dan ketahanan pangan daerah.

Bandung Masih Miliki 699 Hektare Sawah Aktif, Hari Krida Pertanian Jadi Momentum Apresiasi Petani

BANDUNG – Di tengah pesatnya perkembangan kawasan perkotaan, Kota Bandung masih memiliki sekitar 699 hektare lahan sawah aktif yang menjadi penopang produksi pangan masyarakat. Kondisi tersebut tidak lepas dari peran para petani yang terus mempertahankan aktivitas pertanian di wilayah perkotaan.

Sebagai bentuk penghargaan atas kontribusi tersebut, Pemerintah Kota Bandung memperingati Hari Krida Pertanian ke-54 dengan memberikan apresiasi dan bantuan kepada para petani serta kelompok tani dari 30 kecamatan.

Kepala Dinas Ketahanan Pangan dan Pertanian (DKPP) Kota Bandung, Gin Gin Ginanjar, mengatakan tema “Petani Keren, Petani Hebat” dipilih untuk menegaskan pentingnya peran petani dalam menjaga ketahanan pangan daerah.

Menurutnya, para petani Kota Bandung tidak hanya berkontribusi melalui produksi padi, tetapi juga sektor hortikultura, perikanan, dan peternakan yang terus berkembang.

“Petani sawah masih ada dan tetap produktif. Selain itu ada petani hortikultura, perikanan, dan peternakan. Namun yang paling dominan memang petani padi dan sayuran,” ujarnya saat peringatan Hari Krida Pertanian, Kamis (25/6/2026).

Pada kesempatan tersebut, DKPP Kota Bandung juga menampilkan berbagai produk unggulan hasil kelompok tani, program Buruan Sae, serta produk yang dipasarkan melalui Gerakan Pangan Murah (GPM).

Selain penghargaan, pemerintah menyalurkan bantuan berupa benih, pupuk, pestisida, sarana dan prasarana pertanian, serta dukungan pengembangan program Buruan Sae yang kini telah melibatkan sekitar 555 kelompok di Kota Bandung.

Sementara itu, sektor pertanian konvensional di Kota Bandung saat ini didukung oleh sekitar 45 kelompok tani aktif. Keberadaan kelompok-kelompok tersebut dinilai menjadi faktor penting dalam menjaga keberlangsungan produksi pangan lokal.

Gin Gin berharap momentum Hari Krida Pertanian dapat memperkuat semangat para petani sekaligus meningkatkan kesadaran masyarakat akan pentingnya sektor pertanian dalam kehidupan perkotaan.

“Pemerintah akan terus mendukung para petani melalui berbagai program pendampingan, penyuluhan, dan bantuan agar sektor pertanian Kota Bandung tetap tumbuh dan berkelanjutan,” katanya.

Bandung Zoo Punya Pengelola Baru, Pemkot Bandung Siapkan Perizinan dan Transisi Operasional

BANDUNG – Pemerintah Kota (Pemkot) Bandung memastikan proses lelang pengelolaan Bandung Zoo telah rampung. PT Fauna Land Ancol ditetapkan sebagai pemenang lelang dan saat ini memasuki tahap pembahasan Perjanjian Kerja Sama (PKS) bersama Pemkot Bandung.

Wali Kota Bandung, Muhammad Farhan, mengatakan dalam beberapa hari ke depan berbagai poin kerja sama akan dibahas secara intensif sebelum memasuki tahapan administrasi dan legalitas berikutnya.

“Setelah saya berbicara dengan Menteri Kehutanan dan bersepakat atas keputusan panitia lelang, tahap berikutnya adalah penyusunan kembali nota kesepahaman antara Pemkot Bandung dengan Kementerian Kehutanan, serta antara Pemerintah Kota Bandung dengan PT Fauna Land sebagai pemenang lelang,” ujar Farhan, Kamis (11/6/2026).

Menurut Farhan, kesepakatan tersebut akan mengatur pembagian tanggung jawab antara Pemkot Bandung dan pengelola baru, termasuk pembiayaan operasional selama masa transisi.

Meski pemenang lelang telah ditetapkan, Bandung Zoo belum bisa langsung beroperasi di bawah pengelolaan baru. Masih terdapat sejumlah tahapan yang harus diselesaikan, salah satunya pengajuan izin operasional sebagai Lembaga Konservasi Berbadan Hukum kepada Kementerian Kehutanan.

Selain itu, PT Fauna Land Ancol juga wajib mengurus dokumen Analisis Mengenai Dampak Lingkungan (Amdal) yang melibatkan Pemkot Bandung dan Kementerian Lingkungan Hidup.

“Proses perizinan ini cukup panjang. Selama proses berlangsung, kami masih akan mengkaji berbagai kemungkinan, apakah kebun binatang tetap harus ditutup sementara atau sudah dapat mulai dibuka secara bertahap,” kata Farhan.

Pemkot Bandung bersama Kementerian Kehutanan juga akan melakukan inventarisasi terhadap satwa yang berstatus titipan dari lembaga konservasi lain. Proses audit koleksi satwa tersebut akan mendapatkan pendampingan langsung dari pemerintah pusat guna memastikan seluruh satwa terdata dan terkelola dengan baik.

Terkait terpilihnya PT Fauna Land Ancol sebagai pemenang lelang, Farhan menegaskan proses penilaian dilakukan sepenuhnya oleh panitia lelang secara terbuka dan transparan.

“Kalau melihat dokumen yang terbuka, skornya memang yang paling tinggi. Prosesnya lelang terbuka dan seluruh peserta hadir serta menandatangani berita acara,” ujarnya.

Dalam masa transisi pengelolaan, Pemkot Bandung juga memastikan hak-hak karyawan Bandung Zoo tetap terlindungi. Farhan menyebut gaji karyawan hingga akhir Juni 2026 masih akan dibayarkan menggunakan anggaran pemerintah yang tersedia.

“Insyaallah sampai akhir bulan Juni gajinya akan dibayarkan oleh pemerintah sesuai anggaran yang kita miliki,” katanya.

Selain itu, keberlanjutan tenaga kerja menjadi salah satu syarat yang wajib dipenuhi oleh pengelola baru. Pemkot Bandung menegaskan aspek kesejahteraan pekerja menjadi bagian penting dalam proses transisi tersebut.

Dalam skema kerja sama yang disiapkan, PT Fauna Land Ancol diwajibkan memberikan kontribusi tetap kepada Pemkot Bandung sebesar Rp4,3 miliar per tahun. Selain itu, perusahaan juga harus menyerahkan bagi hasil keuntungan sebesar 11 persen.

Skema tersebut diharapkan dapat memberikan manfaat ekonomi bagi daerah sekaligus mendukung pengelolaan Bandung Zoo yang lebih profesional, modern, dan berkelanjutan.

Terkait rencana renovasi dan pengembangan kawasan sebelum kembali dibuka untuk masyarakat, Farhan mengaku masih menunggu finalisasi pembahasan bersama pihak pengelola baru.

Meski belum membeberkan konsep secara rinci, ia mengisyaratkan adanya sejumlah inovasi yang akan dihadirkan untuk meningkatkan daya tarik Bandung Zoo sebagai destinasi wisata edukasi dan konservasi di Kota Bandung.

“Kalau melihat konsepnya memang ada inovasi. Tapi saya tidak ingin berbicara terlalu jauh dulu. Kita selesaikan dulu seluruh administrasinya supaya semuanya jelas,” pungkas Farhan.

Gerak Cepat Tindak Aduan Warga, Satpol PP Kota Bandung Segel Empat Kios Miras Ilegal

BANDUNG – Satuan Polisi Pamong Praja (Satpol PP) Kota Bandung kembali menunjukkan komitmennya dalam menjaga ketertiban dan kondusifitas wilayah dengan menindak sejumlah kios yang diduga menjual minuman keras (miras) ilegal.

Dalam operasi mendadak yang dilakukan berdasarkan laporan masyarakat, petugas menyegel empat kios serta menyita berbagai jenis minuman beralkohol berkadar tinggi yang diduga diperjualbelikan tanpa izin.

Kepala Satpol PP Kota Bandung, Bambang Sukardi, mengatakan penertiban tersebut merupakan tindak lanjut atas banyaknya pengaduan warga terkait peredaran minuman keras di sejumlah wilayah Kota Bandung.

“Kami sudah beberapa hari ini menerima pengaduan masyarakat terkait keberadaan penjualan minuman keras. Tidak hanya di kawasan Leuwi Panjang, tetapi juga di beberapa lokasi lainnya,” ujar Bambang saat memimpin operasi penertiban di kawasan Leuwipanjang, Kamis (11/6/2026).

Sebelum menyasar kawasan Leuwipanjang, Satpol PP terlebih dahulu melakukan penindakan terhadap sebuah kios di Jalan Moch Toha. Namun, dua kios lainnya yang juga diduga menjual minuman keras tidak dapat diperiksa karena telah tutup saat petugas tiba di lokasi.

Saat melakukan pemeriksaan di kawasan Leuwi Panjang, petugas menemukan tiga kios yang masih beroperasi dan diduga menjual minuman keras. Dari lokasi tersebut, petugas mengamankan sejumlah barang bukti dan langsung melakukan penyegelan.

Menurut Bambang, operasi dilakukan secara mendadak tanpa pemberitahuan sebelumnya guna memastikan efektivitas penindakan. Langkah ini sekaligus menjadi bentuk respons cepat pemerintah terhadap aspirasi masyarakat yang menginginkan lingkungan yang aman, nyaman, dan tertib.

“Kami sengaja melakukan tindakan secara dadakan sebagai tindak lanjut pengaduan warga. Karena itu, kami mengimbau masyarakat untuk terus melaporkan apabila menemukan pelanggaran Peraturan Daerah di lingkungannya,” katanya.

Selain dugaan pelanggaran terkait penjualan minuman keras, Satpol PP juga menemukan indikasi persoalan perizinan bangunan yang akan ditelusuri lebih lanjut. Seluruh temuan dalam operasi tersebut akan diproses sesuai ketentuan hukum yang berlaku, termasuk melalui mekanisme persidangan tindak pidana ringan (tipiring).

Bambang menegaskan, para pemilik kios yang telah disegel akan dipanggil ke Kantor Satpol PP Kota Bandung untuk menjalani pemeriksaan lanjutan.

Ia juga mengajak para pelaku usaha untuk mendukung upaya Pemerintah Kota Bandung dalam menciptakan lingkungan yang aman, nyaman, dan sesuai dengan nilai-nilai yang hidup di tengah masyarakat.

“Saya berharap kepada para penjual minuman keras, sudahlah. Mari kita dukung program pemerintah kota. Bandung adalah kota yang agamis dan masyarakat ingin menciptakan lingkungan yang kondusif, terutama untuk generasi muda,” ujarnya.

Menurut Bambang, peredaran minuman keras murah seperti ciu dan minuman sejenis lainnya berpotensi menimbulkan berbagai dampak sosial yang merugikan masyarakat. Karena itu, Satpol PP akan terus melakukan pengawasan dan penindakan terhadap pelanggaran serupa di berbagai wilayah Kota Bandung.

“Penertiban seperti ini akan terus kami lakukan secara bertahap karena minuman seperti ciu dan sejenisnya dapat menimbulkan dampak sosial yang sangat besar di tengah masyarakat Kota Bandung,” tuturnya.

Farhan: MC Harus Punya Karakter dan Kejujuran, Jangan Jadi Tiruan Orang Lain

BANDUNG – Wali Kota Bandung Muhammad Farhan menegaskan bahwa karakter dan kejujuran menjadi modal utama bagi seorang Master of Ceremony (MC) untuk bertahan dan berkembang di tengah perubahan dunia komunikasi yang semakin dinamis.

Hal itu disampaikan Farhan saat menghadiri Pengukuhan Pengurus MC.BDG periode 2026–2029 dan perayaan Hari Jadi ke-9 Komunitas MC.BDG bertajuk “Nawawarna: Satu Panggung, Sejuta Cerita” di Gedung Pusat Kebudayaan, Jalan Naripan, Kota Bandung, Kamis (11/6/2026).

Menurut Farhan, seorang pembawa acara memiliki peran penting dalam menentukan ritme dan keberhasilan sebuah kegiatan meski tidak menjadi pusat perhatian utama.

“Siapa pun yang tampil di atas panggung tidak akan mulai berbicara sebelum dipersilakan oleh MC. Di situlah peran penting seorang pembawa acara, yaitu mengatur irama dan alur sebuah kegiatan,” ujarnya.

Farhan mengibaratkan profesi MC seperti air minum yang sering dianggap biasa ketika ada, tetapi akan sangat terasa ketika tidak tersedia.

Ia juga mengingatkan para MC agar tidak terjebak menjadi imitasi figur yang sudah terkenal. Menurutnya, setiap pembawa acara harus berani membangun identitas dan karakter yang unik.

“Kalau ada MC yang hebat, jangan berpikir untuk menjadi seperti dia. Karena kalau saya punya anggaran, saya akan langsung mengundang yang asli, bukan yang mirip,” katanya.

Farhan menilai perkembangan dunia digital telah mengubah standar komunikasi publik. Jika dahulu kualitas suara dan penampilan menjadi faktor utama, kini audiens lebih menghargai kejujuran dan ekspresi yang autentik.

“Sekarang yang dicari publik adalah kejujuran. Ekspresi yang tidak dibuat-buat. Orang ingin melihat sosok yang berbicara seperti dirinya sendiri,” ungkapnya.

Ia menambahkan, karakter tidak bisa dibentuk secara instan. Seorang MC harus terus belajar, mencoba hal baru, dan mengasah kemampuan untuk menemukan ciri khas yang membedakannya dari orang lain.

Menutup sambutannya, Farhan mengajak para anggota MC.BDG untuk terus meningkatkan kompetensi dan memanfaatkan perkembangan teknologi, termasuk kecerdasan buatan (AI), sebagai sarana pengembangan profesi.

“Artificial Intelligence harus dimanfaatkan dengan baik. Jadikan sebagai alat untuk meningkatkan kemampuan dan produktivitas,” pungkasnya.

Sensus Ekonomi 2026 Dimulai, Pemkot Bandung Andalkan Data Akurat untuk Perkuat UMKM

BANDUNG – Pemerintah Kota Bandung menaruh harapan besar pada pelaksanaan Sensus Ekonomi (SE) 2026 sebagai fondasi penyusunan kebijakan pembangunan yang lebih tepat sasaran, terutama dalam penguatan sektor usaha mikro, kecil, dan menengah (UMKM).

Sebagai langkah awal, hampir 2.000 calon petugas sensus mengikuti pelatihan sebelum diterjunkan ke lapangan untuk melakukan pendataan mulai 15 Juni hingga 30 Agustus 2026.

Wakil Wali Kota Bandung, Erwin, menegaskan bahwa keberhasilan pembangunan sangat bergantung pada kualitas data yang dimiliki pemerintah.

“Data yang akurat adalah aset pembangunan yang sangat berharga. Kebijakan yang tepat hanya bisa lahir dari data yang benar,” ujarnya.

Menurut Erwin, para petugas sensus memiliki peran penting sebagai garda terdepan dalam menghasilkan data ekonomi yang valid dan dapat dipertanggungjawabkan.

Ia mengingatkan seluruh petugas agar menjalankan tugas secara profesional, menjaga etika, serta membangun komunikasi yang baik dengan masyarakat selama proses pendataan berlangsung.

Sementara itu, Kepala BPS Kota Bandung, Nevi Hendri menjelaskan bahwa Sensus Ekonomi 2026 akan memotret seluruh aktivitas ekonomi masyarakat, termasuk perkembangan ekonomi digital yang semakin berkembang pesat.

Selain pelaku usaha konvensional, pendataan juga mencakup berbagai profesi baru yang muncul akibat transformasi digital seperti penjual daring, kreator konten, hingga pelaku usaha berbasis platform digital.

Hasil sensus nantinya akan menjadi acuan dalam penyusunan berbagai program pembangunan daerah, termasuk rencana Pemkot Bandung memperkuat pemberdayaan UMKM melalui pembangunan UMKM Center di 30 kecamatan.

“Data hasil sensus akan menjadi rujukan utama dalam menentukan bentuk intervensi dan bantuan yang tepat sasaran bagi pelaku usaha,” kata Erwin.

Dengan dukungan teknologi digital, sistem pemantauan real-time, dan ribuan petugas yang telah disiapkan, Kota Bandung optimistis mampu menghasilkan data ekonomi yang lebih akurat dan komprehensif.

Dinkes Bandung Perluas Layanan Psikolog Klinis di 12 Puskesmas, Warga Diminta Manfaatkan Konseling Sejak Dini

BANDUNG – Dinas Kesehatan (Dinkes) Kota Bandung terus memperkuat layanan kesehatan mental dengan menghadirkan psikolog klinis di 12 puskesmas. Masyarakat pun diimbau memanfaatkan layanan tersebut sejak dini sebagai langkah preventif untuk mencegah masalah kesehatan jiwa berkembang menjadi lebih serius.

Ketua Tim Kerja Pencegahan dan Pengendalian Penyakit Tidak Menular dan Kesehatan Jiwa (P2PTKJ) Dinkes Kota Bandung, Girindra Warhana mengatakan, layanan psikolog klinis merupakan bagian dari upaya meningkatkan kualitas hidup dan kebahagiaan masyarakat.

“Kami ingin masyarakat memanfaatkan layanan ini sejak dini, bukan menunggu sampai mengalami masalah kesehatan mental yang berat,” ujar Girindra dalam Talkshow Sonata bersama PR FM, Selasa (9/6/2026).

Saat ini, dari total 80 puskesmas di Kota Bandung, sebanyak 12 puskesmas telah menyediakan layanan psikolog klinis. Keberadaannya dipetakan untuk menjangkau berbagai wilayah sehingga dapat menjadi pusat layanan kesehatan mental bagi masyarakat sekitar.

Adapun puskesmas yang telah memiliki layanan psikolog klinis yakni Puskesmas Babakan Sari, Garuda, Ibrahim Adjie, Cibuntu, Cipamokolan, Kopo, Puter, Padasuka, Sukarasa, Pasirkaliki, Salam, dan Cipadung.

Girindra menegaskan, warga Kota Bandung tetap dapat mengakses layanan tersebut meskipun berdomisili di wilayah yang belum memiliki psikolog klinis.

Menurutnya, Dinkes Kota Bandung akan terus melakukan evaluasi dan berupaya memperluas cakupan layanan psikolog klinis sesuai kebutuhan masyarakat.

“Kami berharap dukungan dari berbagai pihak agar layanan ini bisa terus berkembang dan menjangkau lebih banyak warga,” katanya.

Keberadaan psikolog klinis di puskesmas juga telah memiliki landasan hukum melalui Peraturan Menteri Kesehatan Nomor 19 Tahun 2024 tentang Penyelenggaraan Puskesmas.

Selain itu, program ini menjadi bagian dari tiga prioritas Pemerintah Kota Bandung dalam bidang kesehatan mental, yakni kesehatan mental di sekolah, kesehatan mental berbasis kewilayahan, dan layanan psikolog klinis di puskesmas.